Bahlil: Energi Surya dan Angin untuk Siang dan Batu Bara saat Malam

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan strategi pemanfaatan kombinasi energi baru terbarukan (EBT) dengan batu bara untuk memastikan ketersediaan listrik yang stabil serta menjaga daya saing industri. Usulan ini disampaikan dalam acara Indonesia Economic Summit di Jakarta pada 19 Februari 2025.

Bahlil menjelaskan bahwa energi surya dan angin akan dimanfaatkan pada siang hari, sementara pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara tetap digunakan pada malam hari. Strategi ini bertujuan untuk menjaga harga listrik tetap terjangkau sekaligus memastikan industri nasional tetap kompetitif.

“Kita blending agar harganya pas masuk. Karena kalau tidak, saya yakinkan bahwa kita akan mengalami persoalan yang susah. Strategi ini dilakukan supaya industri kita bisa tetap kompetitif dengan produk-produk yang lain,” ujar Bahlil.

Mengurangi Emisi dengan Teknologi CCS

Sebagai bagian dari upaya mengurangi dampak lingkungan dari penggunaan batu bara, Bahlil menekankan pentingnya penerapan teknologi carbon capture and storage (CCS). Teknologi ini memungkinkan emisi karbon dari PLTU batu bara ditangkap dan disimpan di bekas sumur minyak dan gas bumi. Hal ini sejalan dengan komitmen global Indonesia dalam perjanjian internasional seperti Perjanjian Paris.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah berencana mengurangi pemanfaatan PLTU batu bara secara signifikan dan beralih ke gas serta energi terbarukan. Meski demikian, Bahlil menyampaikan bahwa peralihan ini tidaklah mudah mengingat tantangan ekonomi dan ketersediaan sumber daya.

Tantangan dalam Transisi Energi

Salah satu tantangan utama dalam transisi energi adalah biaya produksi listrik dari gas yang jauh lebih mahal dibandingkan batu bara. Menurut Bahlil, perbedaan biaya produksi ini mencapai Rp 5-6 triliun per gigawatt (GW) per tahun. Jika Indonesia menargetkan pembangunan 10 GW pembangkit listrik tenaga gas hingga tahun 2029, selisih biaya yang harus ditanggung bisa mencapai Rp 50 triliun per tahun atau Rp 500 triliun hingga tahun 2034 jika kapasitas pembangkit gas ditingkatkan menjadi 21 GW.

Selain biaya, kebutuhan gas dalam negeri juga menjadi faktor penting. Diperlukan sekitar 250 kargo gas alam cair (LNG) untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 10 GW. Jika seluruh produksi gas nasional dialokasikan untuk pembangkit listrik, industri lain akan menghadapi tantangan dalam memperoleh pasokan energi yang cukup.

Menjaga Kemandirian Energi

Bahlil menyoroti bahwa Indonesia masih memiliki cadangan batu bara yang melimpah dan mempertanyakan mengapa Indonesia harus mengikuti kebijakan negara-negara besar yang mulai mengurangi ketergantungan pada batu bara. Ia mencontohkan bahwa China dan India masih menggunakan batu bara dengan strategi blending untuk menekan biaya energi.

“Saya sampaikan kepada Pak Presiden (Prabowo Subianto), Pak, kalau Bapak izinkan, kasih kami waktu, kita buat strategi agar cost-nya tidak mahal, tapi energi baru terbarukan tetap ada,” kata Bahlil.

Dengan usulan ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan akan energi bersih dengan realitas ekonomi dan daya saing industri nasional. Meskipun transisi ke energi terbarukan terus didorong, pemanfaatan batu bara dalam jangka menengah masih dianggap sebagai solusi yang realistis untuk menjaga stabilitas pasokan listrik nasional.

Sumber: Kompas.com