DLH Luwu Timur Perkuat Koordinasi Tangani Dampak Kebocoran Minyak PT Vale Indonesia
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, terus memperkuat langkah koordinasi dalam menindaklanjuti kasus kebocoran minyak milik PT Vale Indonesia (PTVI) yang terjadi pada 23 Agustus lalu. Insiden tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah karena berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat sekitar.
Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan DLH Luwu Timur, Abshar Abdur Razak, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah membentuk tim koordinasi khusus dan juga membuka posko pengaduan bagi masyarakat. Posko ini diharapkan menjadi wadah komunikasi antara warga terdampak dengan pemerintah, sehingga setiap keluhan dapat ditangani secara cepat dan tepat.
Menurut Abshar, tim sudah melakukan investigasi lapangan untuk mengidentifikasi skala pencemaran yang terjadi. Namun, pihaknya masih menunggu hasil uji laboratorium guna memastikan tingkat pencemaran secara ilmiah. “Apa yang kita temukan di lapangan menunjukkan bahwa pencemaran memang terjadi, hanya saja tingkat keparahannya masih harus diidentifikasi lebih lanjut. Dari keterangan masyarakat, dampak terlihat lebih banyak di Desa Timampu dibandingkan Desa Lioka. Ini nanti akan kita analisa bersama, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan penggunaan air di wilayah tersebut,” jelas Abshar saat dikonfirmasi dari Makassar, Minggu (8/9).
Lebih lanjut, Abshar mengungkapkan bahwa dalam rapat koordinasi bersama Bupati Luwu Timur, pihaknya menyarankan agar dilakukan sejumlah langkah darurat, antara lain pembersihan tanah yang sudah terkontaminasi minyak, pemasangan papan informasi di area terdampak, serta kewajiban bagi PT Vale Indonesia untuk melaporkan secara rutin progres penanganan dan pra-pemulihan kepada DLH. Langkah-langkah ini dinilai penting untuk memastikan agar dampak pencemaran tidak semakin meluas dan masyarakat bisa segera mendapatkan kepastian terkait pemulihan lingkungan.
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, turut menegaskan agar Dinas Lingkungan Hidup tetap fokus dalam menangani persoalan ini. Ia meminta agar setiap perkembangan terkait pencemaran minyak dilaporkan secara berkala. “Karena masyarakat mendesak agar segera ada solusi nyata, maka pola penanganan harus jelas. Pemerintah harus bisa memberikan saran dan masukan yang aplikatif agar keresahan masyarakat bisa terjawab,” ujar Bupati.
Sebagai langkah strategis, Bupati Irwan juga menekankan pentingnya pembuatan peta sebaran dampak pencemaran. Dengan adanya peta tersebut, wilayah terdampak dapat dikategorikan sesuai tingkat kerusakan, apakah berat, sedang, atau ringan. “Kenapa harus dibuatkan peta? Supaya masyarakat tahu daerah mana yang rusak berat, sedang, dan ringan. Dengan begitu, wilayah yang hanya mengalami kerusakan ringan bisa segera beraktivitas kembali tanpa menunggu lama,” tegasnya.
Kasus kebocoran minyak ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keselamatan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat di sekitar area tambang. Pemerintah daerah berharap PT Vale Indonesia dapat lebih proaktif, tidak hanya dalam menghentikan penyebaran minyak, tetapi juga memastikan proses pemulihan berjalan sesuai standar lingkungan yang berlaku.
Hingga kini, proses investigasi, pemantauan lapangan, serta pengambilan sampel masih berlangsung. DLH bersama tim teknis akan terus melakukan pemantauan dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan pemulihan lingkungan berjalan optimal.
Sumber:
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
