Arah kebijakan pembangunan dan target pembangunan sanitasi dan persampahan berwawasan lingkungan
Strategi Nasional PPSP 2025-2029: Akselerasi Menuju Target 30% Sanitasi Aman
Kementerian PPN/Bappenas mempertegas peta jalan pembangunan melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Fokus utama periode 2025-2029 adalah menggeser paradigma dari sekadar “akses layak” menjadi “akses aman” (safely managed), demi memenuhi mandat SDGs Goal 6 dan visi Indonesia Emas 2045.
1. Target Pembangunan dan Indikator Utama
Pemerintah menetapkan target bertahap yang ambisius untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup:
- Target 2029: Mencapai 30% rumah tangga dengan akses sanitasi aman.
- Visi 2045: Mencapai 70% rumah tangga dengan akses sanitasi aman.
- Indikator Aman: Air limbah domestik wajib diolah melalui sistem yang terstandarisasi agar hasil buangannya tidak mencemari sumber air tanah dan lingkungan.
2. Pilar Strategis: Citywide Inclusive Sanitation (CWIS)
Penyelenggaraan sanitasi masa depan mengadopsi prinsip CWIS, yang memastikan layanan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil melalui tiga pendekatan utama:
- Penguatan Kelembagaan: Mendorong transformasi unit pengelola menjadi UPTD-BLUD agar memiliki kemandirian finansial dan operasional dalam mengelola infrastruktur sanitasi.
- Regulasi & Ketahanan Iklim: Penyusunan aturan yang adaptif terhadap karakteristik geografis wilayah serta tahan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim.
- Ekosistem Bisnis: Menciptakan iklim investasi yang menarik bagi dunia usaha untuk terlibat dalam penyediaan layanan sanitasi (Pemerintah-Swasta).
3. Pengelolaan Sampah Terintegrasi
Di sektor persampahan, kebijakan diarahkan pada pengolahan dari hulu ke hilir dengan prinsip ekonomi sirkular:
- Polluter Pays Principle: Penerapan prinsip “pencemar membayar” untuk mendorong efisiensi produksi limbah.
- Pencegahan Kebocoran: Optimalisasi rantai pengumpulan untuk memutus aliran sampah plastik dan limbah cair ke badan air serta laut (marine debris).
4. Mekanisme Implementasi: Pendampingan Daerah
Untuk menjamin eksekusi di tingkat lokal, pemerintah menerapkan strategi dua jalur (Two-Track Approach):
| Jalur Pendampingan | Fokus Utama | Output yang Diharapkan |
| Track 1 (Advokasi) | Penguatan komitmen politik dan kebijakan. | Dokumen perencanaan (SSK) dan regulasi daerah. |
| Track 2 (Operasional) | Operasionalisasi penuh infrastruktur. | Instrumen tata kelola, penetapan tarif, dan aksi riil di lapangan. |
Pada tahun 2025, meskipun terdapat efisiensi anggaran, prioritas tetap diberikan pada asistensi teknis bagi kabupaten/kota pilihan untuk menyusun rencana aksi sanitasi yang komprehensif. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.
