Rp39 Miliar Dana Iklim dan Api yang Masih Membakar Kalimantan Barat: Mengukur Efektivitas Pendanaan dari Dampak Nyata
Kalimantan Barat kembali menghadapi persoalan yang telah berulang selama bertahun-tahun. Ketika musim kering datang dan sebagian kawasan gambut kehilangan kelembapannya, kebakaran hutan dan lahan kembali muncul, membawa asap yang mengganggu kehidupan masyarakat sekaligus melepaskan karbon yang selama bertahun-tahun tersimpan di dalam ekosistem tersebut.
Namun, kebakaran yang terjadi pada 2026 menghadirkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar kemampuan pemerintah memadamkan api. Kalimantan Barat sebelumnya telah memperoleh alokasi dana iklim puluhan miliar rupiah yang salah satu tujuannya berkaitan dengan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Ketika kebakaran masih berulang, perhatian kemudian mengarah pada seberapa efektif pendanaan tersebut digunakan untuk memperkuat pencegahan, memulihkan ekosistem, dan mengurangi risiko sebelum api kembali muncul.
Menurut laporan Ekuatorial, pemerintah Indonesia pada 2019 menerima pembayaran berbasis kinerja atau Results Based Payment (RBP) sebesar USD103,8 juta dari Green Climate Fund (GCF) atas capaian penurunan emisi gas rumah kaca pada periode 2014–2016. Melalui keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2023, sekitar USD2,5 juta atau kurang lebih Rp39 miliar dari pendanaan tersebut kemudian dialokasikan untuk Kalimantan Barat.
Besarnya dana tersebut tentu tidak dapat serta-merta dibandingkan dengan jumlah kebakaran yang terjadi kemudian untuk menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program. Namun, ketika salah satu keluaran pendanaan berkaitan dengan pengendalian karhutla dan kebakaran masih terus berulang, evaluasi mengenai bagaimana dana digunakan, siapa yang memperoleh manfaat, kegiatan apa yang telah dilaksanakan, serta dampak apa yang berhasil dicapai menjadi semakin penting.
Dana Iklim Seharusnya Memperkuat Pencegahan, Bukan Hanya Respons
Karhutla merupakan persoalan yang kompleks karena dipengaruhi oleh kondisi cuaca, karakteristik ekosistem, perubahan penggunaan lahan, aktivitas manusia, serta tata kelola kawasan. Oleh karena itu, keberadaan dana iklim tidak berarti seluruh kebakaran dapat dihilangkan sepenuhnya, tetapi pendanaan tersebut seharusnya mampu meningkatkan kemampuan suatu wilayah dalam mengurangi risiko dan mencegah kebakaran berkembang menjadi bencana besar.
Pendekatan ini penting karena penanganan karhutla sering kali mendapatkan perhatian paling besar ketika api sudah muncul. Personel dikerahkan, peralatan pemadaman dikirim, helikopter digunakan untuk melakukan water bombing, dan berbagai operasi darurat dilaksanakan untuk menghentikan penyebaran kebakaran.
Langkah tersebut memang diperlukan dalam keadaan darurat, tetapi strategi yang terlalu berorientasi pada pemadaman memiliki kelemahan mendasar karena sumber daya baru digunakan setelah kerusakan mulai terjadi. Pada kawasan gambut, keterlambatan penanganan bahkan dapat membuat proses pemadaman menjadi jauh lebih sulit karena api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan bertahan dalam waktu yang lama.
Dana iklim seharusnya memberikan kesempatan untuk membalik pendekatan tersebut dengan memperkuat pencegahan jauh sebelum musim kebakaran tiba. Pengelolaan tata air gambut, pemulihan kawasan terdegradasi, patroli masyarakat, peningkatan kapasitas desa, pembangunan sistem peringatan dini, pengawasan konsesi, serta penyediaan peralatan pada wilayah berisiko tinggi merupakan beberapa bentuk intervensi yang dapat mengurangi kemungkinan api berkembang menjadi kebakaran besar.
