Perhutanan sosial atau sekedar ganti nama?

Perhutanan Sosial: Solusi Nyata atau Sekadar Ganti Nama?

Perhutanan Sosial sejatinya lahir sebagai program strategis dengan misi ganda yang mulia: membuka akses legal bagi masyarakat lokal untuk mengelola hutan, sekaligus menjaga kelestarian fungsi ekologisnya.

Namun, melihat dinamika di lapangan, sebuah pertanyaan kritis mulai muncul: Apakah program ini benar-benar membawa perubahan substansial, atau justru terjebak dalam formalitas administratif semata?

Alarm dari Siak: Pelajaran dari Kasus HKm Dayun

Indikasi bahwa Perhutanan Sosial belum berjalan optimal salah satunya tecermin dalam kasus Hutan Kemasyarakatan (HKm) Dayun di Kabupaten Siak, Riau. Kasus ini memicu diskursus penting mengenai esensi pemberdayaan:

• Formalitas Hukum vs Realita Lapangan: Jika sebuah wilayah hutan mengalami perubahan status hukum menjadi Perhutanan Sosial, namun pola pengelolaan, penguasaan lahan, dan ketimpangan ekonominya tetap sama seperti sebelum izin terbit, maka esensi program ini patut dipertanyakan.
• Hilangnya Unsur Pemberdayaan: Tujuan utama Perhutanan Sosial adalah menyejahterakan masyarakat lokal secara mandiri. Ketika transformasi ekonomi dan peningkatan kapasitas warga tidak terjadi, skema ini hanya menjadi dokumen di atas kertas tanpa dampak riil.

Mengembalikan Khitah Perhutanan Sosial

Kasus HKm Dayun bukanlah insiden tunggal, melainkan sebuah refleksi makro bagi pelaksanaan Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia. Agar program ini tidak sekadar menjadi ajang “ganti nama” atau bagi-bagi sertifikat izin semata, diperlukan langkah pengawalan yang ketat:

1. Keberpihakan Penuh pada Masyarakat: Memastikan bahwa masyarakat lokal adalah aktor utama yang memegang kendali atas pengelolaan hutan, bukan sekadar tameng bagi kepentingan kelompok tertentu.
2. Pendampingan Pascamelahirkan Izin: Pemerintah dan LSM pendamping tidak boleh berhenti setelah izin keluar. Masyarakat membutuhkan pendampingan manajemen, akses pasar, dan teknologi pengelolaan berkelanjutan.
3. Pengawasan Berkelanjutan: Evaluasi berkala untuk memastikan prinsip kelestarian hutan tetap terjaga di samping pemanfaatan ekonominya.

Perhutanan Sosial harus terus dikawal agar tidak kehilangan arah. Sukses tidaknya program ini tidak boleh hanya diukur dari seberapa luas jutaan hektare lahan yang telah dialokasikan, melainkan dari seberapa berdaya masyarakatnya dan seberapa lestari hutan yang mereka jaga.

sumber:
https://www.instagram.com/p/DZKtH6UEl7w/