Peneliti BRIN Dorong Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat untuk Atasi Degradasi Hutan

Peneliti Pusat Riset Korporasi, Koperasi, dan Ekonomi Kerakyatan (PR KKEK) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Komalawati, mendorong pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai solusi untuk mengatasi degradasi hutan yang semakin parah. Melalui keterangan di Jakarta, Jumat (21/2/2025), Komalawati menyoroti bahwa degradasi hutan tidak hanya disebabkan oleh eksploitasi besar-besaran, tetapi juga diperparah oleh perubahan iklim.

“Degradasi hutan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tapi juga kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian,” kata Komalawati.

Ia menjelaskan bahwa berbagai peraturan terkait rehabilitasi hutan telah dilaksanakan, namun banyak yang dinilai gagal karena kurang melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi. “Jadi, lebih banyak hanya melibatkan masyarakat pada aspek manajemen di pengelolaan kawasan hutan konservasi,” ujarnya.

Konsep Community, Government, and Private Partnership (CGPP)

Sementara itu, Peneliti PR KKEK BRIN lainnya, Syarif Hidayat, mengusulkan model pengelolaan hutan berbasis Konsep Community, Government, and Private Partnership (CGPP). Menurutnya, model ini menawarkan tata kelola hutan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta.

“Dalam model CGPP yang kami ajukan ini, koperasi sebagai institusi inti dapat mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan keuntungan bagi masyarakat,” kata Syarif Hidayat. Ia menambahkan bahwa model ini diharapkan dapat menciptakan pengelolaan hutan yang lebih efektif dan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar hutan.

Pentingnya Kolaborasi dalam Pengelolaan Hutan

Kepala Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat (OR TKPEKM) BRIN, Agus Eko Nugroho, menekankan pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan hutan. Menurutnya, studi tentang perhutanan sosial telah berlangsung lama, dan model yang ditawarkan harus memiliki kekuatan akademik, empiris, serta relevansi kebijakan.

“Studi perhutanan sosial sudah panjang sekali, dan tentu model yang akan disajikan memiliki kekuatan baik akademik, empiris, maupun kebijakan. Ini yang harus diberikan sebagai solusi untuk menjaga inklusivitas pembangunan, khususnya masyarakat di sekitar hutan,” tutur Agus Eko Nugroho.

Dampak Positif Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi degradasi hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan hutan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Komalawati menegaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya akan memulihkan ekosistem hutan, tetapi juga memberdayakan masyarakat yang hidup di sekitarnya. “Masyarakat harus menjadi bagian utama dalam setiap upaya rehabilitasi dan pengelolaan hutan. Tanpa partisipasi mereka, upaya tersebut akan sulit berhasil,” ujarnya.

Sumber: Antara News