Ambisi transisi energi di tengah rendahnya realisasi energi surya

Sebagai negara khatulistiwa, Indonesia memiliki potensi energi surya yang melimpah. Riset dari Australian National University (ANU) bahkan menunjukkan potensi energi surya Indonesia jauh melampaui gabungan energi hidro, angin, dan panas bumi nasional, serta sanggup memenuhi seluruh perkiraan konsumsi energi tahun 2050.

Meskipun cetak biru Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 menempatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai episentrum transisi energi, realitas di lapangan masih menunjukkan kesenjangan yang sangat besar.

Kesenjangan Regional: Realisasi PLTS Indonesia vs Negara Lain

Hingga saat ini, penetrasi energi surya di Indonesia masih berada di bawah 0,1%. Hambatan regulasi, kerumitan birokrasi, dan ketidaksiapan model bisnis membuat kapasitas terpasang Indonesia tertinggal jauh di kancah global maupun regional:

Target Akselerasi: Mengejar 100 GW Sebelum 2029

Untuk memangkas ketertinggalan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meluncurkan target ambisius: membangun 100 Gigawatt (GW) atau 100.000 MW PLTS yang ditargetkan rampung pada tahun 2029.

Strategi Penyediaan Lahan Tahap Awal

Sebagai langkah taktis untuk mengejar fase pertama sebesar 17 GW, Kementerian ESDM berkolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

• Lahan yang Diamankan: 24.000 hektare di Pulau Jawa.

• Rasio Kebutuhan Fisik: Secara matematis, 1 MW kapasitas PLTS memerlukan lahan sekitar 1 hingga 1,2 hektare. Dengan demikian, alokasi lahan 24.000 hektare dinilai logis dan cukup untuk menopang target awal 17.000 MW (17 GW) tersebut, tinggal menunggu verifikasi bersama PT PLN (Persero).

Tantangan Utama & Solusi Regulasi yang Dinanti

Meskipun masalah lahan mulai terurai, transisi energi surya Indonesia masih menghadapi gembok besar berupa kepastian hukum bagi investor.

1. Penyusunan Peraturan Presiden (Perpres): Kementerian ESDM tengah mematangkan draf Perpres khusus yang diproyeksikan menjadi payung hukum tertinggi guna memangkas sekat birokrasi dan mempercepat investasi PLTS 100 GW.

2. Krisis Ruang di Pulau Jawa: Penggunaan lahan seluas 24.000 hektare di Pulau Jawa yang padat penduduk memicu tantangan keadilan ruang. Pemerintah dituntut memastikan proyek ini tidak mengorbankan lahan pertanian produktif atau menggeser ruang hidup masyarakat rentan.

Sektor Penggerak: Sinar Cerah dari Panel Surya Atap

Di tengah lambatnya eksekusi proyek skala besar (utility-scale), adopsi panel surya atap (Rooftop PV) justru tumbuh positif. Penggerak utamanya adalah sektor Komersial dan Industri (C&I) yang mulai gencar menghijaukan rantai pasok (supply chain) mereka demi memenuhi tuntutan pasar global.

Dengan lahan tahap awal yang sudah dipetakan dan regulasi yang sedang digodok, Indonesia berada di titik penentu. Keberhasilan target 100 GW ini sepenuhnya bergantung pada komitmen politik dan kecepatan eksekusi di lapangan agar Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penonton di bawah limpahan sinar matahari khatulistiwa.

sumber:
https://www.ekuatorial.com/2026/07/ambisi-transisi-energi-di-tengah-rendahnya-realisasi-energi-surya/