Wakil Rakyat Mengaku Baru Mengetahui Indonesia Memiliki Data Tutupan Hutan dan Deforestasi

Wakil rakyat mengaku baru mengetahui bahwa Indonesia memiliki data tutupan hutan dan deforestasi yang diperbarui secara rutin. Padahal, platform seperti Auriga Nusantara melalui MapBiomas Indonesia sudah lama menyediakan informasi perubahan tutupan lahan sejak 1990, bahkan hingga level desa, lengkap dengan pemantauan mingguan.

Pengakuan itu muncul dalam RDPU Panja Pengawasan Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI, ketika bencana di wilayah Sumatera dan Aceh sudah terlanjur terjadi. Polanya pun kembali berulang: negara sibuk menghitung kerugian setelah bencana, lalu baru mencari penyebabnya. Padahal, data yang seharusnya menjadi alarm dini justru terdengar seperti informasi baru.

Dalam forum yang sama, WALHI menekankan pentingnya memahami perbedaan definisi deforestasi. Mereka juga memaparkan bahwa sekitar 26 juta hektare hutan alam berada di dalam wilayah konsesi. Artinya, ketika hutan hilang di kawasan berizin, hal tersebut bisa saja terlihat “legal” di atas kertas, tetapi tetap meninggalkan kerusakan nyata pada bentang alam dan ekosistem.

Faktanya, alat sudah tersedia. Peta bisa diunduh. Sistem peringatan dini bahkan bisa dibuat dalam bentuk notifikasi berkala.

Pertanyaannya sederhana: kapan negara akan berhenti sekadar merespons setelah bencana, dan mulai benar-benar mencegah sebelum hutan hilang?