KLH Identifikasi Lebih dari 100 Titik Open Burning di Jakarta dan Ajak Kolaborasi Tangani Polusi Udara

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengidentifikasi lebih dari 100 titik open burning atau pembakaran sampah secara terbuka di wilayah Jakarta sebagai salah satu sumber polusi udara. Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, mendorong kolaborasi berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Hal ini disampaikan dalam pembukaan kegiatan kolaborasi pengawasan emisi kendaraan bermotor kategori N dan O di Jakarta Utara, Selasa (11/3/2025).

Hanif menyatakan bahwa praktik open burning, selain emisi dari sektor transportasi dan industri, merupakan sumber polusi udara yang serius di Jakarta dan sekitarnya. “Hampir ada lebih dari seratus titik open burning di Jakarta yang harus kita tangani. Kita tidak perlu ragu untuk menegakkan aturan dan melakukan penegakan hukum sekeras mungkin,” tegas Hanif.

Ia menambahkan, KLH akan bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menyisir dan menindak praktik open burning yang masih terjadi. Tidak hanya di Jakarta, praktik ini juga ditemukan di wilayah sekitarnya seperti Bekasi dan Karawang, yang membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah setempat.

Pembakaran sampah secara terbuka tidak hanya berdampak pada polusi udara, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, pembakaran sampah plastik yang tidak sempurna dapat melepaskan partikel mikroplastik dan polutan berbahaya seperti dioksin ke lingkungan, yang berpotensi merusak ekosistem dan kesehatan manusia.

Ketentuan larangan pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. KLH telah melakukan penertiban terhadap sejumlah praktik open burning, termasuk di tempat pemrosesan akhir (TPA) ilegal di wilayah Jabodetabek. Baru-baru ini, Deputi Bidang Penegakan Hukum KLH telah memproses hukum pengelola TPA ilegal di Limo, Depok, Jawa Barat, karena mencemari lingkungan melalui penumpukan sampah dan praktik pembakaran terbuka.

Hanif menegaskan bahwa penindakan terhadap pelaku open burning akan terus dilakukan untuk mengurangi dampak polusi udara dan melindungi kesehatan masyarakat. Kolaborasi antarlembaga dan dukungan dari pemerintah daerah dinilai penting untuk menangani masalah ini secara menyeluruh.

Sumber: Antara News