Jatiluhur di Persimpangan: Ketika Sawah, Air Minum, dan Data Center Berebut Sumber Air yang Sama
Minggu lalu, dua kabar datang dari satu sistem air yang sama.
Di Bekasi dan Karawang, persoalan irigasi kembali menjadi sorotan setelah ditemukan sawah yang mengalami kekurangan air selama berbulan-bulan. Tidak jauh dari sumber air yang sama, kawasan Jatiluhur juga mulai memasuki babak baru dengan pembangunan data center berkapasitas besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital dan kecerdasan buatan.
Kedua peristiwa tersebut tidak berarti memiliki hubungan sebab-akibat. Data center yang sedang dibangun bahkan belum beroperasi penuh.
Namun, keduanya menghadirkan satu pertanyaan penting: siapa yang sebenarnya memegang neraca air Jatiluhur?
Jatiluhur Memikul Banyak Kepentingan
Air Jatiluhur bukan hanya milik satu kota atau satu sektor.
Sistem ini menopang berbagai kebutuhan strategis, mulai dari air baku perkotaan, pertanian, industri, hingga kebutuhan masyarakat di wilayah Bekasi dan Karawang.
Jatiluhur juga memiliki posisi penting dalam mendukung pasokan air baku bagi Jakarta serta irigasi ratusan ribu hektare kawasan pertanian.
Kini muncul kebutuhan baru dari ekonomi digital.
Data center membutuhkan pasokan listrik besar, tetapi air juga menjadi bagian penting dari operasionalnya, terutama untuk sistem pendinginan dan fasilitas pendukung.
Untuk proyek data center di kawasan Jatiluhur, kebutuhan air ketika fasilitas berkembang penuh diproyeksikan mencapai sekitar 384 liter per detik, atau sekitar 33.000 meter kubik per hari.
Dalam perspektif konsumsi rumah tangga, volume sebesar itu dapat setara kebutuhan harian ratusan ribu orang.
Angka tersebut bukan berarti penggunaan air oleh data center pasti akan mengurangi pasokan masyarakat atau pertanian. Tetapi skala kebutuhannya cukup besar sehingga layak masuk dalam perencanaan neraca air kawasan sejak awal.
Persoalannya Bukan Data Center
Indonesia membutuhkan infrastruktur digital.
Pertumbuhan kecerdasan buatan, cloud computing, layanan digital, sistem pemerintahan elektronik, industri keuangan, hingga berbagai aplikasi modern membutuhkan kapasitas pusat data yang semakin besar.
Data center bahkan dapat menjadi bagian penting dari hilirisasi ekonomi digital Indonesia.
Karena itu, pertanyaannya bukan apakah data center boleh dibangun.
Pertanyaannya adalah bagaimana pembangunan tersebut ditempatkan dalam daya dukung sumber daya air yang tersedia.
Kebutuhan sebuah fasilitas mungkin dapat dipenuhi secara legal melalui PDAM. Tetapi izin transaksi air belum tentu sama dengan perencanaan neraca air secara menyeluruh.
Sistem air tidak mengenal batas antara pelanggan rumah tangga, sawah, industri, atau data center. Semuanya mengambil air dari satu siklus hidrologi yang sama.
Air Tidak Bisa Direncanakan Berdasarkan Kondisi Normal Saja
Perencanaan air sering kali menggunakan nilai rata-rata.
Padahal tantangan terbesar justru muncul ketika kondisi tidak normal.
Saat musim hujan dan waduk penuh, persoalan alokasi mungkin tidak terasa. Tetapi bagaimana ketika kemarau panjang datang?
Bagaimana ketika debit sungai menurun?
Bagaimana jika kebutuhan air minum meningkat bersamaan dengan musim tanam?
Dan bagaimana ketika industri juga membutuhkan pasokan dalam jumlah besar pada periode yang sama?
Karena itu, neraca air seharusnya tidak hanya menjawab pertanyaan berapa banyak air tersedia, tetapi juga:
berapa banyak air yang tersedia pada kondisi terburuk dan siapa yang mendapatkan prioritas ketika pasokan tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan.
Efisiensi Teknologi Tetap Penting
Ada perkembangan positif dalam desain data center modern.
Teknologi direct-to-chip liquid cooling, misalnya, memungkinkan panas dari perangkat komputasi dipindahkan secara lebih efisien dibandingkan beberapa sistem pendinginan konvensional.
