Strategi Reformasi dan Peta Jalan Elektrifikasi Transportasi Publik Kota Surakarta
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menargetkan 90% elektrifikasi angkutan umum di 42 kota pada tahun 2030. Untuk mendukung target tersebut, ITDP Indonesia bersama ViriyaENB telah menyusun peta jalan strategis, termasuk penetapan 11 kota prioritas yang ditargetkan mencapai elektrifikasi 100%.
Jika target ini tercapai, elektrifikasi penuh di 11 kota tersebut berpotensi menurunkan sekitar 25% emisi gas rumah kaca dibandingkan skenario Business-as-Usual, setara dengan pengurangan sekitar 900.000 ton CO₂eq. Salah satu kota dengan tingkat kesiapan yang dinilai baik adalah Surakarta.
Namun, di balik potensi tersebut, terdapat tantangan besar yang harus segera diatasi, yakni keberlanjutan layanan Batik Solo Trans (BST). Layanan transportasi publik yang andal menjadi fondasi utama dalam mendukung transisi menuju elektrifikasi. Tanpa sistem yang kuat, upaya elektrifikasi berisiko tidak berjalan optimal.
Saat ini, pembiayaan BST melalui program Buy The Service (Teman Bus) menghadapi ketidakpastian untuk tahun anggaran mendatang. Untuk mempertahankan layanan pada kondisi saat ini, dibutuhkan anggaran sekitar Rp115 miliar per tahun. Namun, kemampuan fiskal Pemerintah Kota Surakarta hanya mampu mengalokasikan sekitar Rp18 miliar, sehingga sulit mempertahankan layanan tanpa dukungan tambahan.
Jika program ini terhenti, dampaknya akan sangat signifikan. Sekitar 13.400 penumpang harian BST akan terdampak, di mana 36% di antaranya merupakan kelompok rentan seperti pelajar, lansia, dan penyandang disabilitas. Tanpa alternatif transportasi yang memadai, banyak dari mereka berpotensi beralih ke kendaraan pribadi, yang justru meningkatkan kemacetan serta emisi dan polusi udara.
Selain itu, pengurangan atau penghentian layanan yang saat ini mencakup 12 rute (5 trunk dan 7 feeder) dengan 133 armada juga berisiko menimbulkan dampak sosial, termasuk hilangnya lapangan pekerjaan bagi ratusan pekerja di sektor transportasi.
Sejak awal 2025, penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat telah menyebabkan pengurangan 37% jumlah armada BST. Dampaknya, waktu tunggu (headway) menjadi lebih lama dan jumlah penumpang mengalami penurunan. Kondisi ini semakin memperberat tantangan dalam menjaga kualitas layanan.
Untuk menjawab situasi tersebut, ITDP Indonesia memberikan asistensi teknis kepada Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Rekomendasi yang diberikan mencakup strategi efisiensi biaya operasional, eksplorasi model kontrak alternatif selain gross cost contract, serta langkah-langkah menuju elektrifikasi armada.
Ke depan, reformasi layanan BST menjadi kunci utama. Optimalisasi penggunaan anggaran, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan jangkauan diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi publik. Dengan demikian, proses elektrifikasi tidak hanya berjalan lebih lancar, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas melalui efek berganda (multiplier effect) bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Tanpa pembenahan mendasar, ambisi menjadikan Surakarta sebagai kota dengan transportasi rendah emisi bisa terhambat. Namun dengan strategi yang tepat, kota ini justru berpeluang menjadi model transformasi transportasi publik berkelanjutan di Indonesia.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
