Perencanaan tata ruang (spatial planning) 2.0.
Selama puluhan tahun, praktik tata ruang didominasi pendekatan perencanaan guna lahan (land-use planning) yang bersifat sektoral, statis, dan berorientasi pada pengaturan zonasi. Model ini mengasumsikan bahwa ruang dapat ditata melalui pembagian fungsi lahan yang jelas serta kendali regulatif yang ketat. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa pendekatan tersebut mulai tidak memadai menghadapi dinamika perkotaan modern.
Menurut Healey (1997) dan Yiftachel (1998), perencanaan guna lahan tradisional gagal menjawab kompleksitas sosial-ekonomi, karena terlalu fokus pada pengaturan fisik dan kurang mempertimbangkan proses sosial, pelaku, dan hubungan kekuasaan dalam produksi ruang.
Kelemahan tersebut semakin menonjol ketika laju urbanisasi meningkat. Dalam dekade terakhir, lebih dari 55% penduduk dunia tinggal di wilayah kota dan diperkirakan naik menjadi 68% pada 2050 (UN DESA, 2019). Urbanisasi yang cepat tidak hanya menciptakan tekanan terhadap infrastruktur dan lahan, tetapi juga menghasilkan pola ruang yang jauh lebih dinamis, tidak linear, dan multisektor. Hal ini membuat pendekatan tata ruang konvensional, yang bekerja dalam horizon perencanaan panjang, siklus revisi lamban, dan instrumen statis, menjadi semakin tidak berkaitan (OECD, 2017). Kota berkembang lebih cepat daripada kemampuan rencana menanggapinya.
Di sisi lain, transformasi tata ruang tidak lagi dapat dipahami sebagai urusan teknokratis semata. Banyak literatur menekankan bahwa tata ruang adalah wilayah tata kelola, yaitu proses interaksi antara pemerintah, pasar, dan masyarakat dalam menentukan penggunaan dan pengembangan ruang (Healey, 2006; UN-Habitat, 2020). Pertumbuhan wilayah kini dipengaruhi oleh keputusan investasi, dinamika ekonomi digital, pergerakan manusia, jejaring infrastruktur, dan perubahan lingkungan, yang semuanya berada di luar kendali perencana. Dengan demikian, perencanaan tidak bisa lagi hanya menjadi penyusun peta zonasi; tapi sekaligus menjadi fasilitator kolaborasi, penjaga visi jangka panjang, dan penengah kepentingan. Kerentanan pendekatan lama semakin terlihat dalam konteks ketidakpastian. Perubahan iklim, risiko bencana, dan volatilitas ekonomi global menjadikan tata ruang perlu mengadopsi logika adaptif yang mampu menyesuaikan dengan data baru, kondisi baru, dan pelaku baru. Sebagaimana dijelaskan oleh Davoudi (2012), kota tidak lagi dapat bersandar pada rencana linear yang dianggap stabil, karena perubahan lingkungan dan sistem sosial kini bergerak cepat dan saling mempengaruhi.
sumber:
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
