President Prabowo’s 100 GW Solar Ambition Demands Coal Phase-Down
Target Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 100 gigawatt (GW) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dinilai menjadi langkah strategis dalam mempercepat transisi energi nasional. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi dengan kebijakan yang tegas untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara, terutama proyek-proyek yang hingga kini masih menghadapi berbagai kendala pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Koordinator Strategi Kebijakan CERAH (Yayasan Indonesia Cerah), Dwi Wulan Ramadani, yang menilai pengembangan PLTS skala besar akan memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung pencapaian target dekarbonisasi nasional.
“Ketergantungan sistem kelistrikan Indonesia terhadap PLTU batu bara masih melebihi 60 persen. Kondisi ini membuat pasokan listrik rentan karena sangat bergantung pada ketersediaan batu bara,” ujar Dwi dalam keterangan resmi.
Ketergantungan pada Batu Bara Dinilai Berisiko
Menurut Dwi, mempertahankan proyek-proyek PLTU yang mengalami hambatan pembangunan justru berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi di masa depan.
Sebaliknya, target pembangunan 100 GW PLTS membuka peluang bagi pemerintah untuk mengalihkan investasi menuju sumber energi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan memiliki prospek ekonomi jangka panjang yang lebih baik.
Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut perlu tercermin dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, dengan mengurangi porsi pembangkit berbasis batu bara dan meningkatkan pengembangan energi terbarukan.
Sejumlah Proyek PLTU Mengalami Kendala
Dalam dokumen RUPTL 2025–2034, masih terdapat rencana penambahan kapasitas PLTU batu bara sekitar 6,3 GW. Namun, sejumlah proyek dilaporkan menghadapi berbagai kendala dalam proses pengembangannya.
PT PLN (Persero) mengungkapkan bahwa terdapat 34 proyek PLTU yang masuk kategori mengalami hambatan (constrained projects).
Beberapa proyek tersebut direncanakan untuk:
- Dihentikan.
- Dilanjutkan sesuai evaluasi.
- Dialihkan menjadi pembangkit berbasis energi alternatif.
Langkah tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk mempercepat transformasi sistem kelistrikan nasional menuju energi yang lebih ramah lingkungan.
Organisasi Lingkungan Minta Evaluasi Proyek Batu Bara
Sejumlah organisasi masyarakat sipil juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap proyek-proyek PLTU yang belum beroperasi.
Beberapa proyek yang disebut masih menghadapi berbagai tantangan antara lain:
- PLTU Jambi 1.
- PLTU Jambi 2.
- PLTU Sumatera Utara 1.
- PLTU Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 3.
Menurut organisasi lingkungan, proyek-proyek tersebut perlu dikaji kembali agar investasi energi nasional lebih selaras dengan arah transisi menuju energi bersih.
WALHI: Revisi RUPTL Momentum Tinjau Kembali PLTU Baru
Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi, Oscar Anugrah, menyatakan bahwa sejumlah PLTU di Pulau Sumatera masih menghadapi tantangan dari sisi pemanfaatan maupun prospek ekonomi jangka panjang.
Ia mencontohkan PLTU Jambi 1 dan PLTU Jambi 2 yang masing-masing berkapasitas 600 megawatt (MW) dan hingga kini belum beroperasi secara optimal.
Menurut Oscar, revisi RUPTL seharusnya dimanfaatkan pemerintah sebagai momentum untuk mengevaluasi pembangunan PLTU baru yang belum beroperasi.
“Kami menyambut baik rencana pemerintah memasukkan pembangunan PLTS 100 GW ke dalam revisi RUPTL PLN. Revisi ini harus menjadi kesempatan untuk meninjau kembali proyek-proyek PLTU baru yang belum beroperasi,” ujarnya.
PLTS Dipandang Sebagai Pilar Transisi Energi
Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya dalam skala besar dinilai mampu memberikan berbagai manfaat strategis bagi Indonesia, di antaranya:
- Mengurangi ketergantungan terhadap batu bara.
- Meningkatkan ketahanan energi nasional.
- Menekan emisi gas rumah kaca.
- Mendorong investasi hijau.
- Menciptakan lapangan kerja di sektor energi terbarukan.
- Mendukung target dekarbonisasi dan pembangunan berkelanjutan.
Dengan target pembangunan 100 GW PLTS, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempercepat transformasi sektor ketenagalistrikan menuju sistem yang lebih bersih, tangguh, dan berkelanjutan. Para pemerhati energi menilai keberhasilan target tersebut akan sangat bergantung pada keberanian pemerintah dalam meninjau kembali proyek-proyek PLTU yang bermasalah serta mengarahkan investasi ke sumber energi rendah karbon.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
