Jelang COP30 di Brazil, visi energi terbarukan Prabowo tersandung SNDC
Visi 100% Energi Terbarukan Prabowo vs Realita SNDC, ambisi yang tersandera Birokrasi
Menjelang perhelatan COP30 di Brazil, arah kebijakan iklim Indonesia menghadapi tantangan serius. Terdapat jurang pemisah yang lebar antara retorika politik Presiden Prabowo Subianto dengan dokumen kebijakan resmi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang diserahkan ke PBB pada akhir Oktober 2025.
1. Kontradiksi: Ambisi Politik vs Dokumen Resmi
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menyuarakan visi revolusioner untuk sektor energi Indonesia, namun dokumen SNDC justru menunjukkan arah yang berlawanan:
- Visi Prabowo: Target 100% energi terbarukan dalam satu dekade dan pembangunan 100 GW Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hingga ke desa-desa.
- Realita SNDC: Dokumen ini dinilai oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) hanya sebagai pembaruan administratif tanpa terobosan strategis, bahkan cenderung memperlambat transisi.
2. Poin-Poin Krusial dalam SNDC 2025
IESR menyoroti beberapa kelemahan fundamental dalam dokumen SNDC terbaru yang dapat menghambat target Net Zero Emission:
- Penundaan Puncak Emisi: SNDC memproyeksikan puncak emisi sektor energi baru akan terjadi pada tahun 2038. Ini tiga tahun lebih lambat dari target sebelumnya dan dianggap sangat terlambat untuk menahan pemanasan global di angka $1,5^{\circ}C$.
- Kenaikan Emisi Sektor Energi: Dokumen tersebut masih memberi ruang bagi sektor energi untuk meningkatkan polusinya hingga 103% pada tahun 2035.
- Ketergantungan pada Sektor Kehutanan: Pemerintah masih mengandalkan sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) sebagai penyerap karbon utama, alih-alih melakukan transformasi radikal pada sektor energi (penyumbang emisi terbesar).
3. Paradoks Ekonomi dan Teknologi
Menurut Fabby Tumiwa (CEO IESR), kebijakan yang tertuang dalam SNDC tidak sejalan dengan realitas ekonomi saat ini:
- Efisiensi Biaya: Saat ini, harga PLTS dan Battery Energy Storage System (BESS) sudah lebih kompetitif dibandingkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara. Mempertahankan PLTU tua dianggap sebagai pemborosan ekonomi.
- Pertumbuhan Hijau: Dokumen SNDC masih didasari kekhawatiran bahwa aksi iklim akan menghambat ekonomi. Padahal, data Bappenas melalui studi Low Carbon Development Indonesia (LCDI) menunjukkan bahwa ekonomi hijau justru mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas.
4. Risiko Kegagalan Perjanjian Paris
Untuk memenuhi komitmen internasional, Indonesia menghadapi target yang ketat:
- Target Ideal 2035: Emisi absolut seharusnya berada di angka 720 juta ton $CO_2e$.
- Kondisi Saat Ini: Proyeksi dalam SNDC masih jauh melampaui batas tersebut, sehingga risiko kegagalan memenuhi target Perjanjian Paris semakin besar.
5. Rekomendasi Langkah Strategis
Agar visi Presiden Prabowo tidak sekadar menjadi retorika, pemerintah didesak untuk melakukan langkah konkret dalam revisi kebijakan berikutnya:
- Mempercepat pensiun dini PLTU batu bara yang sudah tidak efisien.
- Sinkronisasi SNDC dengan visi energi terbarukan 100 GW PLTS.
- Memanfaatkan potensi energi terbarukan Indonesia yang mencapai 3.800 GW untuk menciptakan kemandirian energi nasional.
sumber:
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
