Metana, Kebocoran Uang dan Masa Depan

Sering kali kita membayangkan penanganan krisis iklim sebagai proyek raksasa yang memerlukan waktu panjang. Bayangan yang muncul adalah pembangunan pembangkit energi baru, infrastruktur listrik modern, atau teknologi mutakhir yang membutuhkan investasi besar dan bertahun-tahun untuk memberikan hasil nyata. Pandangan ini tidak sepenuhnya keliru, tetapi tanpa disadari membuat kita melewatkan satu peluang besar yang sebenarnya sudah ada di depan mata: metana.

Metana bekerja seperti kebocoran yang tidak terlihat. Ia tidak muncul sebagai asap tebal dari cerobong pabrik, tetapi dampaknya terhadap pemanasan global sangat besar, terutama dalam jangka pendek. Dalam rentang waktu 20 tahun, metana memiliki kemampuan memerangkap panas jauh lebih kuat dibanding karbon dioksida. Berbeda dengan CO₂ yang dapat bertahan lama di atmosfer, metana memiliki umur yang relatif lebih pendek. Artinya, jika emisi metana dapat ditekan dengan cepat, laju pemanasan global dalam jangka dekat juga bisa diperlambat secara signifikan.

Sayangnya, dalam banyak diskusi kebijakan iklim, metana sering diperlakukan sebagai isu tambahan. Perhatian lebih banyak tertuju pada transisi energi, pembangunan energi terbarukan, atau pengurangan emisi karbon. Sementara itu, persoalan kebocoran metana—baik dari proses produksi, venting, flaring, maupun kelemahan dalam sistem pelaporan—sering kali tidak mendapat perhatian yang sebanding.

Di Indonesia, kerentanan ini cukup jelas terlihat terutama di sektor minyak dan gas. Laporan dari ASEAN Centre for Energy melalui MAESTRO Dashboard menunjukkan bahwa negara-negara produsen besar di kawasan, termasuk Indonesia, menyumbang porsi signifikan emisi metana dari sektor migas di Asia Tenggara.

Yang lebih mengkhawatirkan, pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa angka emisi metana yang tercatat secara resmi sering kali jauh lebih rendah dibandingkan kondisi sebenarnya di lapangan. Sebuah penelitian yang dipimpin oleh Stanford University menemukan bahwa emisi metana dari banyak fasilitas minyak dan gas dapat rata-rata tiga kali lebih tinggi dibandingkan estimasi resmi pemerintah. Perbedaan ini terjadi karena metode inventaris yang digunakan sering kali mengandalkan asumsi faktor emisi standar, bukan pengukuran langsung di lapangan.

Di sektor batu bara, tantangannya bahkan lebih serius. Lembaga riset energi Ember menunjukkan bahwa emisi metana dari tambang batu bara di Indonesia berpotensi beberapa kali lipat lebih tinggi dari angka resmi yang dilaporkan, bahkan dalam beberapa estimasi bisa mencapai delapan kali lipat.

Ini bukan sekadar persoalan statistik atau akuntansi emisi. Ini adalah persoalan kebijakan publik. Jika emisi tidak diukur secara akurat, maka kebijakan yang dirancang untuk menguranginya juga berisiko tidak tepat sasaran. Akibatnya, Indonesia bisa kehilangan dua hal sekaligus: kredibilitas dalam komitmen iklim global dan peluang ekonomi yang sebenarnya dapat diperoleh dari pengelolaan metana yang lebih baik.

Indonesia sendiri telah bergabung dalam Global Methane Pledge, sebuah inisiatif internasional yang menargetkan penurunan emisi metana secara kolektif setidaknya 30 persen dari tingkat emisi tahun 2020 pada tahun 2030. Namun komitmen internasional semata tidak cukup. Tanpa perangkat kebijakan yang operasional dan implementasi yang nyata, komitmen tersebut berisiko hanya menjadi angka dalam dokumen atau presentasi.

Metana seharusnya diperlakukan sebagai bagian dari kebijakan industri yang serius, bukan sekadar jargon dalam agenda perubahan iklim.

Kabar baiknya, pengurangan emisi metana sebenarnya jauh lebih praktis dibandingkan banyak agenda mitigasi iklim lainnya. Ada sejumlah langkah konkret yang dapat dilakukan tanpa harus menekan industri secara berlebihan.

Salah satu langkah paling mendasar adalah menjadikan pengukuran emisi sebagai kewajiban, bukan sekadar pilihan. Banyak sistem inventaris saat ini masih bergantung pada faktor emisi standar dan pelaporan perusahaan, bukan pada pengukuran langsung di fasilitas produksi. Hal ini berpotensi menciptakan ilusi bahwa emisi telah dihitung secara akurat, padahal kenyataannya bisa jauh berbeda.

Penelitian dari Stanford menunjukkan betapa berbahayanya asumsi semacam ini. Jika emisi aktual jauh lebih tinggi dari perkiraan, maka kebijakan yang dibangun di atas data tersebut akan meleset dari target.

Karena itu, sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV) yang kuat menjadi sangat penting. Pengukuran langsung di fasilitas berisiko tinggi, monitoring berkala, serta sistem pelaporan yang diverifikasi secara independen perlu menjadi standar baru dalam pengelolaan emisi metana.

Di tingkat global, inisiatif seperti Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0 yang didorong oleh United Nations Environment Programme (UNEP) telah menawarkan kerangka pelaporan berbasis pengukuran yang lebih transparan dan akurat bagi sektor minyak dan gas. Standar semacam ini dapat menjadi referensi penting bagi negara-negara produsen energi, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan kualitas data emisi dan memperkuat kebijakan pengendalian metana.

Pada akhirnya, metana bukan hanya persoalan lingkungan. Ia juga menyangkut efisiensi industri, transparansi data, dan masa depan ekonomi rendah karbon. Mengabaikan metana sama saja membiarkan kebocoran yang merugikan kita semua—bukan hanya bagi iklim, tetapi juga bagi peluang pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Sumber artikel:
https://www.kompasiana.com/wahyusyafiul/69a44aefc925c43006666332/metana-kebocoran-uang-dan-masa-depan