Menjawab krisis ruang buang di Sulut, TPA Mamitarang di Ilo-Ilo solusi regional

Darurat Ruang Buang Sulawesi Utara, TPA Regional Mamitarang sebagai Solusi Pamungkas

Provinsi Sulawesi Utara kini berada di ambang krisis ekologi serius. Dengan pertumbuhan penduduk dan volume sampah yang terus meningkat, kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah-wilayah kunci diperkirakan akan mencapai titik jenuh maksimal pada tahun 2029.

Analisis Krisis: Kondisi TPA di Wilayah Metropolitan

Kondisi TPA di empat wilayah penyangga utama (Manado, Bitung, Minahasa, Minahasa Utara) menunjukkan indikator darurat:

Wilayah	Kondisi TPA Saat Ini	Proyeksi Kapasitas	Strategi Penanganan
Manado (TPA Sumompo)	Transisi dari open dumping ke sanitary landfill.	Habis dalam 4-8 tahun.	Penggunaan eco-enzym untuk bau & pemilahan hulu.
Bitung	Sanitary landfill dengan tumpukan setinggi 15 meter.	Habis dalam 6 bulan (awal 2026).	Terbatasnya lahan karena berbatasan dengan hutan konservasi.
Minut (Airmadidi)	Sistem controlled landfill seluas 7,2 Ha.	Habis pada 2028 (tanpa reduksi besar).	Perlu perbaikan sarana rusak dan reduksi sampah hulu.
Minahasa (Kulo)	Sistemik, akses ke kecamatan belum merata.	Bayang-bayang krisis lahan.	Sosialisasi gaya hidup sadar sampah dan penataan ulang TPA.

TPA Regional Mamitarang: Transformasi Pengelolaan Sampah

TPA Regional Mamitarang (Ilo-Ilo) di Minahasa Utara diposisikan sebagai “penyelamat” untuk melayani empat wilayah di atas. Fasilitas ini menggeser paradigma dari sekadar menumpuk sampah menjadi pusat pengolahan energi.

1. Teknologi dan Infrastruktur

Fasilitas seluas 30 Hektar ini menggunakan sistem Sanitary Landfill, di mana sampah dipadatkan dan ditutup tanah secara periodik untuk mencegah pencemaran udara dan air.

• Pengolahan Lindi: Bak penampungan khusus disiapkan untuk mengolah cairan lindi agar tidak merembes ke air tanah.
• Energi Terbarukan: Proyek ini mencakup pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dengan kapasitas 800 ton/hari yang berpotensi menghasilkan listrik sebesar 12 MW.
• RDF (Refuse-Derived Fuel): Pengolahan sampah non-organik menjadi bahan bakar alternatif untuk industri.

2. Status Proyek dan Kendala Operasional

Meskipun pembangunan dimulai sejak 2020 dengan investasi awal Rp128,59 miliar, operasional mandek karena beberapa faktor:

• Tahap Akhir: Masih memerlukan anggaran Rp25 miliar untuk alat berat dan fasilitas pendukung (hanggar, timbangan, kantor).
• Masalah Birokrasi: Belum adanya serah terima dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) ke Pemprov Sulut dan kesiapan UPTD pengelola.
• Tipping Fee: Masih terjadi perdebatan besaran biaya buang sampah. Angka usulan Rp77.000/ton masih ditolak daerah, sementara skema PSEL dengan investasi swasta (KSPI) memproyeksikan biaya Rp435.000/ton.

Tantangan Regulasi: Teguran Pemerintah Pusat

Keresahan ini semakin nyata dengan terbitnya surat teguran dari Menteri Lingkungan Hidup (LHK) pada tahun 2025 kepada ratusan kepala daerah.

• Larangan Open Dumping: Sesuai UU No. 18 Tahun 2008, sistem pembuangan terbuka harus segera dihentikan karena risiko gas metana (pemicu kebakaran/ledakan) dan pencemaran air lindi.
• Status SIPSN: Data menunjukkan hanya 61,62% sampah nasional yang terkelola dengan layak.

Langkah Strategis

Jika percepatan pembangunan tahap akhir dan kesepakatan tipping fee tercapai, TPA Regional Mamitarang dijadwalkan beroperasi penuh pada awal 2026. Keberhasilan proyek senilai total Rp1,5 Triliun (termasuk investasi PSEL) ini akan menjadi tolok ukur pengelolaan sampah modern pertama di Sulawesi Utara.

Strategi Jangka Pendek:

1. Penyelesaian Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov dan Kabupaten/Kota.
2. Pembukaan blokir anggaran realokasi untuk penyelesaian fisik hanggar dan alat berat.
3. Implementasi masif pemilahan sampah di tingkat rumah tangga untuk memperpanjang usia pakai TPA regional.

sumber:

https://www.ekuatorial.com/2025/09/menjawab-krisis-ruang-buang-di-sulut-tpa-mamitarang-di-ilo-ilo-solusi-regional/