Kacaunya tata kelola TN Komodo: penuh kepentingan bisnis, minim aksi konservasi, dan menyisihkan warga setempat

Ambisi Bisnis Korporasi yang Menyingkirkan Konservasi dan Warga Lokal

Kebijakan pengelolaan Taman Nasional (TN) Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami pergeseran paradigma yang drastis. Pemerintah pusat membagi kawasan ini menjadi dua zona utama: Pulau Rinca didekasikan sebagai destinasi wisata massal dengan target 1–1,5 juta wisatawan per tahun, sementara Pulau Komodo dan Pulau Padar diarahkan menjadi kawasan pariwisata eksklusif berbiaya tinggi.

Dalam skema baru ini, tarif masuk Pulau Komodo dan Padar melonjak drastis dari Rp 150 ribu menjadi Rp 3,75 juta per orang. Selain itu, hak pengelolaan tiket dialihkan dari Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) kepada PT Flobamor (Badan Usaha Milik Daerah Provinsi NTT) beserta mitra bisnisnya.

Langkah ini mempertegas transisi TN Komodo dari kawasan pariwisata berbasis komunitas (community-based tourism) menjadi berbasis korporasi (corporate-based tourism), yang memicu gelombang protes dan ancaman nyata terhadap kelestarian ekosistem.

4 Akar Masalah dalam Skema Baru TN Komodo

Riset dan analisis terhadap tata kelola TN Komodo pasca-penetapannya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super-Premium menunjukkan empat kelemahan fatal:

1. Perusakan Keutuhan Bentang Alam (Landscape Fragmentation)

Pemisahan fungsi antara Pulau Rinca (wisata massal) dengan Pulau Komodo dan Padar (wisata eksklusif) merusak prinsip kesatuan ekosistem TN Komodo. Padahal, keutuhan bentang alam ini sangat krusial sebagai ruang pelindung bagi habitat komodo dari ancaman kepunahan akibat perubahan iklim global.

2. Komersialisasi Sekaligus Monopoli Bisnis

Pemerintah telah mengeluarkan izin konsesi bisnis berupa pembangunan resor dan fasilitas wisata kepada berbagai perusahaan swasta di Pulau Komodo, Padar, Rinca, dan Tatawa dengan total luas mencapai 452,37 hektare. Investigasi media dan laporan masyarakat sipil bahkan mengindikasikan adanya kedekatan hubungan (cronyism) antara pemilik perusahaan penerima konsesi dengan elite politik yang berkuasa.

3. Absennya Visi Konservasi dari KLHK

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dinilai mengalami pergeseran fungsi; dari yang seharusnya menjadi benteng perlindungan lingkungan dan penguat kapasitas BTNK, kini lebih terlihat sebagai instansi fasilitator investasi dan pemberi izin konsesi. Pemerintah tidak memiliki rencana induk (master plan) konservasi yang kuat di tengah masifnya pembukaan ruang bagi aktor bisnis untuk mencari keuntungan.

4. Marjinalisasi dan Pemiskinan Sistemik Warga Lokal

Masyarakat adat di dalam kawasan kembali kehilangan hak ekonominya.

• Masa Lalu: Tanah pertanian mereka diambil untuk pembentukan taman nasional, dan wilayah tangkap nelayan dibatasi demi perlindungan terumbu karang.
• Masa Kini: Sektor pariwisata lokal mandiri yang mereka bangun kini dicaplok oleh korporasi besar. Warga lokal tidak dilibatkan dalam perencanaan, yang akhirnya memicu berbagai aksi demonstrasi besar di Labuan Bajo.

Sejarah yang Berulang: Kegagalan Model KCMI (2005)

Model privatisasi yang diterapkan pemerintah saat ini sebenarnya mengulang kegagalan masa lalu, yaitu proyek Komodo Collaborative Management Initiative (KCMI) pada tahun 2005.

Disokong dana oleh Bank Dunia, USAID, dan The Nature Conservancy (TNC), wewenang BTNK kala itu dialihkan ke PT Putri Naga Komodo (PT PNK) sebuah perusahaan patungan antara TNC dan pihak swasta (PT Jaytasya Putrindo Utama).

Mengapa KCMI Gagal total?

Meskipun dikontrak selama 25 tahun, kemitraan ini bubar hanya dalam waktu 5 tahun (2010). PT PNK hengkang tanpa laporan pertanggungjawaban publik maupun hukum, sehingga pada tahun 2011 pengelolaan dikembalikan ke BTNK. Tiga pelajaran penting dari kegagalan KCMI meliputi:

• Privatisasi Gagal: Model komersial terbukti mengabaikan tanggung jawab inti negara dalam hal konservasi alam.
• Lemahnya Kontrol Negara: Menyerahkan otoritas penuh pada entitas bisnis tanpa mekanisme kontrol yang ketat hanya akan membuat orientasi profit mengalahkan kepentingan publik.
• Korupsi Sistemik: Analisis dari Janet Cochrane (Leeds Beckett University) menunjukkan bahwa kegagalan tersebut juga dipicu oleh kentalnya perilaku koruptif dan rendahnya kesadaran lingkungan di kalangan birokrat masa itu.

Rekomendasi Solusi untuk Pemerintah

Untuk menyelamatkan TN Komodo dari kerusakan tata kelola dan penurunan reputasi pariwisata internasional, pemerintah harus segera mengambil langkah korektif:

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│               REFORMASI TATA KELOLA TN KOMODO          │
└───────────────────────────┬────────────────────────────┘
                            │
      ┌─────────────────────┼─────────────────────┐
      ▼                     ▼                     ▼
[Evaluasi Total]     [Kendali Negara]      [Keadilan Warga]
Membatalkan izin     Mengembalikan fungsi  Melibatkan komunitas
konsesi 452,37 ha &  BTNK secara penuh &   lokal sebagai aktor
pariwisata massal    bersih dari praktik   utama, bukan sekadar
di Pulau Rinca.      KKN.                  objek wisata.

• Batasi Kuota Kunjungan: Menetapkan kuota maksimal dan durasi kunjungan wisatawan di setiap pulau berdasarkan daya dukung ekologis (carrying capacity), bukan berdasarkan target angka kunjungan finansial.
• Tegakkan Manajemen Terpadu: Membangun infrastruktur kelembagaan yang transparan, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menempatkan pemerintah sebagai pengendali utama yang bekerja sama secara adil dengan komunitas lokal.

Konservasi dan pariwisata berkelanjutan di Taman Nasional Komodo tidak akan pernah tercapai jika dibangun di atas fondasi privatisasi yang serakah. Perlindungan terhadap satu-satunya habitat satwa purba di dunia ini harus berbasis pada keilmuan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat adat setempat, bukan dari ruang-ruang negosiasi bisnis elite politik.

sumber:

https://theconversation.com/kacaunya-tata-kelola-tn-komodo-penuh-kepentingan-bisnis-minim-aksi-konservasi-dan-menyisihkan-warga-setempat-187940