Berita

Perairan Sekitar Taman Nasional Ujung Kulon Masuk Wilayah Usaha Pertambangan: Ancaman Baru bagi Kawasan Konservasi?

Penetapan sebagian wilayah laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) memunculkan kekhawatiran tentang masa depan ekosistem pesisir dan laut di salah satu kawasan konservasi paling penting di Indonesia. Meski bukan berarti kegiatan tambang telah mendapat izin untuk beroperasi, keputusan ini tetap perlu dicermati secara serius.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang ditetapkan pada 12 Februari 2026.

Dalam peta lampiran keputusan tersebut, sejumlah area perairan di sekitar Ujung Kulon ditandai dengan arsiran berwarna krem yang menunjukkan kategori WUP. Peta ini kemudian memunculkan perhatian publik karena wilayah yang dimaksud berada di sekitar kawasan konservasi yang memiliki nilai ekologis sangat tinggi.

Bukan berarti Taman Nasional Ujung Kulon menjadi wilayah tambang

Menanggapi perhatian publik, Kementerian ESDM pada 17 November 2026 menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sendiri tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Penetapan WUP hanya mencakup sebagian perairan laut di sekitarnya.

ESDM juga menyatakan hingga saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di kawasan taman nasional maupun di perairan sekitarnya. Pemerintah menjelaskan bahwa WUP merupakan bagian dari perencanaan tata kelola sumber daya mineral, bukan izin atau persetujuan untuk langsung melakukan kegiatan penambangan.

Dengan demikian, penetapan WUP tidak otomatis berarti perusahaan sudah dapat melakukan eksplorasi atau eksploitasi mineral di wilayah tersebut. Penerbitan izin tetap harus memenuhi persyaratan hukum, kesesuaian tata ruang, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.

Proses penetapan telah berlangsung sejak 2013

Menurut penjelasan Kementerian ESDM, proses pengusulan wilayah tersebut telah dimulai sejak 2013, ketika Pemerintah Provinsi Banten mengajukan wilayah pertambangan, termasuk kawasan perairan laut.

Sebagian wilayah perairan itu kemudian kembali diusulkan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten pada 16 November 2015. Usulan tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017, kemudian ditetapkan kembali melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022.

Keputusan tahun 2026 pada dasarnya memperbarui penetapan sebelumnya sekaligus menggantikan ketentuan tahun 2022. ESDM menyebut sebagian perairan tersebut memiliki potensi mineral berdasarkan data dan informasi geologi sehingga memenuhi kriteria teknis untuk dimasukkan ke dalam WUP.

Mengapa penetapan ini tetap perlu menjadi perhatian?

Taman Nasional Ujung Kulon bukan sekadar kawasan hutan dan pantai. Kawasan ini merupakan habitat penting bagi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), salah satu mamalia paling langka dan terancam punah di dunia. Ekosistemnya juga mencakup hutan hujan tropis, mangrove, pantai, terumbu karang, serta berbagai habitat pesisir dan laut.

Aktivitas pertambangan di wilayah laut, apabila kelak diizinkan dan dilakukan, berpotensi menimbulkan tekanan lingkungan. Dampaknya dapat berupa perubahan dasar laut, peningkatan kekeruhan air, sedimentasi, gangguan habitat biota laut, hingga risiko pencemaran dari kegiatan operasional maupun pengangkutan material.

Dampak tersebut tidak selalu berhenti pada titik kegiatan. Arus laut, kondisi pesisir, dan hubungan ekologis antara daratan dengan perairan membuat gangguan di satu lokasi berpotensi memengaruhi ekosistem di sekitarnya. Karena itu, kedekatan wilayah WUP dengan kawasan konservasi perlu menjadi pertimbangan penting dalam setiap proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

WUP bukan izin tambang, tetapi pengawasan harus dimulai sejak perencanaan

Pemerintah menyatakan penetapan WUP tidak mengubah status maupun fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon. Namun, penjelasan bahwa belum ada izin tambang tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk mengawasi proses kebijakan berikutnya.

Publik perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai batas koordinat WUP, jenis potensi mineral yang menjadi dasar penetapan, serta kemungkinan tahapan pengembangan wilayah tersebut. Kajian lingkungan yang terbuka dan independen juga penting untuk memastikan bahwa setiap rencana pemanfaatan sumber daya tidak mengancam kawasan konservasi.

Perlindungan lingkungan semestinya tidak hanya dilakukan ketika kegiatan tambang sudah berjalan. Prinsip kehati-hatian justru harus diterapkan sejak tahap perencanaan, terutama ketika wilayah yang berdekatan dengan kawasan konservasi memiliki keanekaragaman hayati dan nilai ekologis yang tidak tergantikan.

Penetapan sebagian perairan sekitar Ujung Kulon sebagai WUP memang belum berarti tambang akan segera beroperasi. Namun, keputusan ini menjadi pengingat bahwa perlindungan kawasan konservasi harus menjadi pertimbangan utama dalam tata kelola sumber daya alam. Kekayaan mineral tidak seharusnya dikelola dengan mengabaikan ekosistem yang menjadi penyangga kehidupan dan warisan alam bagi generasi mendatang.

Referensi Utama

  1. Unggahan Instagram sumber informasi
  2. Kementerian ESDM – Penjelasan resmi: Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan (17 November 2026)
  3. Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten
  4. ANTARA – ESDM tegaskan Taman Nasional Ujung Kulon bukan wilayah pertambangan
  5. Media Indonesia – Dinas ESDM Banten jelaskan pertimbangan penetapan WUP di perairan Ujung Kulon

Konten Terkait

Back to top button
Data Sydney
Erek erek
Batavia SDK
BUMD ENERGI JAKARTA
JAKPRO