Seruan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS) di Indonesia menyerukan kepada pemerintah dan komunitas internasional untuk meningkatkan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati yang semakin terancam akibat aktivitas industri ekstraktif. Seruan ini diungkapkan menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keanekaragaman Hayati COP16, yang diharapkan akan menjadi momentum penting bagi upaya perlindungan lingkungan, terutama bagi Indonesia yang memiliki kekayaan hayati yang sangat besar namun rentan terhadap berbagai ancaman.
Ancaman dari Industri Ekstraktif
Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia, baik di daratan maupun di laut. Namun, potensi alam ini terancam oleh keberadaan industri-industri ekstraktif seperti pertambangan, pertanian skala besar, penebangan hutan, dan proyek-proyek strategis nasional. Aktivitas-aktivitas ini mendorong deforestasi besar-besaran serta kerusakan habitat yang berakibat pada hilangnya spesies-spesies penting dan penurunan kualitas ekosistem. Menurut Ogy Dwi Aulia dari Forest Watch Indonesia (FWI), izin-izin industri ekstraktif yang mencakup lebih dari 100 juta hektare daratan dan lautan di Indonesia telah merusak ekosistem yang kaya dengan keanekaragaman hayati.
Beberapa contoh dari industri yang memberikan dampak negatif besar terhadap keanekaragaman hayati adalah nikel, sawit, food estate, dan hak pengusahaan hutan (HPH). Proyek food estate, misalnya, yang diandalkan pemerintah sebagai solusi untuk swasembada pangan, disebutkan oleh berbagai organisasi masyarakat sipil justru mengakibatkan kerusakan wilayah adat, budaya, dan kearifan lokal masyarakat adat. Saat ini, proyek food estate sedang dikembangkan di beberapa wilayah seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua Selatan, dengan target mencakup lebih dari 2 juta hektare lahan.
Selain itu, ada lebih dari 1 juta hektare industri ekstraktif yang saat ini beroperasi di dalam kawasan konservasi yang seharusnya menjadi tempat perlindungan satwa dan ekosistem penting. Dalam data yang disampaikan oleh FWI, 20,5 juta hektare industri ekstraktif berada dalam area ekosistem penting, termasuk koridor satwa dan taman keanekaragaman hayati.
Keanekaragaman Hayati Laut yang Rentan
Selain daratan, keanekaragaman hayati laut Indonesia juga sangat rentan terhadap ancaman industri dan perubahan iklim. Jutaan hektare wilayah laut Indonesia saat ini dikelola oleh masyarakat pesisir melalui pendekatan yang berkelanjutan, yang secara langsung berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Namun, kawasan-kawasan ini juga terancam oleh aktivitas industri, terutama yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam laut.
Organisasi masyarakat sipil menyoroti pentingnya mempercepat perlindungan terhadap 30 persen area laut Indonesia sesuai dengan Indonesia Biodiversity Strategic Action Plan (IBSAP). Upaya ini tidak hanya penting bagi pelestarian spesies laut, tetapi juga penting dalam menjaga stabilitas ekosistem yang mendukung kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan sehari-hari.
Seruan untuk Keterlibatan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal
Rayhan Dudayev dari Greenpeace menekankan perlunya Indonesia untuk mendukung teks yang memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati. Akses terhadap keadilan dan informasi, serta perlindungan bagi pembela hak asasi manusia dan lingkungan, masyarakat adat, dan komunitas lokal, harus menjadi prioritas dalam setiap perumusan kebijakan.
Pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat adat, yang selama ini menjadi penjaga keanekaragaman hayati melalui kearifan lokal mereka, tidak menjadi korban dari pembangunan yang merusak lingkungan. Komunitas lokal dan masyarakat adat sering kali berada di garis depan dalam menjaga hutan, lahan gambut, dan ekosistem laut, namun hak-hak mereka sering kali diabaikan dalam proses perizinan dan pembangunan proyek-proyek besar.
Kritik Terhadap Program Food Estate
Salah satu program yang paling mendapat sorotan adalah food estate, yang merupakan proyek pemerintah untuk meningkatkan swasembada pangan. OMS mengkritik bahwa proyek ini, alih-alih membantu ketahanan pangan, justru memperparah krisis lingkungan dan merusak keanekaragaman hayati. Pengembangan food estate di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua Selatan telah menyebabkan hilangnya hutan tropis yang menjadi rumah bagi ribuan spesies endemik.
Proyek food estate juga dinilai mengancam keberadaan wilayah adat dan kearifan lokal. Masyarakat adat yang bergantung pada lahan hutan untuk kehidupan sehari-hari semakin terpinggirkan karena alih fungsi lahan yang masif. Kritik terhadap food estate ini semakin relevan mengingat program tersebut sering kali tidak memperhatikan aspek keberlanjutan ekologis.
Membangun Komitmen untuk Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Dalam menghadapi situasi ini, OMS di Indonesia mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam melindungi keanekaragaman hayati. Mereka menuntut adanya pengurangan aktivitas industri ekstraktif di wilayah-wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi, serta mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perlindungan satwa liar, hutan, dan ekosistem laut.
Komitmen terhadap perlindungan keanekaragaman hayati bukan hanya penting untuk menjaga ekosistem dan spesies langka, tetapi juga krusial bagi keberlanjutan hidup masyarakat yang bergantung pada lingkungan. Di KTT Keanekaragaman Hayati COP16, organisasi masyarakat sipil mengharapkan agar pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen yang lebih kuat dalam melindungi keanekaragaman hayati melalui kebijakan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Kesimpulannya, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati harus diprioritaskan dalam setiap kebijakan pembangunan. Industri ekstraktif yang mengancam ekosistem dan komunitas lokal harus dikendalikan, dan pendekatan berbasis hak asasi manusia harus diadopsi dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Keanekaragaman hayati yang kaya adalah warisan berharga yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan jangka pendek.
Sumber:
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
