45 tahun perjuangan WALHI, denyut nadi keadilan untuk bumi pertiwi

45 Tahun WALHI: Evolusi Gerakan Masyarakat Sipil dalam Mengawal Keadilan Ekologis (1980–2025)

Tahun 2025 menandai empat setengah dekade berdirinya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Sejak 15 Oktober 1980, organisasi ini telah bertransformasi dari sebuah inisiatif berbasis kebijakan menjadi garda terdepan gerakan sosial yang memperjuangkan hak-hak ekologis masyarakat akar rumput.

1. Akar Sejarah: Jembatan Antara Negara dan Rakyat

Kelahiran WALHI dipicu oleh kebutuhan akan kekuatan penyeimbang (counter-power) dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

• Inisiator: Digagas oleh Menteri Lingkungan Hidup pertama, Emil Salim, yang menginginkan keterlibatan masyarakat sipil dalam isu lingkungan.
• Titik Awal: Deklarasi di Balai Kota DKI Jakarta (Lt. 13) yang dihadiri ratusan organisasi dengan latar belakang beragam, mulai dari aktivis hukum, pecinta alam, hingga tokoh agama.
• Filosofi Nama: Menggunakan istilah “Wahana” untuk menegaskan peran organisasi sebagai wadah kolaborasi lintas sektor guna mempengaruhi kebijakan negara.

2. Evolusi Perjuangan di Tiga Era

Perjalanan WALHI mencerminkan perubahan lanskap politik dan sosial di Indonesia:

Era	Fokus Perjuangan	Tantangan Utama
Orde Baru	Penyadartahuan publik & advokasi kebijakan awal.	Represi politik dan keterbatasan ruang kritik.
Pasca-Reformasi	Demokrasi pengelolaan sumber daya alam.	Desentralisasi yang memicu eksploitasi lahan masif.
Kontemporer (2025)	Keadilan Iklim & Transisi Energi Berkeadilan.	Krisis iklim global dan ancaman kriminalisasi aktivis.

3. Paradigma Tanding: Wilayah Kelola Rakyat (WKR)

Di tengah dominasi proyek strategis nasional yang berskala besar, WALHI menawarkan konsep Wilayah Kelola Rakyat (WKR) sebagai solusi alternatif:

• Antitesis Mega Proyek: WKR menentang model pembangunan top-down seperti Food Estate yang dinilai mengabaikan kearifan lokal.
• Kedaulatan Lokal: Menekankan bahwa perlindungan alam paling efektif dilakukan oleh komunitas yang hidup di dalamnya (petani, nelayan, masyarakat adat).
• Perlawanan Terhadap “Ocean Grabbing”: Memperluas advokasi dari daratan ke wilayah pesisir untuk melindungi ruang laut nelayan kecil dari eksploitasi berkedok konservasi atau industri ekstraktif.

4. Kritik terhadap “Solusi Palsu” Iklim

Memasuki tahun 2025, WALHI bersikap kritis terhadap narasi hijau yang dianggap tidak menyentuh akar masalah:

• Perdagangan Karbon: Dinilai sebagai “izin untuk mencemar” bagi korporasi tanpa mengurangi emisi secara riil.
• Hilirisasi Ekstraktif: Mengingatkan bahwa transisi energi tidak boleh mengulangi kesalahan masa lalu dengan merusak hutan adat demi mineral kritis.

5. Perlindungan Pembela Lingkungan & Anti-SLAPP

Selama 45 tahun, ancaman terhadap aktivis lingkungan tidak pernah surut. WALHI berperan krusial dalam:

• Advokasi Hukum: Mendampingi pejuang lingkungan yang menghadapi kriminalisasi.
• Instrumen Anti-SLAPP: Mendorong penggunaan mekanisme hukum untuk menghentikan gugatan balik yang bertujuan membungkam partisipasi publik (Strategic Lawsuit Against Public Participation).

Mandat Baru: Dari Sumba untuk Nusantara

Melalui pertemuan nasional di Sumba (2025), WALHI telah menetapkan kepemimpinan baru dengan mandat untuk memperkuat basis di tingkat tapak. Pemilihan lokasi di Sumba menjadi simbol penting mengenai kerentanan wilayah kepulauan terhadap krisis iklim dan pentingnya narasi tanding dari pinggiran.

45 tahun WALHI menunjukkan bahwa gerakan lingkungan tidak bisa dipisahkan dari perjuangan hak asasi manusia dan keadilan ekonomi. Selama eksploitasi alam masih menjadi motor pembangunan, peran WALHI sebagai “benteng terakhir” ekosistem Indonesia tetap relevan.

sumber:

https://www.ekuatorial.com/2025/10/45-tahun-perjuangan-walhi-denyut-nadi-keadilan-untuk-bumi-pertiwi/