PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM SEKTOR KESEHATAN 2025-2030

Perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Peningkatan suhu ekstrem, banjir, kekeringan, dan bencana iklim lainnya menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, seperti diare, demam berdarah, ISPA (pneumonia), hingga menurunnya kualitas layanan kesehatan akibat kerusakan infrastruktur dan terbatasnya akses. WHO bahkan menyebut krisis iklim sebagai krisis kesehatan. Seiring memanasnya planet ini, frekuensi dan intensitas bencana iklim semakin meningkat, tanpa ada satu wilayah pun yang luput dari dampaknya (World Health Organization, 2023).

Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Hal ini disebabkan oleh letak geografis sebagai negara kepulauan tropis serta tingginya kejadian bencana iklim. Di banyak daerah, perubahan iklim memperburuk situasi kesehatan, terutama pada kelompok rentan seperti balita, lansia, dan masyarakat miskin.

Di sisi lain, sektor kesehatan sendiri menyumbang sekitar 5% emisi gas rumah kaca global. Kontribusi ini terutama berasal dari konsumsi energi di fasilitas layanan kesehatan, transportasi, dan pengelolaan limbah. Dengan demikian, sektor kesehatan perlu bertransformasi — tidak hanya untuk bertahan terhadap dampak perubahan iklim, tetapi juga untuk turut berperan dalam menurunkan emisi (Health Care Without Harm & Arup, 2019; Watts et al., 2021).

Komitmen Indonesia terhadap isu perubahan iklim tercermin dalam berbagai kebijakan nasional. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 105, yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat melalui penyelenggaraan kesehatan lingkungan. Lingkungan yang sehat diartikan sebagai lingkungan yang bebas dari risiko buruk bagi kesehatan, termasuk akibat ancaman global perubahan iklim.

https://dml.or.id/wp-content/uploads/2025/09/1-Pedoman-Penyusunan-RAD-MAPIK-1.pdf