Komitmen Pemerintah Kunci Keberhasilan JETP

Pernyataan Utusan Khusus untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut program Just Energy Transition Partnership (JETP) sebagai program gagal, belakangan menjadi sorotan publik. Menurutnya, setelah dua tahun berjalan, tidak ada pembiayaan yang masuk ke Indonesia dalam kerangka JETP. Namun, tanggapan berbeda datang dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), yang menilai pernyataan tersebut keliru.

Menurut ICEL, JETP bukanlah program gagal. Faktanya, sudah ada beberapa pembiayaan, termasuk hibah, yang telah berproses melalui mekanisme seperti JETP Grant Mapping pada 2024. Keberhasilan atau kegagalan JETP justru sangat bergantung pada political will pemerintah dalam mempercepat transisi energi di Indonesia.

Tantangan Transisi Energi dan Political Will Pemerintah

Syaharani, Kepala Divisi Keadilan Iklim dan Dekarbonisasi ICEL, menjelaskan bahwa publik masih meraba komitmen politik pemerintah dalam mempercepat transisi energi, khususnya penghentian operasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Meskipun skema JETP telah merencanakan pensiun dini PLTU Cirebon 1 dan PLTU Pelabuhan Ratu, belum ada kebijakan konkret yang menindaklanjuti rencana tersebut.

“Sebaliknya, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) justru masih bertumpu pada batubara (coal phase down ) dengan menjadikan co-firing dan ammonia sebagai tumpuan,” ujar Syaharani. Hal ini menunjukkan ketidakselarasan antara komitmen global dan kebijakan nasional dalam mendorong transisi energi bersih.

Peluang percepatan pemensiunan dini PLTU sebenarnya telah dimandatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 112 Tahun 2022. Dalam beleid tersebut, setidaknya ada tiga kementerian—selain PLN—yang memiliki peran penting dalam pemensiunan dini PLTU, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Keuangan, serta Kementerian BUMN.

Dorongan untuk Pemensiunan Dini PLTU

Raynaldo Sembiring, Direktur Eksekutif ICEL, menegaskan bahwa keberhasilan program JETP, khususnya pemensiunan PLTU Cirebon 1 dan PLTU Pelabuhan Ratu, sangat bergantung pada ketetapan Kementerian ESDM serta persetujuan tertulis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN.

“ICEL mendorong Menteri Keuangan dan Menteri BUMN untuk segera mengeluarkan persetujuan percepatan pensiun dini PLTU, utamanya untuk PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu. Dengan terbitnya persetujuan ini, Indonesia dapat memberikan sinyal kuat kepada negara-negara pendana JETP bahwa kita sudah siap, sehingga mereka juga perlu serius dalam bekerja sama dengan Indonesia,” ujar Raynaldo.

Selain itu, ICEL menekankan bahwa pensiun dini PLTU tidak serta merta mengakibatkan kerugian negara atau secara langsung dikaitkan dengan tindak pidana korupsi. “Perpres No. 112 Tahun 2022 telah memberikan penugasan kepada PLN untuk melaksanakan pensiun dini operasi PLTU. Dalam hal ini, Kejaksaan Agung harus mengawal agar proses pensiun dini PLTU dilakukan sesuai regulasi, kebijakan yang berlaku, serta prinsip tata kelola yang baik, sehingga menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum,” tambah Raynaldo.

Rekomendasi ICEL untuk Keberhasilan JETP

Untuk memastikan keberhasilan program JETP, ICEL merekomendasikan langkah-langkah strategis berikut:

1. Menteri Keuangan dan Menteri BUMN harus mengeluarkan persetujuan tertulis sebagai landasan bagi Menteri ESDM untuk menetapkan pemensiunan dini PLTU di bawah program JETP.
2. Menteri ESDM harus menetapkan peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU sesuai mandat Perpres No. 112 Tahun 2022.
3. Kejaksaan Agung harus mengawal proses pensiun dini PLTU dan menghasilkan pendapat hukum untuk mendukung pelaksanaannya agar tidak melanggar hukum pidana.

Kesimpulan

Program JETP bukanlah program gagal, namun keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk menerapkan transisi energi yang adil dan berkelanjutan. Tanpa political will yang kuat dari para pemangku kepentingan, terutama Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN, upaya percepatan pensiun dini PLTU akan sulit terwujud.

Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi pemimpin dalam transisi energi global melalui JETP. Namun, semua pihak harus bekerja sama secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa komitmen ini tidak hanya berhenti di atas kertas.

Sumber: Hijauku.com