Upaya melegalkan hutan adat Papua: antara semangat masyarakat dan hambatan regulasi

Dilema Hutan Adat Papua: Benturan Semangat Lokal dan Tembok Regulasi

Bagi masyarakat adat di Tanah Papua, hutan bukan sekadar hamparan pepohonan, melainkan ‘ibu’ yang menaungi seluruh sendi kehidupan dan identitas mereka. Papua memegang peranan krusial dalam ekologi Indonesia karena memiliki tutupan hutan terbesar di tanah air.

Data dan Fakta Hutan Papua

• Total Luas Hutan: 34,4 juta hektare (ha) atau mencakup sekitar 82% dari total luas daratan Pulau Papua wilayah Indonesia.
• Ancaman Deforestasi: Akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, Papua telah kehilangan 2% hutan alamnya (±748 ribu ha) sepanjang periode 2001–2019.
• Proyeksi Krisis: Riset menaksir bahwa pada tahun 2036, akumulasi kehilangan hutan di Tanah Papua bisa mencapai 4,5 juta ha jika tidak ada tindakan proteksi yang kuat.

Kebijakan Perhutanan Sosial: Solusi atau Masalah Baru?

Pemerintah Indonesia sebenarnya memiliki instrumen perlindungan melalui kebijakan Perhutanan Sosial untuk memberikan hak pengelolaan hutan kepada masyarakat demi kesejahteraan dan kelestarian. Namun, dalam implementasinya di Papua, terjadi ketimpangan serius antara skema Hutan Desa dan Hutan Adat.

Perbandingan Skema Pengelolaan (Data per 2019)

Skema Perhutanan	Papua Barat	Papua	Status Hukum & Dampak
Hutan Desa	48,6 ribu ha	56,1 ribu ha	Bagian dari Hutan Negara. Mekanisme pengajuan lebih mudah, namun dinilai memperkuat hegemoni negara atas tanah adat.
Hutan Adat	2.554 ha (Kawasan Indikatif)	18.837 ha (Kawasan Indikatif)	Bukan Hutan Negara (Sesuai Putusan MK No. 35/PUU-X/2012). Pengakuannya rumit dan mandek.

Catatan Kritis: Hingga tahun 2021, belum ada satu pun Surat Keputusan (SK) penetapan Hutan Adat di Papua yang resmi disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pengakuan yang ada baru sebatas di tingkat pemerintah daerah.

5 Hambatan Utama Legalisasi Hutan Adat Papua

Meskipun Pemerintah Daerah (lewat Deklarasi Manokwari 2018 yang berkomitmen menjaga 70% kawasan lindung) dan masyarakat akar rumput sangat bersemangat, proses legalisasi terbentur lima rantai kendala berikut:

1. Birokrasi dan Regulasi yang Rumit: Pengesahan hutan adat membutuhkan 6 tahapan. Tahap awal saja mensyaratkan adanya Peraturan Daerah (Perda) setingkat kabupaten/kota yang memakan waktu lama dan biaya besar.
2. Evaluasi Pusat yang Mandek: Produk hukum daerah seperti Raperdasus di Papua Barat sejak 2017 dan draf pembangunan berkelanjutan di Papua masih tertahan dalam tahap evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.
3. Konflik Definisi dan Batas Wilayah: Terdapat ketidakselarasan definisi kriteria hutan adat serta batas kawasan antara peta versi masyarakat adat dan peta versi pemerintah.
4. Kurangnya Optimalisasi Pokja Daerah: Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Perhutanan Sosial yang dibentuk KLHK belum berkontribusi maksimal dalam menyediakan data aktual untuk Peta Indikatif Area Perhutanan Sosial (PIAPS).
5. Minimnya Kajian Lokal: Masih terbatasnya riset dan standarisasi baku mengenai karakter masyarakat adat, produk hukum adat, dan kelembagaan lokal.

Solusi Masa Depan: Memisahkan Kepentingan Negara dan Mengangkat Potensi Lokal

Untuk menghindari konflik sosial di masa depan, pemerintah harus tegas memisahkan kawasan hutan adat dari hegemoni hutan negara sesuai amanat Mahkamah Konstitusi.

Lebih dari sekadar mengejar legalitas administratif (SK dan kuantitas lahan), kemandirian hutan adat Papua dapat diwujudkan dengan menggeser fokus pengelolaan:

• Stop Eksploitasi Kayu (HHK): Mengurangi ketergantungan pada Industri Hak Pengusahaan Hutan (HPH) milik negara/korporasi yang merusak lingkungan.
• Optimalisasi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK): Mengembangkan komoditas lokal yang terbukti berhasil dikelola masyarakat secara berkelanjutan, seperti pala papua dan buah hitam.
• Pengembangan Jasa Lingkungan: Memanfaatkan keunikan biogeografi Papua dari pesisir hingga pegunungan salju menjadi kawasan ekowisata berbasis wilayah adat.

Melalui pengakuan hak adat yang nyata dan pemanfaatan potensi non-kayu, kelestarian ‘sang ibu’ serta eksistensi masyarakat adat Papua dapat terus terjaga bagi generasi mendatang.

sumber:
https://theconversation.com/upaya-melegalkan-hutan-adat-papua-antara-semangat-masyarakat-dan-hambatan-regulasi-176262