Salah Urus Sumber Daya Alam oleh Kepala Daerah Akan Picu Bencana Ekologis
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 yang akan digelar pada 27 November mendatang menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia. Selain memilih pemimpin daerah, Pilkada ini juga menjadi ujian bagi komitmen bangsa dalam memastikan tata kelola sumber daya alam (SDA) yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil, seperti Indonesia Working Group on Forest Finance (IWGFF), Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lingkar Madani (Lima), Koalisi Pemilu Bersih (Kopi Bersih), dan Indonesia Budget Center (IBC), menyerukan masyarakat untuk lebih cermat dalam memilih pemimpin yang peduli terhadap kelestarian lingkungan.
Menurut Willem Pattinasarany, Direktur IWGFF, salah urus SDA oleh kepala daerah sering kali menjadi pemicu bencana ekologis, sosial, dan ekonomi. Beberapa tragedi besar di Indonesia, seperti kebakaran hutan akibat Proyek Lahan Gambut (PLG) Sejuta Hektar di Kalimantan Tengah pada 1997 atau banjir besar di Kalimantan Selatan pada 2021, menunjukkan dampak buruk pengelolaan lahan yang tidak bertanggung jawab.
“Pemilih harus memilih pemimpin yang berani menolak proyek-proyek yang mengancam kelestarian lingkungan,” tegas Willem.
Salah Urus SDA: Ancaman Besar Bagi Lingkungan dan Ekonomi
Pengelolaan SDA yang buruk telah terbukti memicu bencana ekologis yang membawa kerugian besar, baik secara lingkungan maupun ekonomi. Proyek-proyek yang tidak mempertimbangkan aspek keberlanjutan sering kali berujung pada:
- Degradasi lingkungan, seperti kerusakan ekosistem hutan dan lahan gambut.
- Bencana alam, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan.
- Kerugian ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dampak dari kerusakan ekosistem.
IWGFF dan koalisi masyarakat sipil juga menekankan pentingnya menolak politik uang dalam Pilkada. Menurut Willem, praktik politik uang hanya memberikan keuntungan jangka pendek bagi masyarakat, tetapi kerugian jangka panjang akibat kerusakan lingkungan jauh lebih besar.
Mendorong Tata Kelola Pemilu yang Transparan dan Partisipatif
Lucius Karus, Manager Riset Formappi, menyerukan pentingnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu untuk memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik transaksional.
“Pengawasan dari masyarakat sangat penting untuk menjaga integritas Pilkada. Penyelenggara pemilu harus diawasi agar tidak terjebak dalam praktik kotor,” ujar Lucius.
Sementara itu, Elizabeth Kusrini, Direktur IBC, menyoroti tingginya biaya politik sebagai salah satu faktor yang sering kali menyebabkan kandidat terjebak dalam praktik tidak etis. Ia mencatat bahwa tingginya biaya kampanye mendorong kandidat mencari sumber pendanaan ilegal, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kebijakan mereka jika terpilih.
“Kebijakan yang diambil sering kali tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan, karena fokusnya adalah mengembalikan dana kampanye yang sudah dikeluarkan,” tambah Elizabeth.
Pembangunan Hijau dan Revisi UU Pemilu
Direktur Eksekutif Lima, Ray Rangkuti, mengusulkan revisi Undang-Undang Pemilu untuk meminimalkan politik uang dan mendorong tata kelola pemilu yang lebih bersih. Salah satu gagasannya adalah agar pemerintah pusat membiayai kampanye kandidat dari kas negara.
“Dengan pendanaan dari negara, kandidat dapat lebih fokus pada program pembangunan hijau dan tidak tergantung pada donasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan sempit,” kata Ray.
Selain itu, pembangunan hijau juga harus menjadi prioritas bagi kepala daerah yang terpilih. Pendekatan ini tidak hanya melindungi lingkungan, tetapi juga mendukung perekonomian daerah melalui pengelolaan SDA yang lebih berkelanjutan.
Momentum Pilkada untuk Masa Depan Berkelanjutan
Pilkada 2024 menjadi peluang besar untuk memilih pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola SDA secara bijak, tetapi juga memiliki visi pembangunan yang ramah lingkungan. Dengan memilih kandidat yang berkomitmen terhadap tata kelola lingkungan yang baik, masyarakat dapat mendorong terciptanya daerah yang lebih lestari dan berkelanjutan.
Sebagai pemilih, masyarakat harus berani menolak praktik politik uang dan memilih pemimpin yang jujur, transparan, dan berkomitmen pada kelestarian lingkungan. Dengan demikian, Pilkada 2024 tidak hanya menjadi ajang demokrasi, tetapi juga tonggak penting menuju masa depan Indonesia yang lebih hijau.
Sumber:
Temukan peta dengan kualitas terbaik untuk gambar peta indonesia lengkap dengan provinsi.
