Ancaman Nyata dari Food Estate hingga Tambang: Hutan Primer Indonesia Kian Tergerus
Proyek strategis seperti food estate di Papua Selatan, ekspansi perkebunan kelapa sawit, pengembangan hutan tanaman industri, hingga aktivitas pertambangan kini menjadi sorotan serius karena dinilai mempercepat kerusakan hutan primer di Indonesia. Hal ini terungkap dalam laporan Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 yang dirilis oleh Yayasan Kehati.
Laporan tersebut mengungkap bahwa berbagai proyek tersebut membuka akses ke kawasan hutan primer yang sebelumnya relatif terlindungi. Dampaknya tidak hanya berupa berkurangnya tutupan hutan, tetapi juga memicu fragmentasi habitat serta merusak fungsi hidrologis lanskap.
Manajer Advokasi Lingkungan Yayasan Kehati, Muhamad Burhanudin, menjelaskan bahwa tekanan pembangunan lintas sektor justru menciptakan konflik kepentingan yang merugikan lingkungan.
“Target energi bisa merusak hutan, ekspansi pangan merusak tata air, sementara industrialisasi menimbulkan polusi baru. Kondisi ini menciptakan kanibalisme sektoral yang akhirnya melahirkan lingkaran setan krisis ekologis,” ujarnya.
Data menunjukkan kondisi hutan Indonesia semakin mengkhawatirkan. Dari total luas kawasan hutan sekitar 125,5 juta hektar, hanya sekitar 95 juta hektar yang masih memiliki tutupan hutan. Lebih dari 30 juta hektar lainnya telah terdegradasi, berubah menjadi semak belukar, atau dikonversi menjadi perkebunan monokultur.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan tahun 2025, luas hutan primer yang tersisa hanya sekitar 47,3 juta hektar. Dalam beberapa tahun terakhir, laju deforestasi masih tinggi, dengan kehilangan sekitar 292.000 hektar hutan primer pada 2023 dan 175.000 hektar pada 2024. Jika tren ini berlanjut, Indonesia diproyeksikan kehilangan lebih dari 3,3 juta hektar hutan pada tahun 2045.
Yang lebih mengkhawatirkan, sekitar 59 persen deforestasi terjadi di dalam wilayah konsesi izin usaha resmi. Hal ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan kini bukan lagi didominasi oleh aktivitas ilegal skala kecil, melainkan oleh deforestasi terencana yang difasilitasi oleh kebijakan perizinan.
Direktur Eksekutif Yayasan Kehati, Riki Frindos, menegaskan bahwa pendekatan pembangunan yang masih bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam berisiko memperparah krisis ekologis. Menurutnya, kekayaan alam Indonesia justru bisa menjadi sumber bencana jika tidak dikelola secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Ia juga menekankan pentingnya integrasi kebijakan lintas sektor, mulai dari kehutanan, pangan, energi, hingga pengelolaan air. Tanpa pendekatan terpadu berbasis daya dukung ekosistem, Indonesia berisiko menghadapi krisis lingkungan permanen yang berdampak langsung pada ketahanan pangan, energi, dan air nasional.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
