Nestapa masyarakat adat di Banggai dalam cengkeraman sawit

Ironi Kelapa Sawit di Banggai: Jeritan Masyarakat Adat dan Kehampaan Hak atas Tanah

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, menyisakan luka mendalam bagi Masyarakat Adat Tau Taa Wana. Janji kesejahteraan melalui skema kemitraan plasma sering kali berujung pada hilangnya ruang hidup dan pemiskinan struktural masyarakat lokal.

Kasus Jeke Lamba (61), warga Desa Kayuku, menjadi potret nyata dari dampak konflik ini. Pada tahun 2003, ia menyerahkan lahan kakao dan kelapa miliknya kepada PT Kurnia Luwuk Sejati (KLS) dengan harapan mendapatkan bagi hasil plasma. Dua dekade berlalu, janji tersebut tidak pernah terealisasi. Lahan miliknya justru dikuasai sepenuhnya sebagai lahan inti perusahaan, memaksa Jeke dan keluarganya keluar dari tanah leluhur dan bertahan hidup di sebuah pondok darurat di tepi sungai.

1. Akar Sejarah Konflik Agraria di Banggai

Konflik lahan di wilayah Toili dan Moilong bukan fenomena baru, melainkan hasil dari akumulasi kebijakan tata guna lahan sejak era 1970-an:

• Era 1970-an: Masyarakat lokal hidup mandiri dengan mengelola sekitar 300 hektar sawah dan ladang secara tradisional.
• Tahun 1982: Intervensi negara masuk melalui proyek percetakan sawah baru oleh CV Arinda (terealisasi 400 hektar dari target 700 hektar).
• Tahun 2000-an: Industri kelapa sawit mulai mendominasi dan mengubah lanskap hutan secara masif. Menurut Yayasan Kompas Peduli Hutan (KOMIU), aktivitas pembersihan lahan oleh PT KLS selama periode 2000–2020 telah memicu deforestasi bruto seluas 19.972 hektar.
• Periode 2012–2013: Eskalasi konflik meluas ke Kecamatan Bualemo. Penolakan warga terhadap HGU PT Wira Mas Permai dan penggusuran sepihak oleh PT Sawindo Cemerlang memicu aksi massa. Konflik ini berujung pada kriminalisasi 24 warga (dua sempat ditahan), meskipun pengadilan akhirnya membebaskan mereka karena tuduhan perusahaan tidak terbukti.

2. Analisis Data: Izin Resmi vs Praktik Ilegal di Lapangan

Ketimpangan penguasaan lahan di Banggai diperparah oleh temuan operasi perkebunan di luar izin konsesi resmi. Berdasarkan analisis citra satelit oleh KOMIU, terdapat karut-marut tata kelola sebagai berikut:

Parameter Lahan PT KLS	Luas Wilayah (Hektar)	Status/Kondisi Lapangan
Total Konsesi Resmi	27.170 ha	Total luas wilayah yang mengantongi izin formal.
Realisasi Berizin	8.815 ha	Lahan sawit yang ditanam di dalam area izin resmi.
Lahan Telantar/Ekspansi	18.355 ha	Dibiarkan tidak terolah atau diekspansi ke kawasan hutan dan lahan warga.
Penanaman Ilegal	19.216,35 ha	Tanaman sawit yang tertanam di luar koordinat izin resmi.

Fenomena “Kehampaan Hak” (The Emptiness of Rights)

Kasus di Banggai memvalidasi teori The Emptiness of Rights oleh Ward Berenschot dkk. (2023). Teori ini menjelaskan mengapa masyarakat lokal yang secara adat memiliki hak atas tanah kerap kalah di hadapan korporasi. Faktor utamanya adalah:

1. Ketiadaan sertifikat kepemilikan resmi yang diakui hukum negara.
2. Ketimpangan kuasa (power asymmetry), di mana korporasi memiliki kedekatan internal dengan otoritas administratif dan pemerintah daerah, sehingga kekuatan modal mengesampingkan hak-hak masyarakat lokal.

3. Degradasi Ekologis dan Ancaman Satwa Endemik

Dampak industri monokultur sawit tidak hanya memicu krisis sosial, tetapi juga merusak benteng terakhir keanekaragaman hayati Sulawesi, salah satunya Suaka Margasatwa (SM) Bakiriang.

• Perambahan Kawasan Konservasi: Investigasi Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi (2017) menemukan sedikitnya 1.005 hektar lahan di dalam SM Bakiriang telah dirambah untuk perkebunan.
• Ancaman Kepunahan Satwa: Alih fungsi hutan menjadi kebun sawit memutus rantai makanan dan mengancam satwa endemik yang dilindungi, seperti Burung Maleo (Macrocephalon maleo) dan Anoa.

Tren Kehilangan Tutupan Hutan di Banggai (Data Global Forest Watch)

• Tahun 2024: Banggai kehilangan 1,4 ribu hektar hutan alam, yang melepaskan emisi setara 1,1 juta ton CO₂.
• Kumulatif (2001–2024): Kabupaten Banggai telah kehilangan 120 ribu hektar tutupan pohon. Angka ini setara dengan kehilangan 16% total luas hutan yang ada pada tahun 2000.

4. Titik Terang Regulasi: Langkah Perlindungan Hukum

Untuk meredam konflik yang terus berlanjut, Pemerintah Kabupaten Banggai mulai menyusun instrumen hukum perlindungan bagi masyarakat lokal:

• Perda No. 8 Tahun 2023: Mengatur tentang Pelindungan, Pemberdayaan, Pelestarian, dan Pengembangan Adat Istiadat serta Lembaga Adat. Regulasi ini memberikan legalitas formal bagi kedudukan masyarakat adat atas wilayah dan harta kekayaan ulayat mereka.
• SK Bupati No. 100.3.3.2/628/2025: Diterbitkan pada November 2025 untuk menetapkan Panitia Masyarakat Hukum Adat. Langkah ini berfungsi mempercepat proses identifikasi, pemetaan, dan pengakuan resmi wilayah adat agar tidak mudah diklaim secara sepihak oleh korporasi di masa depan.

Keberadaan Perda dan Satgas Adat merupakan langkah maju yang krusial. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum di lapangan, keberanian pemerintah daerah untuk mengevaluasi izin HGU bermasalah, serta pemulihan hak-hak ekonomi masyarakat adat yang telah terampas.

sumber:
https://www.ekuatorial.com/2026/05/nestapa-masyarakat-adat-di-banggai-dalam-cengkeraman-sawit/