Papua Terancam Kehilangan Hutan: Proyek Pangan dan Energi Berskala Jutaan Hektare Mengubah Ruang Hidup Masyarakat Adat

Hutan Papua menyimpan keanekaragaman hayati, sumber pangan, dan warisan kehidupan masyarakat adat yang telah menjaganya selama beberapa generasi. Kini, rencana pengembangan proyek pangan dan energi berskala besar di Papua Selatan memunculkan kekhawatiran tentang deforestasi, hilangnya wilayah adat, kerusakan ekosistem, dan perubahan iklim.
Video pembukaan hutan di Papua untuk proyek pemerintah kembali menarik perhatian publik. Pepohonan yang selama ini menjadi bagian dari bentang alam Papua tampak dibabat menggunakan alat berat untuk membuka lahan. Pemandangan tersebut memperlihatkan perubahan besar yang sedang berlangsung di salah satu kawasan dengan hutan alam terluas dan keanekaragaman hayati penting di Indonesia.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah pengembangan kawasan pangan dan energi di Merauke, Papua Selatan, yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN). Program ini dirancang untuk mendukung produksi beras, tebu, dan bahan baku bioenergi, dengan rencana pengembangan lahan hingga sekitar 3 juta hektare.
Namun, ada satu hal yang perlu diluruskan: angka 3 juta hektare tersebut merupakan skala rencana pengembangan proyek, bukan berarti seluruh kawasan seluas itu sudah dibabat. Pemantauan satelit menunjukkan pembukaan lahan memang telah terjadi, tetapi luasnya jauh lebih kecil daripada target keseluruhan proyek.
Menurut analisis Nusantara Atlas, pembukaan ekosistem alami yang terkait dengan PSN Merauke mencapai sekitar 22.272 hektare pada periode Januari 2024 hingga Juni 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 9.835 hektare merupakan hutan alam. Data ini menunjukkan bahwa dampak pembukaan lahan sudah nyata, meskipun belum mencapai jutaan hektare.
Hutan Papua bukan lahan kosong
Salah satu persoalan mendasar dari proyek berskala besar ini adalah cara memandang hutan dan ekosistem alami sebagai lahan yang dapat dikonversi menjadi kawasan pertanian produktif.
Padahal, bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan. Hutan merupakan ruang hidup yang menyediakan makanan, obat-obatan, bahan bangunan, air, serta tempat berlangsungnya tradisi dan kehidupan sosial.
Masyarakat adat Malind, Maklew, Yei, dan Khimaima di wilayah Merauke memiliki hubungan turun-temurun dengan tanah leluhur mereka. Hutan rawa menyediakan sagu, umbi-umbian, ikan, dan berbagai sumber pangan yang menopang kehidupan sehari-hari.
Menurut laporan Auriga Nusantara, ekosistem alami Merauke mencakup hutan rawa yang didominasi pohon Melaleuca, sabana, padang rumput, dan lahan basah. Ekosistem tersebut memiliki fungsi ekologis tersendiri, meskipun tidak seluruhnya terlihat seperti hutan hujan tropis dengan pepohonan besar.
Perubahan menjadi perkebunan monokultur seperti tebu dan sawah dapat menghilangkan keanekaragaman ekosistem tersebut. Bahkan, sumber pangan tradisional masyarakat berisiko tergantikan oleh sistem pertanian yang tidak selalu sesuai dengan pola kehidupan dan kebutuhan pangan lokal.
Ketika proyek pembangunan bersinggungan dengan hak masyarakat adat
Persoalan pembukaan hutan di Papua tidak hanya menyangkut lingkungan, tetapi juga hak masyarakat adat atas tanah leluhur mereka.
Human Rights Watch melaporkan bahwa proyek pangan Merauke berpotensi memengaruhi kehidupan lebih dari 40.000 masyarakat adat dari komunitas Malind, Maklew, Yei, dan Khimaima. Organisasi tersebut juga mengangkat keluhan masyarakat mengenai pengambilalihan tanah adat, hilangnya akses terhadap hutan, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Pada Juni 2026, laporan yang mengutip Greenpeace menyebut sekitar 2,7 juta hektare wilayah adat bertumpang tindih dengan berbagai areal proyek strategis nasional di Papua Selatan. Angka ini menunjukkan luas wilayah adat yang beririsan dengan perencanaan proyek, bukan luas hutan yang telah dibabat.
Persoalan persetujuan masyarakat menjadi sangat penting. Pembangunan yang menyangkut wilayah adat semestinya melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan, memberikan informasi yang memadai, serta menghormati hak mereka untuk menentukan masa depan tanah dan sumber penghidupannya.
