Blok M Belum Sepenuhnya Ramah Pejalan Kaki, ITDP Ungkap Hambatan Aksesibilitas bagi Keluarga dan Penyandang Disabilitas
Di balik popularitas Blok M sebagai pusat aktivitas masyarakat dan kawasan transportasi terintegrasi, berbagai fasilitas pejalan kaki ternyata masih menyimpan persoalan aksesibilitas. Melalui kegiatan audit berjalan kaki bersama keluarga, ITDP Indonesia menemukan sejumlah hambatan yang menunjukkan bahwa pengembangan kawasan berorientasi transit belum sepenuhnya menghadirkan ruang publik yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
Kawasan Blok M di Jakarta Selatan telah berkembang menjadi salah satu pusat aktivitas perkotaan yang memiliki akses terhadap berbagai moda transportasi publik, termasuk MRT Jakarta dan layanan bus Transjakarta. Namun, keberadaan infrastruktur transportasi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan fasilitas pejalan kaki yang dapat digunakan secara nyaman oleh seluruh kelompok masyarakat, terutama keluarga yang membawa anak menggunakan kereta dorong atau stroller, penyandang disabilitas, serta pengguna jalan dengan kebutuhan mobilitas khusus.
Persoalan tersebut menjadi perhatian Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia melalui kegiatan Walking Tour Stroller Audit yang diselenggarakan bersama Buibu Baca Buku Book Club (BBBB) dan Jakarta Good Guide (JGG) pada Sabtu, 12 September 2026. Kegiatan ini mengajak para pengasuh dan anak-anak menjelajahi kawasan Blok M sambil melakukan penilaian langsung terhadap kondisi jalur pedestrian, fasilitas penyeberangan, serta kemudahan akses menuju berbagai pusat aktivitas dan transportasi publik.
Melalui kegiatan tersebut, ITDP berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kesenjangan antara penetapan Blok M sebagai kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD) dengan kondisi fasilitas yang masih ditemukan di lapangan. Penilaian dilakukan melalui pengalaman nyata para peserta, sehingga berbagai hambatan yang mungkin tidak terlihat dalam perencanaan infrastruktur dapat dikenali dari sudut pandang pengguna.
Audit Pejalan Kaki Mengungkap Berbagai Hambatan Aksesibilitas
Kegiatan audit dimulai dari Malaya Street di kawasan M Bloc, kemudian dilanjutkan melalui Jalan Trunojoyo menuju Jalan Palatehan sebelum peserta mengunjungi Terminal Blok M dan mengakhiri perjalanan di kawasan Melawai. Sepanjang perjalanan, peserta diajak mengamati berbagai fasilitas pendukung pejalan kaki, termasuk kondisi trotoar, jalur sepeda, tiang pembatas kendaraan atau bollard, jalur pemandu penyandang tunanetra, serta papan informasi penunjuk arah.
Wakil Direktur ITDP Indonesia, Deliani Siregar, menjelaskan fungsi berbagai fasilitas tersebut sebagai bagian penting dari sistem jalan yang aman dan inklusif. Jalur pemandu, misalnya, diperlukan untuk membantu penyandang tunanetra melakukan perjalanan secara mandiri, sementara bollard seharusnya melindungi area pedestrian dari kendaraan bermotor tanpa menghalangi pengguna kursi roda maupun kereta dorong anak.
Namun, kondisi yang ditemukan selama perjalanan menunjukkan bahwa sejumlah fasilitas masih belum memenuhi kebutuhan seluruh pengguna. Ketika memasuki kawasan Terminal Blok M, peserta yang membawa stroller harus mengangkat kereta dorong untuk melewati tangga, sementara permukaan jalan yang tidak rata dan keberadaan kendaraan bermotor turut menyulitkan pergerakan mereka.
Dalam sesi evaluasi, peserta mengeluhkan tangga yang terlalu curam, jalur pedestrian yang tidak rata, serta berbagai hambatan yang membuat perjalanan bersama anak menjadi melelahkan. Salah seorang peserta bahkan menggambarkan pengalaman berjalan kaki di kawasan tersebut seperti menghadapi permainan halang rintang, karena pengguna stroller harus berulang kali menyesuaikan perjalanan dengan kondisi fasilitas yang belum ramah keluarga.
Status Kawasan TOD Belum Menjamin Kenyamanan Berjalan Kaki
Dalam diskusi setelah kegiatan audit, Deliani menjelaskan bahwa Blok M merupakan bagian dari kawasan TOD Jakarta yang dirancang untuk mengintegrasikan transportasi publik dengan berbagai kegiatan perkotaan. Konsep tersebut mengutamakan kemudahan masyarakat menjangkau halte, stasiun, kawasan hunian, tempat bekerja, dan fasilitas sehari-hari melalui perjalanan berjalan kaki atau bersepeda yang aman dan nyaman.
