Perumahan Perkotaan dalam Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045

Ketersediaan perumahan yang layak, terjangkau, dan inklusif menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan Kebijakan Perkotaan Nasional (KPN) 2045. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menegaskan bahwa pembangunan kota tidak bisa dilepaskan dari persoalan hunian masyarakat.

Kondisi Perumahan di Indonesia

Menurut data terbaru:

• 60,3% penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi rentan miskin dan bekerja di sektor informal.
• Persoalan backlog perumahan (kekurangan rumah) masih sangat tinggi, meliputi:
  • Backlog kuantitas (Quantity): sekitar 9,8 juta keluarga belum memiliki rumah.
  • Backlog kualitas (Quality): sekitar 20,9 juta keluarga tinggal di rumah tidak layak huni.
  • Jika digabungkan, backlog perumahan menyentuh lebih dari 30 juta keluargaWakil Menteri PKP – Peluncuran ….

Hal ini menunjukkan betapa seriusnya tantangan sektor perumahan, yang erat kaitannya dengan isu kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Tantangan dan Hambatan

Beberapa masalah utama dalam pembangunan perumahan antara lain:

• Harga tanah yang tinggi di kawasan perkotaan.
• Biaya konstruksi yang terus meningkat.
• Ketidakpastian permintaan pembeli, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
• Regulasi dan perizinan yang rumit.
• Keterbatasan pendanaan, baik dari APBN maupun investasi swasta.

Strategi dan Kebijakan Perumahan dalam RPJMN 2025–2030

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menyiapkan strategi kebijakan perumahan perkotaan, termasuk:

1. Renovasi rumah tidak layak huni (BSPS) untuk sekitar 2 juta unit rumah, terutama di wilayah pedesaan.
2. Pembangunan hunian vertikal (apartemen rakyat) sebanyak 1 juta unit di kawasan perkotaan dengan dukungan subsidi lahan dari pemerintah.
3. Penataan kawasan kumuh dan pesisir (settlement upgrading) di lebih dari 1.200 kawasan permukiman.
4. Kolaborasi APBN, BUMN, dan swasta melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha).

Total kebutuhan anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp 310 triliun hingga 2030Wakil Menteri PKP – Peluncuran ….

Ekosistem Percepatan Pembangunan Perumahan

Pemerintah menekankan perlunya ekosistem terpadu yang melibatkan berbagai pihak:

• Pemerintah: regulator, penyedia lahan, PSU, dan perizinan.
• Perumnas: offtaker dan operator penyediaan perumahan sosial.
• Swasta dan BUMN properti: pelaksana pembangunan dan pembiayaan konstruksi.
• Bank dan lembaga pembiayaan: penyedia kredit perumahan serta sekuritisasi pembiayaan.

Dengan sinergi ini, pembangunan perumahan publik dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Dampak Program Perumahan

Implementasi program perumahan berkelanjutan diharapkan memberikan dampak nyata:

• Mengurangi backlog perumahan secara signifikan.
• Mengurangi kemiskinan melalui penyediaan hunian layak dan aman.
• Mendorong pertumbuhan ekonomi lewat sektor konstruksi dan properti.
• Menciptakan lapangan kerja baru dalam industri perumahan.

---

📌 Intinya, perumahan bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan pondasi pembangunan perkotaan berkelanjutan. Dengan KPN 2045, pemerintah berkomitmen menghadirkan rumah layak, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

Source:

https://dml.or.id/wp-content/uploads/2025/09/Wakil-Menteri-PKP-Peluncuran-KPN-2045.pdf