Mendorong Transisi Energi Berkeadilan: Tantangan dan Rekomendasi untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transisi Energi Berkeadilan kembali mengingatkan pentingnya prioritas energi terbarukan bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Koalisi ini mendesak pemerintah untuk mengalihkan fokus dari energi baru, seperti nuklir, gas alam, hilirisasi batubara, dan teknologi penangkapan karbon (CCS/CCUS), yang dikenal tinggi emisi dan mahal, menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.
Dalam rekomendasi tersebut, Plt Direktur Program Koaksi Indonesia, Indra Sari Wardani, menekankan bahwa transisi energi dapat menciptakan lebih dari satu juta pekerjaan hijau pada tahun 2050 dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Indra, ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk mendorong ekonomi hijau, sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan.
Urgensi Perubahan Kebijakan Energi
Salah satu poin utama yang diangkat oleh koalisi adalah perlunya evaluasi kebijakan sektor energi, termasuk Kebijakan Energi Nasional dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan. RUU tersebut saat ini dianggap lebih banyak mengedepankan teknologi energi yang tidak sepenuhnya ramah lingkungan, seperti nuklir dan CCS/CCUS. Oleh karena itu, koalisi merekomendasikan agar pemerintahan Prabowo-Gibran mempercepat pengembangan energi terbarukan yang rendah emisi dan lebih terjangkau dari segi biaya, sekaligus melindungi lingkungan dan masyarakat.
Indra Sari juga menambahkan bahwa desentralisasi energi terbarukan, khususnya di desa-desa, dapat membawa dampak positif bagi ekonomi lokal dan memperkuat daya tahan komunitas terhadap krisis energi. “Program energi terbarukan berbasis masyarakat dapat menciptakan peluang kerja baru dan memberdayakan masyarakat lokal,” katanya.
Pensiun Dini PLTU dan Tantangan Sosial
Salah satu rekomendasi quick wins yang diajukan koalisi ini untuk 100 hari pertama pemerintahan baru adalah perumusan peta jalan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Berdasarkan temuan dari penelitian Celios dan CERAH, pensiun dini PLTU di Indonesia, seperti PLTU Cirebon-1, PLTU Pelabuhan Ratu, dan PLTU Suralaya, dapat memberikan keuntungan ekonomi signifikan. Dampak terhadap produk domestik bruto (PDB) diproyeksikan mencapai Rp82,6 triliun.
Agung Budiono, Direktur Eksekutif CERAH, menegaskan bahwa semakin cepat PLTU digantikan dengan energi terbarukan, semakin besar manfaat ekonominya bagi negara. Namun, pensiun dini PLTU harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat rentan, seperti pekerja yang menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut. Program perlindungan sosial, pelatihan ulang, dan penciptaan lapangan kerja baru sangat diperlukan agar transisi energi ini tidak malah memperburuk kesejahteraan masyarakat yang paling terdampak.
Insentif dan Dukungan Finansial untuk Energi Terbarukan
Koalisi juga menekankan pentingnya memberikan insentif pembiayaan untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi dalam pengembangan energi terbarukan berbasis masyarakat juga perlu diperkuat. Dengan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan mendukung inisiatif energi terbarukan di tingkat lokal, Indonesia dapat mempercepat transisi energi menuju ekonomi hijau yang lebih inklusif.
Selain itu, Irfan Bakhtiar, Direktur Iklim dan Transformasi Pasar dari Yayasan WWF-Indonesia, mengingatkan bahwa aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik (ESG/LST) harus menjadi syarat utama dalam proses perizinan investasi energi terbarukan. “Tanpa safeguard yang kuat, pengembangan energi terbarukan justru dapat membawa dampak signifikan bagi lingkungan dan masyarakat setempat,” kata Irfan. Selain itu, lembaga keuangan global juga semakin memperhatikan aspek LST dalam menyalurkan pembiayaan proyek, sehingga penting bagi Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam setiap proyek energi terbarukan.
Visi Ekonomi Hijau Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pemerintahan Prabowo-Gibran, melalui visi misi mereka yang terangkum dalam Asta Cita, diharapkan dapat mengarahkan Indonesia menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan. Dengan mempercepat transisi energi dan pensiun dini PLTU, Indonesia dapat mencapai target emisi karbon yang lebih ambisius serta menciptakan lapangan kerja hijau yang berdampak positif bagi ekonomi nasional dan masyarakat.
Tantangan terbesar bagi pemerintahan ini adalah memastikan bahwa transisi energi dilakukan secara adil dan berkelanjutan, tanpa meninggalkan kelompok rentan. Evaluasi kebijakan energi yang ada, serta peningkatan akses dan insentif untuk energi terbarukan, menjadi langkah penting dalam mewujudkan ekonomi hijau yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.
Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik masyarakat sipil, pemerintah, maupun sektor swasta, transisi energi ini dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih hijau, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Source:
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