Dengan demikian, indikator keberhasilan tidak semata-mata berapa banyak kebakaran yang berhasil dipadamkan, tetapi seberapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah.
Gambut yang Rusak Membuat Risiko Kebakaran Semakin Tinggi
Persoalan karhutla di Kalimantan Barat tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekosistem gambut. Dalam keadaan alami, gambut merupakan kawasan yang memiliki kandungan air tinggi sehingga relatif sulit terbakar. Namun, ketika tata air berubah dan gambut mengalami pengeringan, material organik yang telah tersimpan selama ratusan bahkan ribuan tahun dapat berubah menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar.
Kondisi tersebut membuat pengendalian karhutla pada kawasan gambut membutuhkan pendekatan yang berbeda dibandingkan kebakaran vegetasi biasa. Pemadaman di permukaan belum tentu menghentikan seluruh proses pembakaran karena api dapat terus bergerak melalui lapisan organik di bawah tanah dan kembali muncul pada lokasi lain.
Oleh karena itu, investasi untuk menjaga gambut tetap basah memiliki nilai strategis dalam pencegahan kebakaran. Pemantauan tinggi muka air, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pembasahan, restorasi vegetasi, serta pengendalian aktivitas yang menyebabkan pengeringan gambut dapat memberikan manfaat jangka panjang dibandingkan hanya mengalokasikan sumber daya ketika kebakaran sudah terjadi.
Pendekatan seperti ini juga menunjukkan bahwa dana iklim tidak seharusnya hanya menghasilkan kegiatan, tetapi harus menghasilkan perubahan kondisi ekologis yang dapat diukur.
Rp39 Miliar Memunculkan Pertanyaan tentang Transparansi
WALHI Kalimantan Barat dalam laporan Ekuatorial mempertanyakan bagaimana dana sekitar Rp39 miliar tersebut telah digunakan, termasuk mengenai alokasi program, pihak yang menerima manfaat, serta dampak yang dihasilkan setelah pendanaan berjalan.
Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena transparansi merupakan salah satu fondasi penting dalam pengelolaan dana publik maupun pendanaan internasional. Ketika sebuah program memperoleh dana untuk mencapai tujuan lingkungan tertentu, masyarakat perlu dapat mengetahui hubungan antara anggaran yang dikeluarkan, kegiatan yang dilaksanakan, dan hasil yang diperoleh.
Informasi tersebut idealnya dapat disajikan secara sederhana melalui sistem pelaporan publik yang menunjukkan berapa dana yang telah diterima, bagaimana distribusinya, wilayah mana yang menjadi lokasi program, siapa pelaksananya, indikator apa yang digunakan, serta bagaimana kondisi lingkungan sebelum dan setelah intervensi dilakukan.
Dengan mekanisme semacam ini, masyarakat tidak hanya mengetahui bahwa pemerintah memperoleh dana puluhan miliar rupiah, tetapi juga dapat melihat apakah pendanaan tersebut benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan.
Transparansi pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga membantu meningkatkan kredibilitas program iklim. Ketika hasil dapat diperlihatkan secara terbuka, kepercayaan masyarakat, lembaga pendanaan, dan berbagai pemangku kepentingan terhadap program dapat semakin kuat.
Dari Rp39 Miliar Menuju Potensi Pendanaan yang Jauh Lebih Besar
Persoalan transparansi menjadi semakin penting karena Kalimantan Barat berpotensi menerima pendanaan iklim dengan nilai yang jauh lebih besar. Pada Januari 2026, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyatakan bahwa provinsinya bersiap menerima insentif dana iklim lanjutan yang nilainya disebut dapat mencapai sekitar Rp1 triliun.
Pendanaan sebesar itu dapat memberikan peluang sangat besar apabila diarahkan secara efektif untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, melindungi kawasan gambut, memperkuat masyarakat adat dan komunitas lokal, meningkatkan kemampuan pencegahan karhutla, serta mengembangkan kegiatan ekonomi yang tidak bergantung pada eksploitasi ekosistem.