Pengembangan kawasan TOD di Jakarta menempatkan fasilitas transportasi publik dalam jangkauan sekitar 350 hingga 700 meter, sehingga keberadaan jalur pedestrian yang memadai menjadi kebutuhan mendasar dalam mendukung keberhasilan sistem transportasi terintegrasi. Namun, aksesibilitas tidak cukup hanya dinilai berdasarkan jarak antara lokasi kegiatan dan stasiun, karena kualitas permukaan jalan, keselamatan penyeberangan, serta ketersediaan jalur bebas hambatan turut menentukan apakah masyarakat benar-benar dapat berjalan kaki dengan nyaman.
Farid, salah satu pendiri Jakarta Good Guide, turut menyoroti meningkatnya gangguan kebisingan dan kondisi lingkungan akibat banyaknya pengunjung serta kendaraan bermotor di kawasan Blok M. Ia juga menjelaskan bahwa banyaknya pemisah antarkawasan membuat perjalanan pejalan kaki harus memutar, sehingga jarak yang sebenarnya berdekatan dapat menjadi lebih panjang akibat keterbatasan konektivitas.
Menanggapi persoalan tersebut, perwakilan PT MRT Jakarta (Perseroda), Novindia Nurratnasari, menjelaskan bahwa kondisi Blok M yang terfragmentasi berkaitan dengan kepemilikan lahan dan bangunan yang berada pada berbagai pihak. Menurutnya, revitalisasi kawasan sedang dilaksanakan melalui sejumlah pembenahan, termasuk pengembangan Blok M Hub dan perbaikan desain fasilitas publik agar menjadi lebih inklusif.
Hambatan bagi Penyandang Disabilitas Masih Berulang
Temuan audit bersama keluarga menunjukkan bahwa persoalan aksesibilitas di Blok M bukan merupakan masalah yang sepenuhnya baru. Deliani mengungkapkan bahwa hasil pengamatan tersebut memiliki kesamaan dengan audit yang sebelumnya dilakukan bersama kelompok penyandang disabilitas, meskipun kedua kegiatan berlangsung dengan selang waktu sekitar enam tahun.
Salah satu persoalan yang masih ditemukan adalah pemasangan bollard dengan jarak terlalu sempit karena fasilitas tersebut lebih diprioritaskan untuk mencegah kendaraan bermotor memasuki trotoar daripada memastikan semua kelompok pejalan kaki dapat melewatinya. Akibatnya, pengguna kursi roda dan stroller justru menghadapi hambatan pada fasilitas yang seharusnya dirancang untuk melindungi keselamatan mereka.
Masalah lain meliputi jalur pemandu yang terhalang aktivitas pedagang kaki lima, penutup lubang utilitas yang tidak rata, kabel yang berpotensi menyebabkan pejalan kaki tersandung, serta permukaan trotoar yang licin. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi desain dan pengelolaan fasilitas pedestrian secara menyeluruh, sehingga pembangunan infrastruktur tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memperhatikan pengalaman pengguna sehari-hari.
Perbaikan Kawasan Membutuhkan Kolaborasi Berbagai Pihak
ITDP Indonesia mendorong pendekatan tactical urbanism sebagai salah satu langkah perbaikan jangka pendek yang dapat diterapkan untuk mengatasi hambatan aksesibilitas di kawasan Blok M. Pendekatan ini memungkinkan perubahan desain ruang jalan diuji melalui intervensi sederhana dan relatif cepat, sehingga pemerintah serta pengelola kawasan dapat memperoleh masukan langsung dari masyarakat sebelum menerapkan perubahan secara permanen.
Melalui metode tersebut, penataan jalur pedestrian, pengaturan fasilitas pembatas kendaraan, maupun pembenahan akses pejalan kaki dapat diuji berdasarkan kebutuhan pengguna yang beragam. Partisipasi masyarakat menjadi penting agar keputusan desain tidak hanya didasarkan pada pertimbangan teknis, tetapi juga memperhatikan pengalaman keluarga, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok lain yang membutuhkan lingkungan berjalan kaki tanpa hambatan.
Perwakilan MRT Jakarta turut menyampaikan komitmen untuk melanjutkan pembenahan kawasan Blok M, meskipun pelaksanaannya membutuhkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan karena pengelolaan lahan dan fasilitas berada dalam kewenangan yang berbeda. Upaya revitalisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan kawasan secara bertahap, termasuk melalui perbaikan fasilitas publik dan penguatan konektivitas antarlokasi.
Pada akhirnya, kegiatan audit berjalan kaki di Blok M memperlihatkan bahwa keberhasilan kawasan berorientasi transit tidak cukup hanya ditentukan oleh keberadaan stasiun, terminal, maupun tingginya aktivitas ekonomi di sekitarnya. Kawasan yang benar-benar terintegrasi harus memungkinkan setiap orang bergerak dengan aman dan nyaman tanpa menghadapi hambatan fisik yang membatasi mobilitas mereka, sehingga pembenahan trotoar, akses penyeberangan, jalur pemandu, dan fasilitas publik menjadi bagian penting dalam membangun Jakarta yang lebih inklusif, manusiawi, dan berkelanjutan.
Sumber: ITDP Indonesia, ITDP Indonesia Mengajak Keluarga untuk Mengaudit Walkability Blok M, 13 September 2026.
