Wahli laporkan 76 tambang dan kebun sawit yang diduga korupsi SDA, kerugian negara tembus Rp 437 Triliun

Laporan WALHI: Skandal Korupsi SDA 76 Korporasi dengan Estimasi Kerugian Rp437 Triliun

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) resmi melaporkan 76 korporasi ke Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan tindak pidana korupsi di sektor Sumber Daya Alam (SDA). Laporan ini menyoroti nilai kerugian negara yang fantastis, mencapai Rp437 triliun, yang mencakup kerugian finansial negara sekaligus kerusakan ekologis yang masif.

1. Profil Korporasi dan Sektor Terlapor

Berdasarkan keterangan Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Artha Siagian, perusahaan-perusahaan yang dilaporkan beroperasi di tiga sektor utama yang paling rentan terhadap praktik mafia lahan:

• Sektor Pertambangan: Dugaan penambangan di luar konsesi atau tanpa izin lingkungan.
• Sektor Perkebunan Sawit: Okupasi kawasan hutan secara ilegal untuk perluasan lahan.
• Pemegang Perizinan Kehutanan: Penyalahgunaan konsesi yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukan lahan.

2. Struktur Kerugian: Material vs. Non-Material

WALHI menekankan bahwa angka Rp437 triliun tersebut bukanlah angka final jika menghitung dampak jangka panjang. Analisis kerugian dibagi menjadi dua kategori besar:

A. Kerugian Material (Ekonomi Negara)

• Hilangnya pendapatan negara dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
• Biaya pemulihan lingkungan (environmental restoration) yang harus ditanggung negara akibat kerusakan permanen.
• Penyalahgunaan wewenang dalam proses penerbitan izin yang menguntungkan pihak tertentu.

B. Kerugian Non-Material (Ekologis & Sosial)

Uli Artha Siagian menegaskan adanya “Kerugian Ekologis” yang sering diabaikan dalam hitungan akuntansi konvensional:

• Putusnya Relasi Rakyat dengan Alam: Hilangnya akses masyarakat adat dan lokal terhadap ruang kelola rakyat.
• Kerusakan Ekosistem: Hilangnya fungsi hutan sebagai penyerap karbon dan pengatur siklus air.
• Ketidakadilan Antargenerasi: Penghancuran sumber daya yang seharusnya menjadi hak generasi mendatang.

3. Definisi Korupsi Sektor Ekologis

Laporan ini memperkenalkan urgensi penanganan Korupsi Ekologis, yaitu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang secara langsung berujung pada perusakan lingkungan. WALHI mendorong Kejaksaan Agung untuk tidak hanya menggunakan delik kerugian keuangan negara, tetapi juga memasukkan unsur kerusakan perekonomian negara yang di dalamnya mencakup aspek lingkungan hidup.

Dimensi Korupsi	Dampak Nyata
Hukum	Pelanggaran prosedur perizinan dan manipulasi dokumen lahan.
Lingkungan	Deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Sosial	Konflik agraria dan kriminalisasi masyarakat lokal/adat.

Tindak Lanjut

Langkah WALHI melaporkan 76 korporasi ini menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk segera melakukan audit total terhadap izin-izin SDA di Indonesia. Angka Rp437 triliun mencerminkan betapa mahalnya harga yang harus dibayar negara akibat pengawasan yang lemah dan tata kelola yang koruptif.

“Korupsi SDA adalah kejahatan luar biasa karena dampaknya melampaui batas nilai uang; ia menghancurkan sistem pendukung kehidupan manusia.”

sumber:

https://www.instagram.com/p/DSHMULFkTC8/?img_index=2