Surat keputusan Menteri Kehutanan digugat

Kontradiksi Kebijakan Iklim: SK Menteri Kehutanan No. 591/2025 Digugat

Di tengah gencarnya komitmen Pemerintah Indonesia dalam mengatasi krisis iklim dan menggalakkan pembangunan berbasis ekonomi hijau, lahir sebuah kebijakan baru yang dinilai bertolak belakang. Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan (Kepmenhut) Nomor 591 Tahun 2025 pada tanggal 18 September 2025.

Kebijakan ini menuai kritik tajam dan berujung pada gugatan hukum karena dinilai mengancam kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

Poin-Poin Krusial dalam Kebijakan

Ada dua masalah utama yang melatarbelakangi penolakan dan gugatan terhadap Kepmenhut No. 591/2025 ini:

• Alih Fungsi Hutan Skala Besar: Keputusan ini melegalkan perubahan status kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan (deforestasi/alih fungsi lahan), serta mengubah fungsi asli hutan yang dilindungi menjadi area peruntukan lain.
• Abaikan Prinsip FPIC (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan): Proses pengambilan keputusan ini dinilai cacat prosedur karena tidak melibatkan masyarakat lokal secara bermakna. Pemerintah mengabaikan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), yaitu hak masyarakat adat untuk memberikan atau menolak persetujuan atas proyek yang memengaruhi wilayah mereka.

Dampak dan Kekhawatiran Utama

Para aktivis lingkungan dan perwakilan masyarakat adat mengkhawatirkan dampak berantai dari terbitnya SK ini, di antaranya:

1. Ancaman terhadap Benteng Hijau Papua: Papua sebagai wilayah dengan hutan tropis terluas di Indonesia kini menghadapi tekanan deforestasi yang jauh lebih besar.
2. Hilangnya Ruang Hidup Adat: Alih fungsi hutan berpotensi merampas wilayah kelola adat, merusak situs sakral, dan menghilangkan sumber penghidupan utama masyarakat setempat.
3. Kemunduran Target Net Zero Emission: Kebijakan alih fungsi hutan ini dinilai mencederai kredibilitas Indonesia di mata internasional dalam upaya penurunan emisi karbon global.

Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) adalah standar internasional yang menjamin masyarakat adat memiliki hak penuh untuk menentukan nasib wilayahnya sebelum ada kebijakan atau proyek luar yang masuk.

sumber:

https://www.instagram.com/p/DZb9RZsERIE/