Dampaknya tidak berhenti pada hilangnya pepohonan
Pembukaan hutan dalam skala besar dapat menimbulkan dampak lingkungan yang berlapis. Ketika vegetasi alami hilang, kemampuan ekosistem menyimpan karbon juga berkurang. Karbon yang tersimpan dalam biomassa dan tanah berpotensi dilepaskan ke atmosfer ketika kawasan dibuka dan diubah penggunaannya.
Dampak lainnya meliputi:
- Hilangnya keanekaragaman hayati. Satwa kehilangan tempat mencari makan, berlindung, berkembang biak, dan berpindah antarkawasan.
- Terganggunya siklus air. Perubahan tutupan vegetasi dan lahan basah dapat memengaruhi penyimpanan air, aliran permukaan, serta kondisi hidrologis wilayah.
- Meningkatnya risiko kebakaran. Pembukaan lahan, pengeringan kawasan basah, dan perubahan penggunaan lahan dapat meningkatkan kerentanan ekosistem terhadap kebakaran.
- Meningkatnya suhu lingkungan. Hilangnya tutupan vegetasi mengurangi naungan dan pendinginan melalui evapotranspirasi, sehingga kawasan terbuka dapat menjadi lebih panas.
- Berkurangnya sumber pangan masyarakat. Hilangnya hutan sagu, rawa, dan kawasan berburu dapat mengganggu ketahanan pangan serta kehidupan tradisional masyarakat adat.
Dampak tersebut juga berpotensi berlangsung dalam jangka panjang. Hutan alam yang telah terbentuk selama ratusan tahun tidak dapat digantikan begitu saja dengan menanam kembali pohon dalam waktu singkat.
Ketahanan pangan tidak seharusnya dibangun dengan mengorbankan ketahanan ekologi
Pemerintah memiliki tujuan meningkatkan produksi pangan dan energi nasional melalui pengembangan kawasan pertanian di Papua. Namun, keberhasilan program semacam ini tidak cukup diukur dari luas lahan yang dibuka atau jumlah komoditas yang diproduksi.
Perlu dipastikan bahwa proyek benar-benar sesuai dengan kondisi tanah, ketersediaan air, karakter ekosistem, dan kebutuhan masyarakat setempat. Kajian Nusantara Atlas bahkan mengingatkan bahwa sebagian wilayah Merauke merupakan lahan basah dengan karakteristik tanah dan kondisi lingkungan yang tidak sederhana untuk pertanian intensif.
Pengembangan pangan juga perlu mempertimbangkan sumber pangan lokal. Sagu, umbi-umbian, ikan, dan hasil hutan bukan kayu merupakan bagian penting dari sistem pangan masyarakat Papua. Melindungi sumber pangan tersebut sama pentingnya dengan meningkatkan produksi beras.
Pembangunan yang berkelanjutan seharusnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menghilangkan sumber daya alam yang menjadi fondasi kehidupannya.
Jangan sampai hutan terakhir Papua hanya tinggal kenangan
Papua masih menyimpan salah satu bentang hutan tropis alami terbesar yang tersisa di Indonesia. Kawasan ini menjadi habitat bagi berbagai satwa endemik, menyimpan cadangan karbon, menjaga siklus air, dan menopang kehidupan masyarakat adat.
Pembukaan hutan untuk proyek pembangunan perlu diawasi dengan transparan, termasuk melalui pemantauan satelit, kajian dampak lingkungan independen, perlindungan wilayah adat, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.
Kebijakan pangan dan energi tidak harus dipertentangkan dengan konservasi. Namun, keduanya harus dirancang dengan memperhitungkan batas ekologis dan hak masyarakat yang telah hidup berdampingan dengan alam selama generasi demi generasi.
Hutan Papua bukan lahan kosong yang menunggu untuk dibuka. Di dalamnya ada kehidupan, sumber pangan, budaya, dan masa depan masyarakat adat. Ketika hutan hilang, yang lenyap bukan hanya pepohonan, tetapi juga rumah bagi satwa, warisan leluhur, dan keseimbangan alam yang tidak mudah dipulihkan.
Referensi Utama
- Unggahan Instagram – Pembukaan hutan di Papua
- Nusantara Atlas – Land Clearing in Papua: 2024–2025 Trends and Drivers
- Auriga Nusantara – Deforestasi dan Hilangnya Ekosistem Alami oleh PSN Food Estate Merauke di Papua Selatan
- Financial Times – Indonesia Calls in Military to Help Clear Forests at Rapid Pace
- Associated Press – World’s Largest Deforestation Project Fells Forests for Bioethanol Fuel, Sugar and Rice in Indonesia
- Human Rights Watch – Indonesia: Police Disperse Papuans Protesting Food Estate Project
- Mongabay – Indonesia’s Deforestation Surges 66% in 2025, Reversing Years of Decline
- The Jakarta Post – State-led Food Estate Blamed for Wildfire in Papua
- NU Online – Film Pesta Babi Bongkar Kerusakan Hutan Papua dan Ancaman terhadap Masyarakat Adat




