Perihatin kerusakan lingkungan, KDM minta praja IPDN punya orientasi pelestarian alam
Mitigasi Bencana Lewat Tata Ruang: Dedi Mulyadi Ajak Calon Birokrat IPDN Prioritaskan Kelestarian Alam
Kesalahan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan akar dari berbagai bencana ekologis yang merugikan negara, baik dari segi materi maupun waktu pemulihan. Oleh karena itu, arah kebijakan pembangunan masa depan wajib mengintegrasikan prinsip daya dukung lingkungan demi menjaga kelestarian alam.
Pesan kuat tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (yang akrab disapa KDM), saat memberikan Kuliah Umum (Stadium General) di hadapan para praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Jatinangor, Sumedang, pada Kamis (25/06/2026).
Kuliah umum ini mengusung tema strategis: “Sinergitas Kepemimpinan Daerah dan Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Adaptif, Stabil, dan Berintegritas menuju Indonesia Emas 2045.”
Efek Domino Kerusakan Lingkungan terhadap APBD
Dalam paparannya, Dedi Mulyadi menyoroti bias kebijakan anggaran yang sering kali salah kaprah. Ketika alam dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi instan, pemerintah daerah justru terjebak dalam beban finansial jangka panjang.
[Tata Ruang Salah / Eksploitatif]
↓
[Bencana Alam (Banjir, Longsor)]
↓
[Kuras APBD untuk Penanggulangan & Evaluasi]
“Ketika tata ruang salah, kita harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Anggaran terbesar daerah nantinya justru habis hanya untuk pos kewaspadaan dan penanggulangan bencana,” ujar Kang Dedi Mulyadi.
Ia mengingatkan bahwa memulihkan ekosistem yang rusak tidak bisa instan. Biaya pemulihan fisik (ecological restoration) jauh lebih mahal daripada biaya pencegahan melalui regulasi tata ruang yang ketat.
Distorsi Pengelolaan Daerah dan Hilangnya Identitas Ekologis
Dedi Mulyadi menilai telah terjadi distorsi atau pergeseran nilai dalam pengelolaan wilayah di Indonesia saat ini. Idealnya, cetak biru (blueprint) pembangunan daerah dikembangkan dengan basis energi lingkungan (keberlanjutan lokal).
Ia secara khusus menyayangkan perubahan drastis bentang alam di beberapa wilayah penyangga Jawa Barat, seperti:
- Kota Cimahi
- Kabupaten Bandung Barat
- Kabupaten Bandung
- Kabupaten Sumedang
Daerah-daerah tersebut, yang dahulunya merupakan hamparan hijau penangkap air, kini mengalami degradasi akibat alih fungsi lahan yang masif. Menurut KDM, fenomena ini terjadi karena para pemangku kebijakan dan penghuni wilayah kehilangan pemahaman terhadap spirit lingkungan dan kearifan leluhur dalam menjaga alam.
Seruan untuk Praja IPDN: Menuju Birokrasi Hijau 2045
Sebagai calon pamong praja yang akan mengisi pos-pos strategis birokrasi dan kepemimpinan di seluruh Indonesia, praja IPDN dituntut memiliki orientasi mutlak terhadap kelestarian alam.
Pemerintahan yang “Adaptif dan Berintegritas” menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya diukur dari pertumbuhan investasi atau digitalisasi layanan, melainkan dari kemampuan para pemimpinnya dalam menegakkan hukum tata ruang secara konsisten dan menolak kompromi yang merusak lingkungan.
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