Penggunaan teknologi yang lebih hemat air perlu menjadi bagian dari standar pembangunan data center di wilayah yang memiliki kompetisi tinggi terhadap sumber daya air.
Namun, efisiensi teknologi tidak menghilangkan kebutuhan akan transparansi.
Proyeksi konsumsi pada tahap perencanaan perlu dibandingkan dengan konsumsi aktual ketika fasilitas mulai beroperasi.
Data Air Harus Terbuka
Untuk fasilitas dengan kebutuhan air besar, pelaporan konsumsi seharusnya menjadi bagian dari tata kelola lingkungan.
Informasi penting tidak hanya berupa berapa banyak air yang digunakan.
Kualitas air buangan, sumber pasokan, tingkat penggunaan kembali air, hingga efisiensi sistem pendinginan juga perlu dipantau.
Dengan demikian, masyarakat tidak harus menunggu munculnya konflik untuk mengetahui apa yang terjadi.
Transparansi juga memberikan keuntungan bagi industri karena perusahaan dapat menunjukkan bahwa operasinya berjalan dalam batas daya dukung lingkungan.
Satu Kawasan, Satu Neraca Air
Tantangan terbesar justru berada pada tata kelola.
Air yang mengalir melalui sungai, waduk, jaringan irigasi, dan sistem air minum melibatkan banyak lembaga.
Ada pengelola sumber daya air, pemerintah pusat, pemerintah daerah, PDAM, sektor pertanian, industri, dan berbagai pengguna lainnya.
Jika setiap pihak membuat keputusan berdasarkan kepentingannya sendiri, sistem dapat terlihat aman secara administratif tetapi mengalami tekanan secara ekologis.
Karena itu, pengguna air dalam skala besar idealnya tidak hanya dinilai berdasarkan kemampuan membayar atau kapasitas jaringan PDAM.
Keputusan juga harus mempertimbangkan neraca air wilayah sungai secara keseluruhan.
Pertanian, Air Minum, dan Industri Harus Duduk dalam Satu Meja
Pada akhirnya, persoalan Jatiluhur adalah persoalan prioritas.
Ketika air tersedia cukup, semua sektor mungkin dapat memperoleh kebutuhan mereka.
Tetapi perubahan iklim membuat musim semakin sulit diprediksi. Periode kering yang lebih panjang atau hujan ekstrem dapat mengubah keseimbangan dengan cepat.
Karena itu, aturan prioritas harus ditentukan sebelum krisis terjadi.
Petani perlu mengetahui jaminan kebutuhan irigasinya.
PDAM perlu mengetahui kapasitas air baku yang tersedia.
Industri membutuhkan kepastian operasional.
Pengelola waduk membutuhkan informasi mengenai seluruh permintaan tersebut.
Semua informasi itu harus berada dalam satu neraca air bersama.
Infrastruktur Digital Juga Harus Memiliki Daya Dukung Lingkungan
Era kecerdasan buatan sering dibicarakan seolah-olah sepenuhnya digital.
Padahal di balik setiap layanan AI terdapat infrastruktur fisik yang sangat besar: gedung, server, listrik, jaringan telekomunikasi, mineral untuk perangkat elektronik, serta air untuk membantu menjaga temperatur fasilitas.
Semakin berkembang ekonomi digital, semakin penting pula memastikan bahwa pertumbuhannya tidak mengabaikan sumber daya fisik yang menopangnya.
Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat ekonomi digital kawasan. Tetapi pembangunan tersebut perlu belajar dari persoalan pembangunan industri sebelumnya: daya dukung lingkungan harus dihitung sebelum kapasitas dibangun, bukan setelah masalah muncul.
Karena itu, perdebatan tentang Jatiluhur seharusnya tidak berubah menjadi pilihan sederhana antara sawah atau data center.
Keduanya memiliki fungsi ekonomi penting.
Yang dibutuhkan adalah sistem yang mampu menjawab secara transparan berapa banyak air tersedia, berapa banyak yang digunakan, dan siapa yang memperoleh prioritas ketika ketersediaannya menurun.
Satu kawasan, satu neraca air.
Dan neraca itu harus dibuat sebelum, bukan setelah kekeringan, konflik, atau inspeksi lapangan mengingatkan kita bahwa air memiliki batas.
