Pemerintah Indonesia Gencarkan Pembiayaan Iklim: APBN Telah Salurkan Rp 610,12 Triliun untuk Aksi Hijau

Dalam upaya mempercepat transisi energi dan mencapai target iklim global, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menggelontorkan dana sebesar Rp 610,12 triliun untuk berbagai program aksi iklim sejak 2016 hingga 2023. Pengumuman ini disampaikan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral BKF Kemenkeu, Boby Wahyu Hernawan , dalam Executive Forum Kesiapan Dana Swasta Indonesia Dalam Pembiayaan Iklim di Jakarta, Jumat (25/4/2025).

Menurut Boby, alokasi tahunan rata-rata mencapai Rp 76,3 triliun , atau sekitar 3,2% dari total APBN setiap tahun. Meski angka ini tergolong signifikan, Boby menekankan bahwa dana tersebut baru memenuhi 12,3% dari total kebutuhan pembiayaan iklim hingga 2030 . Berdasarkan proyeksi Bank Dunia, Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp 5.000 triliun untuk mencapai target penurunan emisi sesuai Paris Agreement. “Kami optimis, kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat global akan menjadi kunci penutupan kesenjangan ini,” ujarnya.

Dampak Ekonomi Transisi Energi

Boby merinci bahwa transisi menuju energi terbarukan tidak hanya berdampak lingkungan, tetapi juga ekonomi. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa upaya dekarbonisasi bisa menambah 1–1,5% pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia per tahun hingga 2030. Peningkatan ini berasal dari investasi infrastruktur hijau, diversifikasi industri, dan penciptaan lapangan kerja di sektor energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidro.

“Global sedang berlomba-lomba mengembangkan manufaktur energi bersih. Indonesia harus memanfaatkan momentum ini dengan kebijakan yang mendukung dan meningkatkan daya saing pasar dalam negeri,” kata Boby. Ia menambahkan, lonjakan investasi di sektor hijau tidak hanya mendorong inovasi teknologi, tetapi juga membuka peluang kerja baru, terutama bagi generasi muda yang ingin berkontribusi pada masa depan berkelanjutan.

Insentif dan Skema Pembiayaan Inovatif

Untuk memperkuat komitmen pemerintah, Kemenkeu telah memberikan insentif fiskal sebesar Rp 38,8 triliun sejak 2019 hingga 2024 , terutama untuk pengembangan pembangkit listrik terbarukan dan kendaraan listrik. Angka ini diprediksi meningkat menjadi Rp 51,5 triliun menjelang akhir 2025. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan skema pembiayaan inovatif seperti green sukuk (obligasi syariah hijau), SDG bonds (surat utang untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan), serta penerapan taksonomi keuangan berkelanjutan yang memandu alokasi dana untuk proyek ramah lingkungan.

Di luar APBN, pemerintah aktif mendorong partisipasi sektor swasta melalui blended finance —kolaborasi antara dana publik dan privat. Melalui pendekatan ini, risiko investasi di proyek iklim dapat diminimalkan, sehingga menarik minat investor.

Peran Sektor Swasta: Dari Emisi Karbon hingga Teknologi Ramah Lingkungan

Boby menekankan bahwa sektor bisnis harus lebih proaktif dalam mengurangi emisi karbon, menerapkan praktik berkelanjutan, dan berinovasi dalam teknologi hijau. Beberapa langkah yang didorong termasuk efisiensi energi, ekonomi sirkular, serta pelaporan jejak karbon produk. Pemerintah juga mendorong penerapan climate budget tagging —mengidentifikasi anggaran yang langsung berkontribusi pada mitigasi iklim—dan mendukung pelaksanaan nilai ekonomi karbon , yang kini terbuka untuk pasar domestik dan internasional.

“Kami percaya, dengan regulasi yang tepat dan insentif yang jelas, sektor swasta akan menjadi mitra strategis dalam mencapai target iklim nasional,” imbuh Boby.

Tantangan dan Langkah Ke Depan

Meski progresnya menggembirakan, tantangan masih besar. Kesenjangan pendanaan iklim yang mencapai 87,7% membutuhkan terobosan lebih besar, termasuk partisipasi investor global dan perluasan pasar karbon. Indonesia, sebagai tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) 2025, juga berupaya meyakinkan negara maju seperti China dan Eropa untuk lebih ambisius dalam pembiayaan iklim.

Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berharap dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, sekaligus menjadi contoh bagi negara berkembang lainnya.

Sumber : Kompas.com