Green Belt dan Ruang Hijau Terpadu: Menata Kota yang Tumbuh Tanpa Kehilangan Napas

Perkembangan kota di Indonesia semakin pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang terpusat di kawasan perkotaan. Namun, di balik laju urbanisasi yang tinggi, terdapat konsekuensi serius yang kerap terabaikan: berkurangnya ruang hijau, meningkatnya suhu permukaan, dan menurunnya kualitas udara. Fenomena urban sprawl atau meluasnya wilayah terbangun tanpa terkendali, menyebabkan hilangnya lahan pertanian produktif serta meningkatnya tekanan terhadap ekologis.

Ruang hijau sejatinya bukan sekadar elemen estetika, melainkan infrastruktur ekologis yang menjaga kualitas udara, mengendalikan limpasan air hujan, dan menciptakan kenyamanan termal. Dalam konteks tersebut, konsep green belt dan ruang hijau terpadu menjadi kunci untuk menyeimbangkan pertumbuhan kota dengan keberlanjutan lingkungan.

Peran dan fungsi green belt:

1. Mengendalikan urban sprawl dengan membatasi perluasan lahan terbangun;
2. Melindungi kawasan pertanian dan ekosistem alami dari tekanan pembangunan;
3. Menyediakan ruang rekreasi dan konservasi yang dapat diakses masyarakat;
4. Menurunkan suhu udara perkotaan melalui penyerapan panas dan peningkatan tutupan vegetasi.

Contoh penerapan yang terkenal adalah London Green Belt di Inggris, yang sejak 1950-an berhasil menahan ekspansi kota sekaligus mempertahankan ruang terbuka di sekitar metropolitan. Di Asia, Seoul Green Belt di Korea Selatan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kawasan kota dan pegunungan.

Di Indonesia, meski konsep ini belum diterapkan secara formal seperti di negara lain, prinsip green belt diakomodasi melalui berbagai regulasi tata ruang dan lingkungan.

Penerapan green belt dan ruang hijau terpadu di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam undang-undang maupun peraturan pelaksana. Beberapa regulasi penting di antaranya:

• Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  • Pasal 29 ayat (2) menetapkan bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah kota minimal 30%, yang terdiri dari RTH publik (20%) dan RTH privat (10%).
  • Pasal 60 menegaskan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang harus memperhatikan keseimbangan antara kawasan terbangun dan kawasan tidak terbangun.
• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan
  • Menjelaskan jenis dan fungsi RTH, termasuk green belt sebagai bagian dari sistem RTH yang berfungsi ekologis dan estetis.
  • Mengatur tahapan perencanaan, penyediaan, serta pengelolaan ruang hijau secara terpadu.
• Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
  • Pasal 52 menegaskan pentingnya pembentukan jaringan RTH di wilayah perkotaan untuk menjaga keseimbangan lingkungan.
  • Menyebutkan kawasan lindung perkotaan sebagai elemen penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
• Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • Menyatakan bahwa setiap rencana pembangunan wajib mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk ketersediaan ruang hijau.
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (dan turunannya)
  • Mengamanatkan penyelarasan antara rencana tata ruang dan kebijakan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan.

Kondisi Ruang Hijau di Indonesia

Data dari SIPSN (KLHK, 2024) menunjukkan bahwa luas RTH nasional mencapai 13.826,15 km², meningkat 143% dari luasan pada tahun 2019 (5.683,15 km²). Namun, distribusinya belum merata:

• DKI Jakarta: hanya 5,18% dari luas wilayah (Kompas, 2023).
• Kota Bandung: sekitar 12,25–12,8% (Detik, 2022).
• Kota Banjarbaru: 36,59% (Jurnal SAL UB, 2023).

Strategi Implementasi di Kota-Kota Indonesia

1. Integrasi dalam RTRW dan RDTR: menetapkan zonasi sabuk hijau sebagai batas urbanisasi.
2. Pemanfaatan lahan non-produktif: mengubah lahan sisa menjadi taman komunitas.
3. Pengembangan koridor hijau: jalur vegetasi di sepanjang jalan atau sungai.
4. Kolaborasi lintas daerah: menjaga zona penyangga antar kabupaten/kota.
5. Insentif dan partisipasi masyarakat: mendorong keterlibatan warga dan pengembang dalam penyediaan RTH.

Menjaga Hijau, Menjaga Kehidupan

Ruang hijau tidak boleh dipandang sebagai “sisa lahan” pembangunan, tetapi sebagai struktur utama kota yang menopang keberlanjutan. Green belt menjaga agar kota tidak meluas tanpa batas, sementara ruang hijau terpadu memastikan keseimbangan ekosistem di dalamnya tetap terjaga.

Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu menyediakan ruang hidup bagi manusia dan alam secara seimbang, sekaligus memastikan kota tetap bernapas hari ini dan di masa depan, melalui penyediaan ruang terbuka hijau yang saling terintegrasi. (AFa)

Green Belt dan Ruang Hijau Terpadu: Menata Kota yang Tumbuh Tanpa Kehilangan Napas