WALHI Jawa Timur sebut Banjir di Probolinggo Bukti ada Krisis Ekologis
Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur, Pradipta Indra, menilai banjir bandang yang melanda Kabupaten Probolinggo pada 21–22 Februari 2026 sebagai bukti terjadinya krisis ekologis sekaligus gambaran kerentanan infrastruktur wilayah terhadap anomali cuaca.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Probolinggo, Kamis, ia menjelaskan bahwa hujan berintensitas tinggi selama lebih dari enam jam memang menjadi pemicu utama meluapnya sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS). Namun, eskalasi banjir dengan ketinggian air antara 50 sentimeter hingga 1,5 meter di titik terparah tidak dapat semata-mata dianggap sebagai fenomena alam.
Menurutnya, terdapat indikasi kuat ketidakmampuan sungai menampung debit air kiriman dari dataran tinggi, yang diperparah oleh malfungsi sistem drainase akibat penyumbatan dan sedimentasi. Ia juga menyoroti dampak perubahan iklim yang ditandai dengan meningkatnya hujan ekstrem serta berkurangnya kawasan hutan sebagai area resapan air.
Banjir tersebut berdampak luas di tujuh kecamatan, yakni Kraksaan, Krejengan, Gading, Besuk, Kotaanyar, Pakuniran, dan Paiton. Selain mengganggu mobilitas di jalur utama Pantura, peristiwa ini terjadi pada momentum krusial saat masyarakat tengah menjalankan ibadah Ramadhan 1447 Hijriah.
Pradipta menambahkan, berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Jawa Timur, Kabupaten Probolinggo termasuk wilayah dengan potensi banjir dan banjir bandang kelas tinggi. Ia menilai peningkatan intensitas banjir tidak dapat dilepaskan dari alih fungsi lahan secara masif di wilayah hulu, penyangga, hingga hilir.
Secara hidrologis, kawasan dataran tinggi yang semestinya berfungsi sebagai daerah resapan kini mengalami degradasi akibat konversi menjadi lahan pertanian monokultur, permukiman, serta aktivitas ekstraktif lainnya. Data Global Forest Watch mencatat, sepanjang 2001–2024 Kabupaten Probolinggo kehilangan 210 hektare hutan alam dan 130 hektare hutan primer basah pada periode 2002–2024.
Ia menegaskan, banjir Probolinggo tidak bisa dipahami sebagai akibat faktor tunggal. Beban lingkungan hidup yang meningkat, ditambah menurunnya daya dukung dan daya tampung wilayah, telah memperbesar akumulasi dampak bencana ekologis. Krisis iklim yang termanifestasi dalam cuaca ekstrem turut memperparah situasi tersebut.
Walhi Jawa Timur mendorong Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk mengevaluasi kebijakan tata ruang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan guna meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Bupati Probolinggo M. Haris meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kecamatan Kraksaan guna memastikan penanganan berjalan efektif. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Probolinggo bergerak cepat untuk menjamin keselamatan warga dan mempercepat penanganan pascabanjir.
Jumlah warga terdampak tercatat tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Kraksaan sebanyak 810 kepala keluarga (KK), Krejengan 264 KK, Gading 11 KK, Besuk 23 KK, Kotaanyar 14 KK, dan Pakuniran 100 KK.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
