Pemindahan ibu kota baru negara kesatuan republik Indonesia ke kalimantan timur

Wilayah di Kalimantan Timur telah ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) baru Negara Kesatuan Repulik Indonesia.2Sebagai ibu kota baru (yang tidak hanya akan mendukung fungsinya sebagai pusat administrasi pemerintahan) jumlah penduduk kota tersebut dipastikan nantinya akan meningkat, di sekitar wilayah ibu kota akan tumbuh berbagai macam kegiatan ekonomi yang akan terus berkembang. Kesemuanya itu akan bermuara pada peningkatan kebutuhan sumber daya, termasuk energi. Energi adalah mesin penggerak kegiatan; tanpa keberadaan energi kegiatan administrasi pemerintahan, jasa-jasa maupun transportasi dan industri secara luas di sekitar kota tidak mungkin dapat berlangsung. Sebuah Ibu Kota tidak akan dapat menjalankan fungsinya dengan baik bila ketersediaan dan sistem pemanfaatan energinya tidak handal dan berkelanjutan, termasuk di IKN baru di Kalimantan Timur nantinya. Energi akan menjadi salah satu tantangan utama bagi beroperasinya kegiatan-kegiatan di IKN baru. Kalimantan memiliki cadangan sumberdaya energi yang cukup besar, dari sumber fosil maupun terbarukan. Selama ini Kalimantan berfungsi sebagai penghasil energi (minyak bumi, gas bumi, batubara) maupun hasil-hasil hutan yang sebagian besarnya diekspor ke luar pulau, ke luar negeri, menjadikan Indonesia negara pengekspor energi kelas dunia dan Kalimantan penyumbang terbesarnya. Bagaimana memenuhi kebutuhan energi di IKN tersebut nantinya? Bagaimana cara untuk mengkonsumsi energi di sana, yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemanfaatan energi yang baik?Makalah ini mengusulkan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan bagi upaya pemasokan dan konsumsi energi untuk IKN di Kalimantan Timur, dengan mempertimbangkan sistem energi di Kalimantan sekarang secara luas. Secara lintas makalah ini mengulaskondisi cadangan energi di Kalimantan, infrastruktur energi yang telah dibangun, serta mengusulkan pola penyediaan energi dan pemanfaatan energi untuk IKN baru di Kalimantan Timur.

sumber :

https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/53