Pemerintah Siap Bangun Tanggul Laut Raksasa 700 Km: Solusi atau Tantangan Lingkungan?

Dalam upaya menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut akibat perubahan iklim, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah memutuskan untuk membangun tanggul laut raksasa sepanjang 700 kilometer (km). Proyek ini akan membentang dari Banten hingga Jawa Timur dengan tujuan utama melindungi lahan sawah produktif di pesisir utara Pulau Jawa.

Keputusan ini disampaikan oleh Utusan Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam ESG Sustainable Forum 2025 di Jakarta pada Jumat (31/1/2025). Hashim menegaskan bahwa pembangunan tanggul ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang semakin nyata, termasuk ancaman banjir rob yang terus meningkat.

Menghidupkan Kembali Rencana Lama

Hashim mengungkapkan bahwa gagasan pembangunan tanggul laut raksasa ini sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 1994, pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Kala itu, ancaman kenaikan permukaan laut sudah mulai disadari, namun proyek ini belum terealisasi hingga saat ini. Dengan kondisi lingkungan yang semakin memburuk, pemerintah melihat bahwa saatnya telah tiba untuk merealisasikan proyek ini demi keberlanjutan sektor pertanian dan ekonomi pesisir.

Tantangan dan Dampak Lingkungan

Meskipun proyek ini digadang-gadang sebagai solusi untuk melindungi lahan sawah dan mencegah bencana banjir rob, sejumlah tantangan dan dampak lingkungan perlu menjadi perhatian serius. Para nelayan di pesisir utara Jawa, misalnya, dikhawatirkan akan kehilangan akses ke laut akibat keberadaan tanggul raksasa ini. Selain itu, perubahan ekosistem pesisir yang ditimbulkan dapat memengaruhi keseimbangan ekologi, termasuk habitat biota laut dan pola sedimentasi di sepanjang pantai.

Selain itu, pembangunan tanggul dalam skala besar juga berisiko menimbulkan masalah baru, seperti potensi penurunan tanah di daerah belakang tanggul serta dampak sosial bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada akses langsung ke laut.

Pendanaan dan Skema Kerja Sama

Dalam pelaksanaannya, proyek tanggul laut raksasa ini akan melibatkan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Presiden Prabowo telah mengarahkan agar proyek ini masuk dalam daftar Program Strategis Nasional (PSN) Tahun 2025, seiring dengan rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan upaya memperkuat ketahanan pangan serta energi nasional.

Sejalan dengan proyek ini, pemerintah juga telah membangun tanggul pengendali banjir dan rob di Tambaklorok, Semarang, Jawa Tengah, yang nantinya akan terhubung dengan tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Jawa. Dengan demikian, diharapkan proyek ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari strategi mitigasi bencana lingkungan di Indonesia.

Pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 700 km ini menjadi langkah ambisius pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim dan melindungi sektor pertanian di pesisir utara Jawa. Namun, proyek ini juga menuntut perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak, termasuk akademisi, aktivis lingkungan, dan masyarakat lokal, menjadi krusial dalam memastikan bahwa solusi yang diambil benar-benar berkelanjutan.

Sumber berita Kompas.com: https://lestari.kompas.com/read/2025/02/01/110000686/pemerintah-tegaskan-bangun-tanggul-laut-700-km-dari-banten-sampai-jawa-timur.