Korupsi sumber kerusakan lingkungan dan krisis iklim

Para koruptor telah lama memanfaatkan berbagai cara untuk meraup keuntungan dengan merusak lingkungan dan memperburuk krisis iklim. Transparency International (TI), melalui tulisan terbaru yang disusun oleh MGvantsa Gverdtsiteli, PhD dan Roberto Martinez B. Kukutschka, PhD berjudul “How Corruption Undermines Global Climate Efforts”, menyoroti bagaimana korupsi menjadi penghambat utama dalam aksi iklim di seluruh dunia, baik di negara maju maupun berkembang.

Dampak Korupsi di Negara Maju

Negara-negara maju, yang secara historis memiliki kontribusi besar terhadap perubahan iklim, menghadapi tantangan dari industri bahan bakar fosil yang kuat secara politik. Industri ini sering menggunakan pengaruhnya untuk melemahkan kebijakan iklim, menghambat negosiasi global, dan mempertahankan kepentingan bisnis mereka.

Beberapa strategi yang digunakan oleh perusahaan bahan bakar fosil termasuk melakukan lobi politik dan menyebarkan disinformasi tentang perubahan iklim. Tujuan mereka adalah menghambat adopsi kebijakan ambisius yang diperlukan untuk menangani krisis iklim. Mereka juga memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan untuk memastikan regulasi tetap menguntungkan bagi industri mereka.

Korupsi dan Penyalahgunaan Pendanaan Iklim di Negara Berkembang

Di negara-negara berkembang, yang sangat bergantung pada pendanaan iklim untuk beradaptasi dengan perubahan iklim, tata kelola dan pengawasan yang lemah sering kali mengarah pada penyalahgunaan dana. Korupsi dalam pengelolaan dana iklim menyebabkan alokasi yang tidak tepat, sehingga memperlambat transisi ke ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Transparency International menyoroti bahwa antara tahun 2012 hingga 2021, sepuluh negara penerima utama pendanaan iklim memiliki skor Corruption Perceptions Index (CPI) di bawah rata-rata global, yakni 43. Indonesia, misalnya, meskipun mengalami peningkatan skor CPI sebanyak 3 poin sejak 2023, masih berada pada angka 37/100 di tahun 2024. Sementara itu, Amerika Serikat mengalami penurunan skor CPI dari 69/100 di 2023 menjadi 65/100 di 2024. Semakin tinggi skor CPI, semakin baik kinerja negara dalam mengatasi korupsi.

Korupsi dan Kejahatan Lingkungan

Korupsi juga berkontribusi langsung terhadap kejahatan lingkungan seperti penebangan liar, perdagangan satwa liar ilegal, perburuan, serta eksploitasi sumber daya alam secara tidak sah. Praktik suap, penipuan, dan kolusi memungkinkan berbagai kejahatan lingkungan terjadi dengan melibatkan pejabat pemerintah, petugas kepolisian, petugas perbatasan, serta otoritas perizinan.

Kejahatan lingkungan telah menjadi kejahatan terorganisir terbesar keempat di dunia, dengan total kerugian tahunan yang diperkirakan mencapai €80-230 miliar (Rp1.360 triliun – Rp3.910 triliun). Korupsi ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga melemahkan kapasitas negara untuk melindungi lingkungan dan mendorong kebijakan keberlanjutan.

Tantangan Tata Kelola Iklim di Tahun 2025

Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun yang penuh tantangan dalam pemberantasan korupsi dan penguatan aksi iklim.

Di Amerika Serikat, kebijakan lingkungan masih belum jelas di bawah kepemimpinan baru setelah sebelumnya pemerintahan Donald Trump menarik AS keluar dari Paris Agreement dan mendorong kembali penggunaan plastik.

Di Indonesia, kebijakan yang mulai diusung oleh pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan kecenderungan mendukung industri ekstraktif dan perkebunan skala besar, seperti kelapa sawit. Sementara pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) di bawah Paris Agreement serta transisi energi bersih masih menunggu komitmen yang lebih jelas dari pemerintah.

Kerja sama Indonesia dan Malaysia dalam industri sawit juga menjadi perhatian penting karena berpotensi memperburuk deforestasi dan kehilangan keanekaragaman hayati jika tidak diawasi dengan ketat.

Kesimpulan: Reformasi Sistemik untuk Tata Kelola Iklim yang Lebih Transparan

Korupsi terbukti menjadi penghambat utama dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Tanpa reformasi sistemik yang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan representasi yang adil dalam tata kelola iklim global, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim akan terus terganggu.

Oleh karena itu, masyarakat global perlu mendorong perbaikan tata kelola lingkungan yang lebih kuat, memperketat pengawasan terhadap dana iklim, serta menekan pemerintah dan sektor swasta agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan keberlanjutan demi masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

sumber :

Korupsi Sumber Kerusakan Lingkungan dan Krisis Iklim