Panduan teknis penandaan anggaran keanekaragaman hayati

Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang terbesar di dunia, atau dikenal juga sebagai negara megabiodiversity. Kekayaan keanekaragaman hayati ini merupakan modal dasar yang sangat berharga bagi pembangunan nasional, namun adanya berbagai faktor ancaman kehilangan keanekaragaman hayati (biodiversity loss) yang nyata seperti perubahan tata guna lahan, pemanfaatan berlebih, pencemaran dan kerusakan lingkungan, jenis asing invasif, dan ancaman perubahan iklim mendorong perlunya komitmen bersama untuk mengelola keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025-2045 sebagai arahan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati bagi pemerintah pusat dan daerah, swasta, masyarakat, dan seluruh pihak terkait. Dokumen IBSAP 2025-2045 ini merupakan pembaruan dari Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (Biodiversity Action Plan for Indonesia/BAPI) di tahun 1993, yang pada tahun 2003 disesuaikan dengan hasil COP-CBD dengan nama Strategi dan Rencana Aksi keanekaragaman Hayati Indonesia (Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP) 2003-2020, lalu disempurnakan kembali pada tahun 2015 menjadi dokumen IBSAP 2015-2020. Muatan IBSAP 2025-2045 telah diselaraskan dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, serta kerangka kerja global The Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (KMGBF) sebagaimana amanat COP 15 UNCBD (Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati).

Salah satu prioritas kebijakan dalam IBSAP 2025-2045 adalah meningkatkan dukungan perencanaan dan penganggaran untuk memperkuat pengelolaan keanekaragaman hayati. Saat ini, masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan pembiayaan keanekaragaman hayati dengan jumlah anggaran yang tersedia. Pada dokumen IBSAP 2025-2045, perkiraan kebutuhan biaya implementasi 14 Target Nasional
IBSAP mencapai Rp70,69–Rp75,53 triliun per tahun, sementara rata-rata ketersediaan pendanaan keanekaragaman hayati yang teridentifikasi dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2020-2024 baru mencapai Rp9,01 triliun.

sumber:
https://www.linkedin.com/posts/akbar-fitri-951667172_bs-jd-ref-untuk-perubahan-ikn-menjadi-kota-ugcPost-7436208400444768256-6AZd?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAtGGkQBsxwMBmX3lEJO8btihnfBCaHqTz4