Peran Infrastruktur dalam Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045

Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari infrastruktur yang andal, inklusif, dan ramah lingkungan. Hal inilah yang menjadi sorotan utama Kementerian Pekerjaan Umum dalam mendukung implementasi Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045.

Infrastruktur dan Agenda Global

Kebijakan pembangunan perkotaan Indonesia sejalan dengan agenda global seperti:

• SDGs 2030 – memastikan inklusivitas, pemerataan akses, serta pengelolaan urbanisasi yang berkelanjutan.
• Paris Agreement – membatasi pemanasan global hingga di bawah 2°C, dengan target ambisius 1,5°C.
• New Urban Agenda – mendorong tata ruang kota yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan partisipatif.
• Sendai Framework – memperkuat mitigasi risiko bencana, ketahanan kota, dan pemulihan yang lebih baik pascabencana.

Visi Infrastruktur Perkotaan 2045

Visi pembangunan infrastruktur perkotaan mendukung pencapaian kota yang:

1. Seimbang dan berkeadilan
2. Layak huni, inklusif, dan berbudaya
3. Maju dan menyejahterakan
4. Hijau dan tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim
5. Tata kelola transparan, cerdas, dan terpadu

Tantangan Pembangunan Perkotaan

Indonesia menghadapi sejumlah isu mendasar:

• Urbanisasi pesat dengan pertumbuhan 4,4% per tahun – tertinggi di Asia.
• Dominasi kontribusi ekonomi di kota metropolitan (hampir 45,5% PDRB nasional).
• Rentannya kota-kota pesisir (38% kota/kabupaten) terhadap banjir rob dan kenaikan muka laut.
• Ketimpangan mobilitas dengan 389 kabupaten/kota berindeks mobilitas rendah.
• Urban sprawl dan keterbatasan pengendalian tata ruang.

Target Infrastruktur Jangka Menengah (2025–2029)

Untuk menopang transformasi perkotaan, pemerintah menargetkan:

• Akses air minum perpipaan naik dari 39% (2025) menjadi 51,36% (2029).
• Sanitasi aman meningkat dari 12,5% menjadi 30%.
• Hunian layak dan berkelanjutan naik dari 64% menjadi 73%.
• Sampah terolah di fasilitas pengolahan naik dari 15% menjadi 38%.
• Sampah terdaur ulang naik dari 13% menjadi 20%.
• Biaya logistik terhadap PDB turun dari 14% menjadi 13,5%.

Infrastruktur Berkelanjutan: Pilar Kota Masa Depan

Pemerintah menekankan pembangunan infrastruktur yang:

• Tangguh bencana & iklim – bendungan, tanggul laut, dan sistem drainase.
• Mendukung pertumbuhan ekonomi – jalan tol, konektivitas antarwilayah, kawasan industri.
• Ramah lingkungan & efisien energi – pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa), bangunan hijau, daur ulang sampah.
• Inklusif – menjamin akses air bersih, sanitasi, transportasi, dan perumahan layak untuk semua lapisan masyarakat.

Program Transformasi Perkotaan Nasional

Untuk mewujudkan kota berkelanjutan, ada tiga langkah besar:

1. National Urban Development Strategy (NUDS) – merumuskan strategi perkotaan jangka panjang.
2. Integrated City Planning (ICP) – menyatukan perencanaan spasial, transportasi, energi, air bersih, dan sanitasi.
3. Capital Investment Planning (CIP) – memastikan investasi terarah, berbasis data, dan berdampak tinggi.

Implementasinya diwujudkan melalui National Urban Development Project (NUDP) dan National Urban Transformation Program (NUTP) yang fokus pada infrastruktur perkotaan prioritas, penguatan kelembagaan, dan mobilisasi pembiayaan alternatif.

50 Lokasi Perkotaan Prioritas

Pada periode 2025–2029, pemerintah menetapkan 50 kawasan perkotaan prioritas, mencakup 10 wilayah metropolitan (seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar), 36 kota non-metropolitan, dan 4 calon metropolitan baru (Pekanbaru, Yogyakarta, Surakarta, Malang).

Kolaborasi sebagai Fondasi

Wakil Menteri Pekerjaan Umum menegaskan:

“Kota berkelanjutan lahir dari infrastruktur yang kokoh, dan infrastruktur yang kokoh lahir dari semangat kolaborasi semua pihak.”Wakil Menteri Pekerjaan Umum – …

Artinya, keberhasilan KPN 2045 membutuhkan partisipasi aktif pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Sumber:

https://dml.or.id/wp-content/uploads/2025/09/Wakil-Menteri-Pekerjaan-Umum-Peluncuran-KPN-2045.pdf