Namun, peningkatan jumlah pendanaan juga berarti meningkatnya kebutuhan terhadap tata kelola dan akuntabilitas. Semakin besar dana yang dikelola, semakin kuat pula sistem perencanaan, pengawasan, pelaporan, evaluasi, dan keterbukaan informasi yang dibutuhkan.
Pengalaman dari pengelolaan dana sebelumnya karena itu dapat menjadi dasar penting sebelum pendanaan dengan nilai yang jauh lebih besar direalisasikan. Evaluasi bukan berarti menolak mekanisme pendanaan iklim, tetapi memastikan bahwa kelemahan yang ditemukan dapat diperbaiki sehingga setiap rupiah yang digunakan memberikan dampak lingkungan dan sosial yang dapat dibuktikan.
Keberhasilan Tidak Bisa Hanya Diukur dari Serapan Anggaran
Salah satu tantangan dalam berbagai program pembangunan adalah kecenderungan menggunakan penyerapan anggaran sebagai indikator keberhasilan. Ketika sebagian besar dana telah dibelanjakan sesuai jadwal, sebuah program dapat terlihat berhasil dari sisi administratif, meskipun dampak akhirnya belum tentu sesuai dengan tujuan awal.
Pendanaan iklim membutuhkan pendekatan yang berbeda karena tujuan utamanya bukan menghabiskan anggaran, melainkan menghasilkan perubahan lingkungan yang dapat diverifikasi.
Apabila pendanaan digunakan untuk pengendalian karhutla, misalnya, indikator keberhasilan dapat mencakup penurunan luas kawasan terbakar, berkurangnya frekuensi kebakaran berulang, peningkatan kelembapan gambut, berkurangnya jumlah hari dengan kualitas udara buruk, peningkatan kapasitas masyarakat dalam melakukan pencegahan, serta pemulihan kawasan yang sebelumnya mengalami degradasi.
Indikator semacam ini memungkinkan pemerintah mengetahui apakah suatu program benar-benar efektif atau hanya menghasilkan serangkaian kegiatan tanpa perubahan berarti terhadap kondisi lingkungan.
Pendekatan berbasis hasil juga membantu menentukan program mana yang perlu diperluas, diperbaiki, atau dihentikan sehingga penggunaan dana berikutnya menjadi lebih efektif.
Teknologi Dapat Membuat Dana Iklim Lebih Mudah Diawasi
Perkembangan teknologi digital memungkinkan pengelolaan dana iklim dilakukan dengan tingkat transparansi yang jauh lebih tinggi. Pemerintah dapat membangun dashboard publik yang mengintegrasikan informasi keuangan dengan data lingkungan sehingga masyarakat dapat melihat hubungan antara lokasi program, anggaran yang digunakan, kegiatan yang dilakukan, dan perubahan kondisi ekologis.
Sebagai contoh, peta lokasi penerima program restorasi gambut dapat ditampilkan bersama data titik panas, luas kebakaran, tinggi muka air gambut, tutupan lahan, serta perkembangan kondisi kawasan dari waktu ke waktu. Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan program tidak hanya dilaporkan melalui dokumen tahunan, tetapi dapat dipantau berdasarkan indikator yang lebih objektif.
Teknologi satelit juga memungkinkan perubahan tutupan lahan dan kemunculan titik panas dipantau secara berkala, sementara sensor lapangan dapat memberikan informasi mengenai kondisi kelembapan dan kualitas lingkungan pada lokasi tertentu.
Artificial Intelligence dan analitik data selanjutnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi kawasan dengan risiko kebakaran tinggi berdasarkan kombinasi data cuaca, kelembapan, riwayat kebakaran, penggunaan lahan, dan karakteristik ekosistem. Informasi tersebut dapat membantu pemerintah menentukan prioritas penggunaan anggaran sehingga dana pencegahan diarahkan terlebih dahulu menuju kawasan yang memiliki tingkat risiko paling besar.
