Energi fosil dinilai bebani APBN, Indonesia didorong ikut konferensi Santa Marta

Mengapa Indonesia Didesak Hadir di Konferensi Santa Marta?

Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan lembaga think tank ekonomi seperti CELIOS, INDEF, dan Yayasan CERAH mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam First Conference on Transitioning Away from Fossil Fuels (TAFF). Konferensi ini dijadwalkan berlangsung di Santa Marta, Kolombia, pada 24–29 April 2026.

Keterlibatan Indonesia dianggap krusial bukan hanya demi lingkungan, melainkan sebagai langkah penyelamatan stabilitas fiskal negara yang kian terbebani oleh energi fosil.

1. Beban Berat APBN Akibat Ketergantungan Fosil

Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah, menyoroti bahwa ketergantungan pada energi fosil telah menciptakan lubang besar dalam anggaran negara (APBN):

• Defisit Anggaran Energi: Pada tahun 2022, pengeluaran energi melebihi penerimaannya dengan defisit sebesar Rp135 triliun. Tren negatif ini dilaporkan terus berlanjut hingga periode 2024–2025.
• Penyempitan Ruang Fiskal: Alokasi subsidi energi saat ini sangat masif hingga hampir menyaingi anggaran sektor vital lainnya, yakni:
  • Setara dengan 93% anggaran kesehatan.
  • Setara dengan 51% anggaran infrastruktur.
  • Setara dengan 28% anggaran pendidikan.

2. Ancaman Geopolitik dan Daya Saing Global

Ketidakpastian global, termasuk konflik di Timur Tengah (AS-Israel vs Iran), diprediksi akan terus menekan harga energi.

• Krisis Energi: Media Wahyudi Askar dari CELIOS memperingatkan bahwa tanpa transisi, Indonesia akan terus terjebak dalam fluktuasi harga global.
• Hambatan Investasi: Di level global, arus modal mulai bergeser ke arah ekonomi hijau. Mempertahankan energi fosil dinilai akan melemahkan daya saing nasional (competitiveness) dan menghambat masuknya investasi hijau ke tanah air.

3. Santa Marta: Peluang Aksi Cepat di Luar Jalur COP

Konferensi Santa Marta dipandang sebagai alternatif yang lebih progresif dibandingkan COP (Conference of the Parties) yang dinilai lamban dan sering terhambat oleh proses konsensus yang rumit.

• Tujuan Utama: Menginisiasi koalisi negara-negara untuk menciptakan jalur nyata penghentian bertahap bahan bakar fosil (fossil fuel phase out).
• Kepemimpinan Global South: Kesempatan bagi Indonesia untuk memimpin negara berkembang dalam merumuskan kebijakan energi yang mandiri dan berkelanjutan.

4. Menagih Janji Kebijakan Konkret Presiden Prabowo

Meski Presiden Prabowo Subianto telah menyuarakan komitmen ambisius, masih terdapat celah besar antara pernyataan politik dan realitas regulasi di lapangan.

Komitmen Presiden vs Realitas Kebijakan Saat Ini:

Komitmen Presiden	Hambatan Regulasi / Realitas
Target 100% Energi Terbarukan dalam 10 tahun.	Kebijakan Energi Nasional (KEN) masih mempertahankan batu bara & gas hingga 2060.
Penghentian PLTU batu bara dalam 15 tahun.	Perpres 112/2022 masih membuka peluang pembangunan PLTU captive.
Pembangunan PLTS 100 GW.	RUPTL PLN masih merencanakan tambahan pembangkit gas dan batu bara sebesar 16 GW.

Keikutsertaan Indonesia dalam Konferensi Santa Marta diharapkan mampu menjadi tekanan eksternal (external pressure) yang positif untuk mempercepat reformasi sistem energi domestik. Langkah ini sangat mendesak untuk mengintegrasikan target PLTS 100 GW ke dalam rencana PLN, mengkaji ulang kontrak take-or-pay PLTU, dan memastikan janji transisi energi bukan sekadar retorika di forum internasional.

sumber:

https://esgnow.republika.co.id/berita/tdptp6423/energi-fosil-dinilai-bebani-apbn-indonesia-didorong-ikut-konferensi-santa-marta-part2