1 kota 2 dunia: permukiman kumuh di perkotaan

Realitas Kesenjangan Sosial dan Permukiman Kumuh di Perkotaan Indonesia

Di balik megahnya gedung-gedung pencakar langit yang memancarkan citra kemajuan ekonomi, tersembunyi realitas kontras: jutaan warga kota besar di Indonesia hidup di permukiman kumuh yang jauh dari kata layak. Fenomena ini menghadirkan wajah ganda perkotaan, di mana kemewahan kawasan elit berdiri berdampingan dengan ketimpangan sosial yang nyata.

Potret Ketimpangan dalam Angka

Masalah permukiman kumuh di Indonesia mencakup skala nasional dengan data dan indikator utama sebagai berikut:

• Populasi: Hingga tahun 2020, tercatat sekitar 29,9 juta jiwa penduduk Indonesia tinggal di kawasan kumuh perkotaan.
• Luas Wilayah: Data Kementerian PUPR mencatat masih ada 4.170 hektare kawasan kumuh di seluruh Indonesia yang membutuhkan penanganan mendasar.
• Populasi Perkotaan (UN-Habitat): Laporan UN-Habitat (2018) menunjukkan 30,6% populasi perkotaan Indonesia menghuni kawasan slum (kumuh).
• Rumah Tidak Layak Huni (RTLH – BPS):
  • 2020: 10,04% rumah tangga
  • 2021: 9,12% rumah tangga
  • 2022: 8,93% rumah tangga (menunjukkan tren penurunan perlahan)

Sebaran Ketimpangan Antarprovinsi

Ketimpangan akses hunian layak juga tercermin dari tingginya persentase rumah tangga kumuh di beberapa wilayah:

1. Papua: 40,3%
2. Nusa Tenggara Timur (NTT): 31,2%
3. DKI Jakarta: 22,1%

Fakta Ironis: DKI Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan bisnis nasional, masih memiliki kawasan kumuh dalam proporsi yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi kota belum dinikmati secara inklusif.

Faktor Penyebab Utama

Munculnya permukiman kumuh tidak lepas dari dinamika ekonomi dan keterbatasan regulasi:

1. Lonjakan Harga Properti: Tingginya harga tanah dan sewa hunian layak tidak terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Okupasi Lahan Marginal: Ketiadaan alternatif membuat warga terpaksa menempati lahan-lahan tidak resmi/ilegal, seperti bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, hingga bawah kolong jembatan.
3. Ketiadaan Infrastruktur Dasar: Kawasan kumuh identik dengan lingkungan padat dan sempit, minim akses air bersih, sanitasi buruk, serta terbatasnya ruang terbuka hijau dan transportasi publik.

Dampak Sosial: Stigma dan Ketidakadilan

Selain krisis fasilitas fisik, warga permukiman kumuh sering memikul beban sosial berupa stigma negatif. Mereka kerap diidentikkan sebagai sumber kemacetan, penyebab pencemaran lingkungan, hingga pemicu maraknya angka kriminalitas. Stigma ini kerap mengabaikan akar masalah utama, yaitu keterbatasan akses ekonomi dan perlindungan sosial.

Solusi Holistik dan Berkelanjutan

Mengatasi persoalan “1 Kota 2 Dunia” membutuhkan pendekatan komprehensif yang tidak sekadar berfokus pada penggusuran atau penataan fisik semata:

• Kebijakan Perumahan Inklusif: Menyediakan hunian terjangkau (affordable housing) bagi warga berpenghasilan rendah di pusat perkotaan.
• Penyediaan Layanan Dasar: Memprioritaskan instalasi air bersih, jaringan sanitasi terpadu, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas.
• Pemberdayaan Ekonomi & Pendidikan: Mengintegrasikan program peningkatan keterampilan agar warga memiliki daya beli yang lebih baik.
• Partisipasi Masyarakat: Melibatkan penghuni lokal secara aktif dalam merencanakan dan mengelola tata ruang kawasan tempat tinggal mereka.

Permukiman kumuh di kota-kota besar Indonesia adalah cerminan dari tantangan pemerataan pembangunan. Menyelesaikan masalah ini bukan sekadar urusan estetika kota, melainkan bentuk pemenuhan hak dasar warga negara atas tempat tinggal yang aman, sehat, dan bermartabat.

sumber:
https://perkim.id/kumuh/1-kota-2-dunia-permukiman-kumuh-di-perkotaan/