Digitalisasi dengan demikian dapat membuat pengelolaan dana iklim bergerak dari sistem pelaporan administratif menuju pengelolaan berbasis data dan hasil.
Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Tidak Boleh Hanya Menjadi Penerima Program
Laporan Ekuatorial juga mencatat bahwa pada Oktober 2024, delapan organisasi masyarakat sipil, termasuk WALHI Kalimantan Barat, AMAN Kalimantan Barat, dan Institut Dayakologi, telah menyampaikan keberatan terhadap proposal pendanaan GCF karena dinilai berpotensi tidak sejalan dengan pendekatan adaptasi dan mitigasi yang selama ini dijalankan masyarakat adat dan komunitas lokal.
Perdebatan tersebut menunjukkan pentingnya menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai bagian dari perencanaan dan pelaksanaan program.
Masyarakat yang hidup di sekitar hutan dan gambut sering memiliki pengetahuan mengenai perubahan kondisi lingkungan, pola air, wilayah rawan kebakaran, serta karakteristik ekosistem yang terbentuk melalui pengalaman panjang. Pengetahuan tersebut dapat melengkapi data ilmiah dan teknologi yang digunakan pemerintah.
Keterlibatan masyarakat juga dapat membuat program memiliki keberlanjutan yang lebih baik karena perlindungan lingkungan tidak berhenti ketika periode pendanaan berakhir. Ketika masyarakat memiliki kapasitas, insentif ekonomi, serta hak pengelolaan yang jelas, perlindungan hutan dapat menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari dan bukan sekadar proyek yang berlangsung selama beberapa tahun.
Karena itu, salah satu ukuran penting keberhasilan dana iklim seharusnya adalah seberapa besar pendanaan tersebut memperkuat kemampuan masyarakat untuk menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pendanaan Iklim Harus Menyentuh Akar Persoalan
Besarnya anggaran tidak akan menyelesaikan karhutla apabila penyebab struktural yang meningkatkan risiko kebakaran tidak ikut diperbaiki. Perubahan penggunaan lahan, degradasi hutan, pengeringan gambut, lemahnya pengawasan, konflik tenurial, serta praktik pengelolaan kawasan yang tidak berkelanjutan dapat terus menciptakan kondisi yang memungkinkan kebakaran berulang.
Dana iklim karena itu perlu ditempatkan dalam kebijakan lingkungan yang lebih luas. Program restorasi tidak akan memberikan hasil optimal apabila pada saat yang sama kawasan di sekitarnya terus mengalami degradasi, sementara investasi pencegahan kebakaran akan kehilangan efektivitas apabila perubahan tata air gambut terus berlangsung.
Koordinasi antara kebijakan kehutanan, perkebunan, tata ruang, perizinan, pengelolaan gambut, pembangunan daerah, dan perlindungan masyarakat menjadi sangat penting agar dana iklim tidak bekerja sendirian menghadapi persoalan yang sumbernya berada di berbagai sektor.
Pendanaan pada akhirnya hanyalah instrumen. Keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas kebijakan dan tata kelola yang menentukan bagaimana dana tersebut digunakan.
Pembayaran Berbasis Kinerja Membutuhkan Hasil yang Dapat Dibuktikan
Konsep Results Based Payment pada dasarnya menarik karena pendanaan diberikan berdasarkan capaian tertentu, sehingga terdapat hubungan antara kinerja lingkungan dan insentif finansial. Pendekatan ini dapat mendorong pemerintah untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian penurunan emisi apabila indikatornya disusun secara kuat dan proses verifikasinya dilakukan secara kredibel.
Namun, pendekatan berbasis hasil juga menimbulkan tantangan mengenai bagaimana keberhasilan didefinisikan. Penurunan emisi pada tingkat provinsi atau nasional belum tentu menggambarkan kondisi seluruh kawasan secara merata, sementara capaian pada satu periode belum tentu menjamin bahwa kondisi yang sama akan bertahan pada periode berikutnya.
