Mata pencaharian di bawah bayang-bayang tongkang batubara

Krisis Ruang Tangkap: Dari Lumbung Laut Menjadi Jalur Batubara

Dalam dua dekade terakhir, ekosistem pesisir Balikpapan mengalami degradasi signifikan. Sebagai gambaran, di satu RT yang dulunya memiliki 21 kapal nelayan aktif, kini hanya tersisa 2 kapal. Penurunan sebesar 90% ini dipicu oleh dua faktor utama:

1. Kerusakan Ekosistem Pesisir: Penebangan mangrove untuk pelabuhan industri menyebabkan sedimentasi lumpur yang mematikan terumbu karang (tempat pijah ikan).
2. Okupansi Ruang Laut: Aktivitas ship-to-ship (STS) batubara memonopoli ruang laut melalui alur pelayaran, zona pandu, dan zona berlabuh.

Ancaman Operasional: Ship-to-Ship (STS) Batubara

Aktivitas STS bukan sekadar pemindahan muatan, melainkan industri terapung yang memiliki dampak lingkungan serius yang sering kali tidak terpantau (unmonitored).

• Lokasi: Terdapat sedikitnya 7 titik koordinat STS di Kalimantan Timur, mencakup Terminal Khusus (Tersus) dan Terminal Umum (Termum).
• Dampak Tak Terlihat: Karena lokasinya jauh dari daratan, ceceran batubara ke laut sering kali luput dari pengawasan publik, meski perusahaan memiliki kewajiban mitigasi.
• Konflik Ruang: Wilayah yang dulunya bebas bagi nelayan kini menjadi zona industri yang tertutup dan berbahaya bagi perahu kecil.

Kemenangan Hukum dan Advokasi Kebijakan

Di tengah tekanan industri, masyarakat sipil dan nelayan berhasil mencatatkan kemenangan konstitusional penting:

• Gugatan PTUN Jakarta: Nelayan berhasil membatalkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 54 Tahun 2023. Kemenangan ini menggagalkan rencana penyempitan wilayah tangkap nelayan demi zona industri.
• Pengawalan RTRW Kaltim: Fokus perjuangan saat ini adalah memastikan Peninjauan Kembali (PK) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tidak menjadi alat “pemutihan” dosa lingkungan masa lalu atau legalisasi ekspansi industri ekstraktif yang rakus ruang.

Strategi Pemulihan: Empat Pilar Kesejahteraan Nelayan

Untuk memulihkan martabat dan ekonomi masyarakat pesisir, Pokja Pesisir merumuskan empat kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi negara:

Peran Media: Jurnalisme Preventif

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendorong pergeseran peran media dari sekadar pelapor krisis menjadi Sistem Peringatan Dini (Early Warning System).

• Tujuan: Menangkap gejala kerusakan ekosistem dan keresahan warga sebelum kebijakan destruktif disahkan.
• Fungsi: Mengoreksi kebijakan pemerintah lebih awal melalui opini publik yang berbasis data lapangan.

Masa depan “Bumi Etam” bergantung pada revisi dokumen RTRW yang sedang berlangsung. Mempertahankan wilayah tangkap bukan sekadar membela mata pencaharian, melainkan menjaga keseimbangan sistem penyangga kehidupan Kalimantan Timur secara utuh.

sumber:
https://www.ekuatorial.com/2026/03/mata-pencaharian-di-bawah-bayang-bayang-tongkang-batubara/