Peran Informasi Geospasial Dalam Mendukung Kebijakan Indonesia’s Forestry And Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030

Indonesia menghadapi krisis planetari ganda: perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Sebagai respons global, Indonesia telah meratifikasi Paris Agreement dan berkomitmen untuk mencapai target ambisius Net Zero Emission pada tahun 2060. Dalam upaya mitigasi ini, sektor kehutanan memegang peran TERBESAR, menyumbang sekitar 60% terhadap target pengurangan emisi gas rumah kaca nasional. Untuk itu, Indonesia meluncurkan kebijakan inovatif Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, yang bertujuan menciptakan kondisi di mana tingkat serapan gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan sama atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisinya pada tahun 2030. Target spesifiknya adalah mencapai tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e di tahun 2030, sebagai kontribusi nasional yang ambisius terhadap agenda perubahan iklim global.

Keberhasilan FOLU Net Sink 2030 sangat bergantung pada data yang akurat dan pengelolaan yang efisien. Di sinilah Informasi Geospasial (IG) menjadi instrumen utama. IG, yang merupakan data geografis yang telah diolah untuk membantu perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, menyediakan landasan komprehensif untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengembangkan sistem canggih seperti Sistem Informasi Geospasial (SIGAP) dan Sistem Monitoring Hutan Nasional (SIMONTANA). SIGAP mengelola 103 Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari 35 produsen data, termasuk IGT Kebijakan Satu Peta, yang dapat diakses dan digunakan sebagai bahan analisis yang berintegritas. Sistem-sistem ini memungkinkan pemantauan yang tepat sasaran, mendukung pengambilan keputusan secara efektif, dan memfasilitasi pelaporan dan verifikasi (MRV) yang transparan. SIGAP sendiri telah diakui dengan Penghargaan Bhumandala sebagai salah satu simpul jaringan Informasi Geospasial Nasional terbaik selama tiga tahun berturut-turut (2022, 2023, 2024).

Untuk mendukung implementasi aksi mitigasi, KLHK memanfaatkan produk geospasial kunci seperti Indeks Prioritas Lokasi (IPL) yang mengidentifikasi wilayah berisiko deforestasi/kebakaran dan potensi serapan karbon, Indeks Jasa Lingkungan (IJL) yang menilai keberadaan nilai konservasi tinggi, kualitas hutan, serta peran kawasan dalam penyediaan jasa lingkungan, dan Indeks Kelembagaan (IK) yang menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kapasitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Indeks-indeks ini, bersama dengan data spasial pendukung, menjadi dasar penyusunan Peta Arahan Pelaksanaan Aksi Mitigasi, yang mencakup strategi vital seperti pencegahan deforestasi, pembangunan hutan tanaman, restorasi gambut, dan pengelolaan mangrove.

Source:

https://www.linkedin.com/posts/zonaebt_peran-geospasial-dalam-mendukung-folu-activity-7346009743179595776-mcHo/?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAtGGkQBsxwMBmX3lEJO8btihnfBCaHqTz4