Karena itu, indikator makro perlu dilengkapi dengan informasi mengenai kondisi ekologis di tingkat tapak. Luas hutan yang tetap terjaga, kondisi gambut, frekuensi kebakaran, tingkat deforestasi, kualitas udara, dan manfaat yang diterima masyarakat merupakan beberapa parameter yang dapat membantu memberikan gambaran lebih lengkap mengenai efektivitas kebijakan iklim.
Pendekatan tersebut membuat keberhasilan tidak hanya terlihat baik dalam laporan, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat yang hidup di wilayah tempat program dilaksanakan.
Karhutla Harus Menjadi Ukuran Penting Efektivitas Kebijakan Iklim
Kebakaran hutan dan lahan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agenda perubahan iklim karena kebakaran dapat melepaskan karbon dalam jumlah besar sekaligus mengurangi kemampuan ekosistem menyerap emisi pada masa mendatang. Pada kawasan gambut, persoalannya menjadi semakin serius karena karbon yang telah tersimpan dalam jangka sangat panjang dapat dilepaskan ketika material organik terbakar.
Oleh karena itu, kemampuan mencegah karhutla seharusnya menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kebijakan iklim di daerah yang memiliki kawasan gambut luas seperti Kalimantan Barat.
Jika frekuensi dan luas kebakaran dapat ditekan secara konsisten, manfaat yang diperoleh tidak hanya berupa penurunan emisi, tetapi juga perlindungan keanekaragaman hayati, berkurangnya paparan asap, meningkatnya kesehatan masyarakat, terjaganya sumber air, serta berkurangnya biaya penanggulangan bencana.
Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi pencegahan karhutla sebenarnya menghasilkan manfaat yang jauh lebih luas daripada agenda pengurangan emisi semata.
Ukuran Keberhasilan Dana Iklim Ada di Lapangan
Pendanaan sekitar Rp39 miliar yang telah dialokasikan untuk Kalimantan Barat dan peluang memperoleh pendanaan lanjutan hingga sekitar Rp1 triliun memperlihatkan bahwa mekanisme pembiayaan iklim dapat menyediakan sumber daya yang sangat besar untuk membantu daerah menghadapi perubahan iklim dan memperbaiki kondisi lingkungan.
Namun, besarnya angka tidak dengan sendirinya menjadi ukuran keberhasilan.
Keberhasilan baru memiliki makna ketika masyarakat dapat melihat bahwa kawasan gambut menjadi lebih terlindungi, jumlah kebakaran berkurang, hutan tidak terus kehilangan tutupannya, kualitas udara membaik, masyarakat lokal memperoleh manfaat, serta pemerintah mampu menjelaskan secara terbuka bagaimana setiap program memberikan kontribusi terhadap perubahan tersebut.
Karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Barat karena itu seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi efektivitas pendanaan yang telah berjalan, bukan sekadar menjadi alasan untuk menyimpulkan bahwa seluruh mekanisme dana iklim gagal. Evaluasi yang terbuka dapat menunjukkan program mana yang efektif, bagian mana yang belum bekerja, serta kebijakan apa yang perlu diperbaiki sebelum pendanaan dengan skala yang jauh lebih besar diterapkan.
Pada akhirnya, dana iklim hanyalah alat untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nilai sebenarnya tidak terletak pada berapa juta dolar yang diterima atau berapa triliun rupiah yang dialokasikan, melainkan pada kemampuan pendanaan tersebut untuk menghasilkan perubahan yang dapat dilihat dan dirasakan.
Ketika hutan tetap berdiri, gambut tetap basah, kebakaran semakin jarang terjadi, udara menjadi lebih bersih, dan masyarakat yang menjaga ekosistem memperoleh manfaat yang adil, pada saat itulah dana iklim dapat dikatakan benar-benar bekerja.
Sumber:
Ekuatorial — Puluhan Miliar Dana Iklim Tak Mampu Padamkan Api di Kalimantan Barat, Ati Kurnia, 6 Oktober 2026.
Baca artikel sumber di Ekuatorial
