Pemerintah Lirik Perdagangan Karbon untuk Biayai Taman Nasional, Kurangi Ketergantungan APBN

Pemerintah Indonesia mulai menjajaki skema perdagangan karbon sebagai sumber pendanaan alternatif untuk mendukung operasional taman nasional. Langkah ini diambil guna mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekaligus memperkuat upaya konservasi.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 57 taman nasional di Indonesia yang seluruh pembiayaannya masih bergantung pada APBN. Padahal, kawasan tersebut memiliki peran vital sebagai habitat flora dan fauna dilindungi serta penopang keseimbangan ekosistem.
Menurutnya, diperlukan inovasi pembiayaan agar pengelolaan taman nasional lebih berkelanjutan. Salah satu opsi yang tengah dikembangkan adalah pendanaan berbasis karbon, khususnya melalui skema Afforestation, Reforestation, and Revegetation (ARR).
“Kita butuh penggalangan pendanaan alternatif, bukan hanya APBN, misalkan pendanaan dari internasional, terutama melalui skema perdagangan karbon,” ujar Rohmat, Rabu (18/3/2026).
Sebelumnya, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, telah mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional. Satgas ini bertujuan merancang model pembiayaan baru yang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Satgas tersebut dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo, dengan dukungan sejumlah tokoh nasional, termasuk Mari Elka Pangestu. Pemerintah menilai bahwa pendekatan baru diperlukan agar taman nasional tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi, tetapi juga mampu mendukung pengembangan ekowisata.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan menyiapkan proyek percontohan di beberapa kawasan, salah satunya Taman Nasional Way Kambas. Program ini tidak hanya berfokus pada konservasi, tetapi juga penanganan konflik antara manusia dan satwa liar, khususnya gajah.
Upaya yang akan dilakukan antara lain pembangunan pagar atau kanal pembatas, serta program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Dengan demikian, diharapkan tercipta keseimbangan antara perlindungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Inisiatif ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat konservasi berbasis inovasi pembiayaan, sekaligus membuka peluang kolaborasi global dalam menjaga kelestarian lingkungan Indonesia.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.




