Menteri Lingkungan Hidup Dukung Pengembangan TPA-BLE di Banyumas

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA-BLE) di Desa Wlahar Wetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Dalam kunjungannya pada Sabtu (tanggal kunjungan), Menteri LH menilai pengelolaan sampah di TPA-BLE Banyumas sangat inovatif dan dapat dijadikan contoh nasional.

Hanif mengatakan bahwa dirinya sangat tertarik dengan model pengelolaan sampah di Banyumas yang melibatkan sekitar 50 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Banyumas telah berani mengambil langkah komersialisasi penanganan sampah yang tidak banyak dilakukan oleh daerah lain.

“Di banyak kabupaten/kota, penanganan sampah masih sepenuhnya ditangani pemerintah daerah dengan kemampuan terbatas. Tapi di Banyumas, penanganan sampah dilakukan dengan desain bisnis yang melibatkan masyarakat. Ini bisa menjadi model yang direplikasi,” ujar Hanif Faisol Nurofiq usai meninjau TPA-BLE.

Ia memperkirakan penyelesaian persoalan sampah di Banyumas telah mencapai 70–80 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang saat ini masih di angka 39 persen. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendukung penuh agar pengelolaan seperti di Banyumas menjadi praktik baik bagi daerah lain.

“Presiden menargetkan penyelesaian sampah secara nasional mencapai 50 persen pada 2025 dan 100 persen pada 2029 melalui Perpres Nomor 12 Tahun 2025. Banyumas sudah berada di jalur yang tepat,” katanya.

Hanif menyebut dari sekitar 500 ton sampah per hari yang dihasilkan masyarakat Banyumas, sekitar 400 ton telah tertangani di TPA-BLE. Ia juga mengungkapkan bahwa masih ada gap 11 persen secara nasional yang harus dikejar bersama oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

“Angka 11 persen dalam satu tahun ini sangat besar. Oleh karena itu, saya akan lebih tegas kepada bupati dan wali kota untuk memastikan target nasional bisa tercapai,” ucapnya.

Efisiensi dan Potensi Investasi

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyampaikan bahwa keberhasilan Banyumas dalam mengelola sampah dari hulu ke hilir telah menghemat anggaran daerah secara signifikan. Ia mengatakan, anggaran pengelolaan sampah yang sebelumnya mencapai Rp30 miliar, kini hanya membutuhkan Rp5 miliar.

“Saya berharap ke depan tidak ada alokasi APBD untuk pengelolaan sampah. Bahkan, kalau bisa, sampah bisa memberikan pemasukan bagi APBD,” ujarnya.

Sadewo juga mengungkapkan bahwa saat ini sedang dijajaki kerjasama dengan investor, termasuk perusahaan pembuat bijih plastik yang berminat menanamkan modal di Banyumas. Jika kerja sama ini terwujud, Sadewo optimistis pengelolaan sampah di Banyumas bisa berjalan tanpa pembiayaan dari APBD bahkan menghasilkan pendapatan.

Dukungan dari Pemerintah Pusat

Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH berjanji memberikan dukungan dalam bentuk bantuan peralatan serta pinjaman lunak dengan bunga 3 persen kepada KSM. Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum juga disebut akan membantu pembangunan gudang sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur TPA-BLE.

Meski demikian, tantangan masih ada. Sadewo mengakui bahwa masyarakat di beberapa wilayah, seperti Kecamatan Gumelar, masih membuang sampah ke sungai. Oleh karena itu, Pemkab Banyumas sedang mengkaji kemungkinan membangun TPA-BLE baru di daerah tersebut untuk mencapai target zero waste.

“Kalau sudah merata, saya yakin kita bisa mencapai zero sampah dan zero anggaran APBD. Syukur-syukur malah bisa surplus dari pengelolaan sampah,” kata Sadewo.

Dengan pencapaian saat ini dan dukungan dari Kementerian LH, Banyumas menjadi salah satu daerah percontohan dalam pengelolaan sampah yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Sumber:

https://www.antaranews.com/berita/4780877/menteri-lh-dukung-pengembangan-tpa-ble-di-banyumas