Tekanan Terhadap Ekosistem Gambut: Studi Ungkap Masalah Tata Guna Lahan dan Kebakaran Hutan

Ekosistem gambut di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah, terus mengalami tekanan akibat perubahan tata guna lahan dan kebakaran hutan yang berulang. Hal ini diungkapkan dalam studi kasus yang dilakukan oleh Pantau Gambut bersama Kaoem Telapak , yang menyoroti sejumlah isu serius terkait pengelolaan ekosistem gambut.

Dalam diskusi daring yang diikuti di Jakarta, Selasa (25/2/2025), Wahyu Perdana , Manajer Advokasi dan Kampanye Pantau Gambut, menjelaskan bahwa studi yang dilakukan di tiga konsesi di Kalimantan Tengah menunjukkan tata kelola ekosistem gambut yang belum optimal. Beberapa masalah utama yang ditemukan meliputi kebakaran hutan yang terus berulang di area konsesi, konflik dengan masyarakat lokal, serta praktik pengelolaan lahan yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Peran Penting Ekosistem Gambut

Ekosistem gambut memiliki peran yang sangat vital bagi lingkungan dan masyarakat. Wahyu menekankan bahwa gambut adalah salah satu penyerap karbon alami paling signifikan di dunia, karena mampu menyimpan 30 persen dari total cadangan karbon tanah dunia . Selain itu, ekosistem ini juga menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati yang kaya dan menjadi penopang kehidupan masyarakat adat serta komunitas lokal yang bergantung pada sumber daya alam di sekitar lahan gambut.

“Ini menjadikannya aset penting dalam penanganan perubahan iklim, sekaligus sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat adat yang hidupnya bergantung pada ekosistem ini,” kata Wahyu.

Namun, tekanan terhadap ekosistem gambut terus meningkat akibat aktivitas manusia seperti konversi lahan untuk perkebunan sawit, kebakaran hutan, dan lemahnya penegakan aturan.

Tinjauan Regulasi ISPO dan EUDR

Studi ini juga meninjau ulang implementasi regulasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan European Union Deforestation-free Regulation (EUDR) . Hasilnya menunjukkan bahwa kedua regulasi tersebut masih memiliki kelemahan dalam melindungi ekosistem gambut secara mendalam.

1. ISPO : Meskipun bertujuan untuk mempromosikan praktik perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, implementasi ISPO di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Penegakan aturan yang lemah dan ketidakpatuhan perusahaan terhadap prinsip dan kriteria ISPO menjadi masalah utama.
2. EUDR : Sementara itu, definisi “hutan” yang digunakan dalam regulasi EUDR dinilai kurang memperhatikan ekosistem khusus seperti gambut. Definisi yang hanya mencakup lahan lebih dari 0,5 hektare dengan pohon setinggi lima meter atau lebih dan tutupan kanopi di atas 10 persen tidak sepenuhnya mencakup karakteristik gambut, yang memiliki peran ekologis penting meskipun tidak selalu memenuhi kriteria tersebut.

Temuan Lapangan: Perkebunan Sawit di Lahan Gambut Lindung

Juru Kampanye Kaoem Telapak, Ziadatunnisa Latifa , menyoroti temuan bahwa perkebunan sawit masih dibangun di atas lahan gambut lindung. Praktik ini tidak hanya merusak ekosistem gambut tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat adat yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam di sekitar lahan gambut.

“Kerusakan ekosistem gambut berdampak langsung pada masyarakat adat, yang kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang menjadi tulang punggung kehidupan mereka,” kata Zia.

Solusi untuk Perlindungan Gambut

Untuk melindungi dan melestarikan ekosistem gambut, Zia menekankan perlunya pendekatan yang komprehensif, meliputi:

1. Penguatan Peraturan dan Penegakan Hukum : Regulasi terkait tata kelola perkebunan kelapa sawit di lahan gambut harus diperkuat, dan penegakan hukum harus lebih tegas untuk mencegah pelanggaran.
2. Partisipasi Masyarakat : Masyarakat lokal dan masyarakat adat harus diberi ruang lebih besar dalam proses perbaikan peraturan dan pengambilan keputusan terkait pengelolaan ekosistem gambut.
3. Koordinasi Antarlembaga : Diperlukan peningkatan koordinasi antar kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan ekosistem gambut untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan selaras dan efektif.
4. Advokasi Internasional : Negara-negara konsumen kelapa sawit perlu diadvokasi mengenai kerentanan ekosistem gambut. Implementasi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan seperti ISPO dan penguatan regulasi seperti EUDR juga harus didorong.

Menuju Pengelolaan Gambut yang Berkelanjutan

Ekosistem gambut adalah aset berharga yang harus dilindungi demi masa depan lingkungan dan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, diharapkan tekanan terhadap ekosistem gambut dapat dikurangi, sehingga fungsinya sebagai penyerap karbon dan penopang kehidupan dapat dipertahankan.

Mari bersama-sama mendukung upaya pelestarian ekosistem gambut demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat!

Sumber: Antara News