Analisis konsep forest city dalam rencana pembangunan ibu kota negara

Pembangunan dan perkembangan kota yang tidak terencana secara baik berpeluang
memberikan dampak terhadap ekonomi, sosial dan kualitas lingkungan perkotaan terutama
disebabkan oleh pertumbuhan dan migrasi penduduk. Menurut PBB (2012), lebih dari
separuh penduduk dunia tinggal di kawasan perkotaan, dan trend ini akan terus berlanjut
hingga tahun 2050 dimana sekitar 70 persen penduduk akan tinggal wilayah perkotaan.
Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan mengakibatkan meningkatnya
kebutuhan lahan yang kemudian berdampak terhadap alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan
tersebut berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan seperti banjir, penurunan muka air
tanah, peningkatan suhu perkotaan dan lain sebagainya. Selain itu, urbanisasi dan
pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali juga dapat berpengaruh terhadap perubahan
iklim. Seperti yang dijelaskan IEA (2008) dengan luas hanya 2 persen dari permukaan
daratan dunia, perkotaan menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, sekitar 70
persen emisi gas karbon dioksida (CO2) dihasilkan dari aktivitas perkotaan, terutama sektor
transportasi dan bangunan.
Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan hutan sekitar kota berkontribusi
dalam mengatasi persoalan lingkungan. Fungsi RTH di kawasan perkotaan memiliki banyak
manfaat seperti mengurangi panas, mencegah banjir dan penurunan muka air tanah, bahkan
menyediakan ruang rekreasi dan interaksisosial. Sementara itu, hutan yang berada di sekitar
kawasan perkotaan memiliki fungsi memberikan jasa ekosistem/lingkungan seperti
penyedia sumber daya air, penyerap karbon, penghasil oksigen, pengatur iklim serta
penyedia jasa wisata dan sumber daya ekonomi seperti kayu dan komoditas lain. Peran hutan
ini cukup besar dalam mendukung keberlangsungan daerah sekitarnya atau sebagai daerah
penyangga bagi daerah lain, begitu juga dengan kawasan perkotaan yang sangat bergantung
pada kesehatan hutan (Seymour, 2018), baik hutan kota maupun hutan yang berada di luar
kawasan perkotaan.
Hubungan antara hutan dan kota ini belum banyak disinggung dalam konsep
perencanaan kota terutama untuk kota yang berada pada ekosistem sensitif seperti wilayah
pesisir dataran rendah, dataran banjir, titik-titik keanekaragaman hayati dan wilayah dengan
tekanan air yang tinggi. Padahal wilayah ini berpeluang tinggi terjadi degradasi lingkungan
apabila tidak adanya perencanaan yang tepat, seperti halnya Wilayah Ibu Kota Baru yang
direncanakan sebagai Ibu Kota Negara (IKN). IKN berada di Provinsi Kalimantan Timur
yang merupakan bagian dari Pulau Kalimantan dimana pemataan ruang diarahkan untuk
mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi
lindung bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan
sebagai Paru-Paru Dunia.

sumber :

https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/87