Analisis pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis hutan di provinsi nusa tenggara barat

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2019 dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030, Indonesia memiliki total luas hutan seluas 125,92 juta ha. Hutan tersebut terdiri dari 54% hutan produksi, 24% hutan lindung, dan 22% hutan konservasi. Indonesia juga secara berkala melakukan perhitungan tingkat deforestasi, yang menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam laju kerusakan hutan.

Tren Deforestasi di Indonesia

Gambar yang disertakan menunjukkan bahwa pada periode 2014-2015, deforestasi di kawasan hutan Indonesia meningkat sebesar 0,82 juta ha. Setelah itu, laju deforestasi mengalami penurunan, namun kembali meningkat pada 2019 hingga mencapai 0,37 juta ha. Pada tahun 2021, di tengah pandemi Covid-19, laju deforestasi menurun drastis menjadi hanya 110 ribu ha. Namun, berdasarkan data terakhir dari KLHK pada 2022, sekitar 14,36 juta ha lahan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan, mengalami degradasi yang cukup parah.

Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Deforestasi

Antara 2015 hingga 2019, pemerintah Indonesia menetapkan target untuk mengurangi luasan lahan kritis sebesar 5,5 juta ha. Salah satu upaya utama untuk mengatasi masalah ini adalah rehabilitasi hutan dan lahan. Pemerintah telah menjadikan rehabilitasi hutan dan lahan sebagai kegiatan prioritas untuk memulihkan lahan kritis serta meningkatkan tutupan hutan yang ada.

Untuk memperbesar efektivitas rehabilitasi ini, diperlukan perencanaan yang matang, koordinasi yang lebih baik antar-pemangku kepentingan, dan tindakan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pihak-pihak yang terlibat di tingkat tapak. Penguatan sistem perencanaan melalui digitalisasi, peningkatan efisiensi produksi hutan yang berkelanjutan, dan pemberdayaan perhutanan sosial menjadi kunci dalam mendukung kesuksesan program rehabilitasi ini.

Rencana Implementasi di Nusa Tenggara Barat

Sebagai bagian dari upaya rehabilitasi, pemerintah berencana untuk melaksanakan program ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai pilot project. Provinsi NTB memiliki kawasan hutan seluas 1.187.581 ha dan sebagian besar perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian. Masyarakat setempat, meskipun berusaha menghindari pembukaan hutan untuk pertanian, sering kali melakukan konversi hutan untuk menanam tanaman pertanian, seperti jagung, guna meningkatkan produksi pangan.

Sebagai solusi, pemerintah dan masyarakat telah berupaya meningkatkan pendapatan melalui agroforestri, dengan fokus pada penanaman tanaman keras yang dapat menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi, seperti minyak atsiri. Dengan demikian, program rehabilitasi hutan dan lahan tidak hanya bertujuan untuk memulihkan ekosistem hutan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Rehabilitasi hutan dan lahan menjadi langkah penting untuk mengatasi deforestasi dan degradasi lingkungan di Indonesia. Melalui perencanaan yang lebih baik, kolaborasi antar-pihak, serta penerapan prinsip keberlanjutan, pemerintah berupaya mengembalikan kondisi hutan yang sehat dan mendorong pembangunan yang inklusif, yang tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga untuk masyarakat setempat. Implementasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat menjadi contoh yang berhasil untuk proyek-proyek serupa di daerah lain.

sumber :

https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/321